SERAMBINEWS.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara melontarkan pernyataan pada aparatur sipil negara (ASN) yang memilih nomor 02.
Dalam kesempatan itu, Menkominfo Rudiantara tampak memberi pertanyaan kepada seorang ASN tentang siapa membayar gaji pegawai di kementeriannya.
Hal tersebut tampak dalam video berjudul 'Kominfo Next' yang diunggah di saluran YouTube Kemkominfo TV, Kamis (31/1/2019).
Diketahui, video itu menunjukkan Rudiantara saat berada di acara 'Kominfo Next' yang digelar di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis.
Dalam video itu awalnya, Rudiantara meminta ratusan pegawai Kemenkominfo untuk memilih desain dari stiker sosialisasi Pemilu 2019 yang akan ditempel di kantor kementerian kominfo.
Baca: Menteri Kominfo Tegur ASN yang Pilih 02: Yang Gaji Kamu Siapa? Ini Klarifikasi Rudiantara
Baca: Viral! Kakek 60 Tahun Nikahi Janda 21 Tahun, Begini Kisah dan Uang Panainya?
Sementara desain nomor 2 memiliki warna dominan putih.
"Saya akan tanya kepada teman-teman, preferensi teman-teman itu memilih nomor 1 atau nomor 2?" tanya Rudiantara.
Baca: Shalat Jumat Perdana di Masjid Haji Keuchiek Leumiek, Jamaah Kagumi Keindahan Masjid
Baca: Fakta-fakta Imbauan Nyanyikan Indonesia Raya di Bioskop: Baru Diterbitkan Langsung Dicabut
Pernyataan Menkominfo Rudiantara yang menyindir pegawainya soal pemberi gaji menuai kontroversi. Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade menilai Rudiantara emosi lantaran pegawainya disebutnya banyak yang memilih nomor 02. "Terlihat emosi ya bahwa ternyata mayoritas pegawai Kominfo pilih 02 sehingga dia emosi. Jadi ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula," kata Andre kepada wartawan, Jumat (1/2/2019). Pernyataan Rudiantara bermula saat dia meminta pegawainya memilih satu di antara dua desain stiker, Kamis kemarin (31/1). Konteksnya sebetulnya bukan mengenai pilihan di Pilpres 2019, melainkan memang melalui voting sorakan terdengar lebih banyak yang memilih desain nomor 2 yang berwarna putih.
Singkat cerita, dia seakan-akan tidak terima dengan jawaban salah satu pegawainya yang memilih desain nomor 2 karena menurutnya menjurus ke nuansa pilihan pilpres. Saat pegawainya itu kembali ke tempat, terlontarlah kalimat yang kemudian jadi viral di media sosial menjadi ' yang gaji kamu siapa '. Kebetulan di Pilpres 2019, pasangan nomor 02 adalah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno . Sedangkan Presiden Jokowi yang merupakan petahana dan berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin mendapat nomor urut 01. Tonton video: Rudiantara Minta #YangGajiKamuSiapa Tidak Dipolitisasi [Gambas:Video 20detik] "Yang gaji kan bukan pemerintah, tapi gaji PNS didapatkan dari pajak negara dan pendapatan negara, intinya uang negara. Namun ini menunjukkan Rudiantara mendapatkan kejadian sangat memalukan," ungkap Andre yang juga juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Menurut Andre, Rudiantara agaknya mau membangun narasi bahwa pegawainya mayoritas mendukung Jokowi. Namun tak disangka, kata Andre, justru kebanyakan yang bersorak memilih nomor 2. "Ternyata di luar ekspektasi mayoritas dukung Prabowo, lalu marah kepada ibu-ibu, itu pelanggaran," kata Andre.
Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menyarankan agar beberapa perusahan Unicorn Indonesia mau menjajal pasar saham luar negeri dengan melakukan Initial Public Offering/IPO. Tindakan ini penting untuk menjadi modal bagi startup dalam negeri untuk naik level dari perusahaan bervaluasi USD 1 miliar (Unicorn) menjadi perseroan dengan nilai valuasi USD 10 miliar (Decacorn).
"Justru saya dorong yang namanya unicorn besar yang mau jadi decacorn ini berkiprah di internasional. Karena apa, penguasaan di internasional ini harus," tegas dia di Jakarta , Kamis (31/1).
Sebagai informasi, Indonesia saat ini memiliki 4 perusahaan berstatus Unicorn. Antara lain, Go-Jek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak.
Rudiantara melanjutkan, perusahaan dalam negeri lebih berpeluang untuk mendapat dana modal besar bila membuka sahamnya di pasar internasional.
"Kalau mereka lepasnya 20 persen saja berarti sekitar USD 2 miliar. USD 2 miliar itu sama dengan sekitar Rp 28 triliun. Kalau dilepas di indonesia tidak ada pasar yang bisa nyerap Rp 28 triliun, harus di internasional," jelas dia.
Dia menilai, sulit untuk menemukan investor di pasar lokal yang mampu menyodorkan dana investasi segitu besarnya.
"Jadi strateginya memang unicorn Indonesia harus didorong ke internasional, agar presensi di internasionalnya pada saat listing itu sudah dikenal di internasional," ungkapnya.
tirto.id - Tagar "Yang Gaji Kamu Siapa" jadi topik yang paling banyak dibicarakan di Twitter hingga Jumat (1/2/2019) siang. Pangkalnya berasal dari pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kepada salah satu PNS dalam acara Kominfo Next di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1). Mulanya Rudiantara meminta PNS Kominfo untuk memilih stiker sosialisasi pemilu yang akan ditempel di kompleks kementerian. Ada dua pilihan stiker. Salah seorang perempuan PNS kemudian memilih nomor 2. Ia lalu diminta maju oleh Rudi. Alih-alih menjelaskan kenapa dia memilih stiker nomor dua, yang dikatakan PNS itu malah menjurus ke soal pilpres. "Mungkin terkait keyakinan saja, pak. Keyakinan atas visi-misi yang disampaikan oleh nomor dua," kata dia. Mendengar jawaban itu, Rudiantara meminta PNS tersebut kembali duduk. Tapi sebelum sampai ke tempat duduknya, Rudiantara kembali memanggil dan berkata dengan nada meninggi: "Bu! Bu! Yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Hah?". Mendapat jawaban dari si PNS, Rudiantara langsung menyahut. "Bukan yang keyakinan ibu? (nomor 02) Ya sudah makasih," kata Rudiantara. Video adegan itu kemudian menyebar di media sosial Twitter dan mendapat banyak tanggapan. Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik pernyataan Rudiantara. Sebagai kader partai oposisi bersama Gerindra, PKS, dan PAN, Ferdinand menilai Rudiantara telah melakukan pidana pemilu dan pemaksaan kehendak. Dia melihat Rudiantara telah memaksa PNS untuk memilih Jokowi-Ma'ruf. "Rudiantara harusnya tahu bahwa gaji PSN dan juga gaji presiden serta gaji menteri bersumber dari APBN, dari uang rakyat, bukan uang pemerintah apalagi dianggap uang Jokowi. Ini kesalahan fatal," ujar Ferdinand kepada reporter Tirto , Jumat (1/2/2019). Rudiantara tahu bahwa pernyataannya jadi peluru untuk menyerang Jokowi. Oleh karena itu Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu memberikan klarifikasi. "Atas pernyataan 'yang menggaji pemerintah', dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk menunjuk pilihan ASN tersebut, melainkan merujuk kepada sikap ketidaknetralan yang disampaikan kepada publik yang mencederai rasa keadilan rakyat yang telah menggaji ASN," kata Ferdinandus, seperti dikutip dari Antara .
Baik Ferdinandus dan Ferdinand sebetulnya punya kesamaan: mereka menganggap bahwa yang menggaji PNS adalah rakyat lewat pajak mereka (sebetulnya PNS juga bayar pajak). Tapi persoalannya tidak sesederhana itu. Betul bahwa gaji PNS dari APBN. Tapi APBN sendiri tak cuma bersumber dari pajak. Ada pendapatan-pendapatan lain di luar itu. Dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, disebutkan kalau pendapatan negara berasal dari tiga hal: pajak, bukan pajak, hibah, baik dari dalam atau luar negeri. Pajak ada bermacam-macam, dan di sini kontribusi masyarakat. Beberapa jenis pajak yang paling populer adalah: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan. Pajak-pajak inilah yang keluar dari dompet-dompet kita. Sementara pendapatan non pajak salah satunya berasal dari BUMN. Terakhir adalah hibah atau pemberian sukarela. Ini bisa berasal dari luar atau dalam negeri; bisa dalam bentuk pinjaman program atau proyek. Seluruh penerimaan ini dikumpulkan jadi satu dan dialokasikan dalam belanja negara, termasuk untuk gaji dan tunjangan PNS yang pada 2017 lalu terealisasi Rp86,93 miliar.
Memang, faktanya proyeksi pendapatan negara terbesar adalah dari pajak (baca: uang rakyat), tapi itu tetap tak menutup fakta bahwa ada pendapatan dari sumber lain. Mengutip situs Kemenkeu , penerimaan dari pajak diproyeksikan Rp1.618,1 triliun, penerimaan bukan pajak Rp275,4 triliun, dan hibah Rp1,2 triliun. Pada awal Januari lalu realisasi penerimaan negara dalam APBN itu malah mencapai 102 persen dari target awal. Hingga tutup tahun, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.942,3 triliun atau lebih tinggi dari target Rp1.894,7 triliun. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Defny Holidin menilai pernyataan Rudiantara (juga Ferdinand) salah karena faktanya bukan cuma rakyat atau bahkan pemerintah yang menggaji para PNS. Dalam perspektif administrasi publik, katanya, negara dan pemerintah itu dua entitas yang berbeda. Pemerintah adalah bagian yang menggerakkan negara, di samping entitas-entitas lain seperti masyarakat. Mengatakan PNS digaji pemerintah tidak benar karena itu sama saja menyamakan antara pemerintah dan negara. Yang benar adalah PNS digaji dari uang negara, yang berasal dari sumber-sumber yang tadi telah disebutkan. "Pernyataan Rudiantara salah. Siapa pun penguasa/pemerintahnya, ya harus dijalankan alokasi dananya untuk gaji PNS. Gaji tetap ada karena tak ada pengaruh antara negara dengan siapa pemerintah yang berkuasa," kata Defny kepada reporter Tirto .
