TRIBUNBATAM.id - Bioskop TRANS TV edisi Jumat (28/6/2019) akan menanyangkan f ilm '2012' pada p ukul 21.00 WIB.
Film '2012' ini terinspirasi dari peristiwa kiamat yang dirilis pada tahun 2009.
Dikutip dari Wikipedia , film '2012' ini dibintangi oleh John Cusack, Chiweel Ejiofor, Amanda Peet, Thandie Newton, Oliver Platt, hingga Danny Glover.
Film '2012' bermula sejak kabar tentang suku Maya di Guatemala yang meyakini kalender Maya, di mana akhir dunia diperkirakan terjadi pada 21 Desember 2012.
Jackson Curtis adalah seorang duda yang bekerja sebagai sopir Limousin dan penulis.
Sementara mantan istrinya Amanda tinggal bersama pacarnya, Gordon, serta anak-anak Jackson.
Sebuah institusi keberlangsungan hidup manusia (IHC) yang merupakan organisasi rahasia menyadari soal terancamnya dunia akan kiamat.
IHC membangun sebuah bahtera besar di bawah Pegunungan Himalaya yang dirancang untuk menghadapi banyak bencana.
IHC ingin menyelamatkan manusia, spesies binatang tertentu, dan harta berharga manusia ketika kelak kiamat terjadi.
Rumor kiamat ini menimbulkan perdebatan soal bagaimana dan kapan pemerintah sedunia akan memberitahu warga mereka.
Pemerintah juga bingung menentukan cara memilih orang-orang yang akan diselamatkan dari kiamat ini.
Sementara itu, ketika Jackson dan dua anaknya sedang dalam perjalanan ke Yellowstone, dia bertemu dengan Charlie Frost.
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – P enyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Kamis (27/6/2019) akhirnya melakukan penyitaan terhadap Rumah dan mobil milik mantan Bupati Simeulue, Darmili.
Tindakan hukum ini dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2002-2012, dengan indikasi kerugian negara Rp 2 mencapai Rp 3 miliar.
Harta milik Darmili yang disita ini berlokasi di Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh .
Kejati sendiri sejauh ini tidak menahan Darmili dengan dalih belum mendapat persetujuan atau izin tertulis dari Gubernur Aceh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
GridOto.com - Perjalanan Jeep sebagai salah satu produsen mobil dua alam jelas tidak bisa lepas dari salah satu model populer mereka yakni Jeep Wrangler JK Meski kini sudah hadir Wrangler baru berkode bodi JL, modifikasi Jeep Wrangler JK tetap obyek menarik untuk dimodifikasi lebih gahar. Lihat saja Wrangler JK keluaran 2012 ini yang dimodifikasi dengan gaya mencolok. Mobil ini ialah hasil modifikasi JAS Motor, yang bermarkas di Tangerang, Banten. Dari baju luarnya Wrangler JK ini tampil mencolok dengan kombinasi warna merah putih yang segar. ( Baca Juga: Jeep Rubicon Tak Berdaya Kejar Yamaha NMAX, Terguling Hingga Batu-batu Berhamburan )
Pelek TR yang diwarnai putih lengkap dengan beadlock merah
Bodi putih dipadu bumper merah terang, serta pelek putih juga dengan beadlock merah, kombinasi yang langka.
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Mantan Pembantu Rektor IV Universitas Islam Riau (UIR), Abdullah Sulaiman ditetapkan sabagai tersangka baru dalam lanjutan pengusutan dugaan korupsi bantuan dana hibah penelitian di UIR. Hal ini, setelah penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Abdullah Sulaiman merupakan pesakitan ketiga pada perkara rasuah yang terjadi tahun 2011-2012 silam. Mereka yakni, Emrizal selaku Bendahara Penelitian dan Said Fhazli, Sekretaris Panitia yang juga menjabat Direktur CV Global Energy Enterprise (GEE).
Keduanya sudah diadili dan divonis masing-masing empat tahun penjara oleh Mejelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.
Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau , Muspidauan mengatakan, tim penyelidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) telah melakukan gelar perkara kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinisi Riau tahun 2011-2012, Rabu (26/6) lalu.
Hasilnya, penanganannya ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah diyakini ditemukan peristiwa pidana.
“Iya, sudah naik ke tahap penyidikan perkara itu,” ungkap Muspidauan kepada Riau Pos, Kamis (27/6).
Selain itu, disampaikan mantan Kasi Datun Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, pihaknya telah menetapkan seorang tersangka. Di mana, pada perkara itu terjadi yang bersangkutan diketahui menjabat sebagai Pembantu Rektor IV UIR. “Satu orang tersangkanya, inisialnya AS (Abdullah Sulaiman, red),” jelasnya.
Untuk tahap selanjutnya, kata Muspidauan, penyidik akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi guna merampungkan proses pemberkasan sebelum dilimpahkan ke jaksa peneliti. Ditambahkan, pemeriksaan saksi-saksi direncanakan dalam waktu dekat. “Penyidik nanti akan memeriksa saksi-saksi untuk pengumpulan bukti-bukti terkait perkara tersebut,” pungkas Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau .
Dalam proses penyelidikan, sebanyak 12 orang telah diundang untuk diklarifikasi. Sementara yang memenuhi panggilan penyelidik diketahui ada enam orang, yaitu mantan Wali Kota Dumai Wan Syamsir Yus, yang saat itu menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau .
Berikutnya, Taufik, mantan Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) di Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau , dan mantan Pembantu Rektor (PR) IV UIR, Abdullah Sulaiman. Juga, mantan Rektor UIR Detry Karya, dan dua orang terpidana, Emrizal dan Said Fhazli.
Korupsi bantuan dana hibah tahun 2011 hingga 2012, terjadi ketika pihak UIR mengadakan penilitian bersama Institut Alam dan Tamandun Melayu, Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM). Lantaran tidak memiliki dana, UIR kemudian mengajukan bantuan dana ke Pemprov Riau dan mendapatkan dana Rp2,8 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun 2011-2012.
Penelitian itu dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Dalam laporannya, terjadi penyimpangan bantuan dana tersebut. Ditemukan beberapa item penelitian yang sengaja di-mark up. Kedua terdakwa ini membuat laporan dan buktipertanggungjawaban fiktif atas kegiatan yang direncanakan.
Emrizal mencairkan anggaran dan meminta terdakwa Said Fhazli membuat laporan pertanggungjawaban (LPj) kegiatan dengan mencari bukti-bukti penggunaan kegiatan, seolah-olah kegiatan telah dilaksanakan. Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau ditemukan kerugian negara Rp1,5 miliar.( rir )
Write CSS OR LESS and hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
The last time an NRL team opened up a six-point lead in June, they ended up lifting the premiership trophy in October.
Six years on and Melbourne are on track to repeat history after surging three wins clear atop the ladder with a two-point win over the Sydney Roosters on Friday.
Losses by the second-placed Roosters, and third-placed South Sydney this week mean the Storm are clear frontrunners heading into the final third of the season.
However, coach Craig Bellamy warned his men against looking too far ahead.
"I don't take too much notice of the table throughout the year," he said.
"Obviously towards the end of the year you do, where you might finish and where you're capable of finishing, I suppose.
"It's certainly a nice spot to be in, but if we start worrying about the table, the table won't do us any favours.
"We've got to worry about our performance and preparation. Usually if you're performing at a high, consistent level, the table looks after itself.
"We're not going to take too much notice of the table at the moment."
Youngster Ryan Papenhuyzen was one of the Storm's best against the Roosters despite being a late call-up for the injured Jahrome Hughes.
The first-choice No.1 succumbed to a back issue on game day that he aggravated playing for New Zealand in representative round last week.
However, Papenhuyzen filled in with aplomb, carrying the ball for a game-high 229 metres to go with four tackle breaks and a crucial try.
Bellamy credited retired champion fullback Billy Slater for the way his successors have played this year, including new North Queensland fullback Scott Drinkwater.
"Our two fullbacks have gone extremely well since Billy retired," Bellamy said.
"I said earlier in the season he can take a lot of credit for that because he does a lot of the coaching with them.
"I see Scotty Drinkwater scored a try tonight there for the Cowboys down in Wollongong. So we're all really happy that he settled in there well.
"Paps was tremendous tonight. I don't know if he's got Josh Addo-Carr pace, but he's got pace. While he's very small, for an NRL player, he's as tough as nails."
The Constitutional Court (ConCourt) has granted 65 Dunlop employees, who were unfairly dismissed after a 2012 strike at the company, leave to appeal their dismissal.
It held that an employer "may not dismiss an employee for participating in a protected strike or for any conduct in contemplation or furtherance of a protected strike".
Dunlop employees had embarked on a weeks-long protected strike from August 22, 2012. The picket was met with several allegations of violence, intimidation and damage to property. A month later, on September 26, the company dismissed the employees who were on strike.
While the 65 employees were not positively and individually identified as having been present when the alleged violence was committed during the strike, they were, however, also dismissed for "derivative" misconduct.
The National Union of Metalworkers of South Africa (Numsa) disputed the employee's dismissals, basing its argument on fairness. They were reinstated.
The Labour Court (LC) and Labour Appeal Court (LAC) had, however, held that the employees, although they were said to have not been positively and individually identified, as part of the strike, had a duty to aid the employers by identifying those who were part of it.
The courts also held that by remaining silent, the employees were guilty of derivative misconduct.
The LC then set aside the arbitration award that was handed down and the Labour Appeals Court confirmed the order.
This saw Numsa approaching the ConCourt seeking leave to appeal the order, arguing that both the courts (the LC and LAC) had incorrectly defined derivative misconduct by setting obligations on striking workers to tell on their colleagues even if they had no evidence to prove who took part in the strike.
However, Dunlop counter-argued that the dismissals were procedurally fair, because of the circumstances of the strike.
The ConCourt, in a unanimous decision delivered by Justice Johan Froneman, held that it would be wrong to use the duty to disclose as an easier means to dismiss employees, rather than dismissing them for being individually present in the strike and participating in the violence.
It also held that the dismissal of an employee under the Labour Relations Act was unfair if the employer failed to prove that the reason for the dismissal was a good reason related to the employee's conduct or capacity, or the employer's operational requirements.
"In a similar vein, an employee may forfeit the immunity for participating in a protected strike or for any conduct in contemplation or in furtherance of a protected strike and may be fairly dismissed for a reason relating to the employee's conduct or for a reason based on the employer's operational requirements," Justice Froneman's judgment read.
The ConCourt also ruled that for an employer to impose a unilateral obligation on an employee to disclose information to an employer about the participation of a co-employee in misconduct in a protected strike would be akin to imposing a fiduciary duty on them.
In the context of a strike, the imposition of a unilateral duty to disclose would undermine the collective bargaining power of workers by requiring decisive action in the interests of the employer without any concomitant obligation on the part of the employer to give something, the judgment further stated.
It added that in the context of a strike, the employer's reciprocal duty of good faith would require, at the very least, that employees' safety should be guaranteed before expecting them to disclose information on misconduct by their colleagues.
The ConCourt further cautioned that a duty to disclose might have an impact on the right to strike and that the fact that the strike had turned violent did not mean there was no longer the right to strike.
KEEP UPDATED on the latest news by subscribing to our FREE newsletter.
- FOLLOW News24 on Twitter
Mobimoto.com - Nasib malang menimpa pelawak Nurul Qomar atau yang akrab disapa Qomar 'Empat Sekawan'. Pria yang sempat menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 tersebut diamankan pihak kepolisian atas tuduhan kepemilikan ijazah palsu sebelum akhirnya dibebaskan pada Selasa (25/6)
Seketika setelah berita tersebut menyeruak sisi lain kehidupan Qomar diburu media. Salah satunya terkait dengan koleksi kendaraan yang dimiliki.
Informasi tersebut diperoleh dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) dengan tanggal pelaporan 8 Juli 2013 lalu. Tak disangka, teryata kendaraan yang dimiliki Qomar serba komplet berasal dari berbagai jenis dan merek.
Pun bila ditotal, aset alat transportasi yang dimiliki pelawak tersebut mencapai Rp 842 juta. Kisaran itu berbeda jauh dengan aset kendaraan yang dimiliki pada tahun 2009 senilai Rp 1,03 miliar.
1. Toyota Kijang Innova lansiran tahun 2009. Kendaraan tersebut dibeli dengan uang sendiri seharga Rp 175 juta.
2. Toyota Fortuner keluaran tahun 2009 dengan harga Rp 300 juta. Sama seperti sebelumnya, kendaraan ini merupakan hasil sendiri.
3. Toyota VIOS yang dibanderol Rp 190 juta. Mobil sedan tersebut merupakan lansiran tahun 2012 yang dibeli dengan uang sendiri.
Ilustrasi Toyota Vios. [Shutterstock] 4. Mobil sejuta umat Toyota Avanza tahun pembuatan 2012. Qomar membelinya dengan harga Rp 160 juta.
5. Motor Kaisar Triseda keluaran tahun 2012. Menjadi satu-satunya koleksi kendaraan roda tiga yang dimiliki Qomar, motor itu dibenderol Rp 17 juta.
It didn’t take long for the political classes to decide that the biggest loser in part two of the first Democratic primary debate was former Vice President Joe Biden. California Sen. Kamala Harris ripped Biden for bragging about maintaining relationships with segregationists, leading Biden to bizarrely defend the right of local governments to pursue segregation as a policy. And the moderators raised his vote for the Iraq War while in the Senate.
The most unlikely Biden callout, though, came in the form of a recent history lesson by longshot candidate Colorado Sen. Michael Bennet. Bennet turned one of Biden’s own talking points back on him by pointing out the former vice president’s revisionist version of when he was taken to the cleaners by Republican Senate Leader Mitch McConnell.
Biden attempted to defend his acumen for negotiating with Republicans during Thursday night’s debate by citing his ability in late 2012 to convince McConnell to raise taxes. The problem for Biden was that multiple people on stage had witnessed Biden’s effort, and it was an utter catastrophe for Democrats.
Bennet jumped on Biden, laying out the reality of Biden’s faceplant. The episode was the subject of an Intercept article published earlier this week, drawn from my new book, which looked back at the pivotal “fiscal cliff” negotiations.
Tax cuts from the George W. Bush era were set to expire, which would have brought $3 trillion in revenue to the federal government over 10 years. Biden settled with McConnell for a mere $600 billion, making the rest of the tax cuts permanent.
“I got Mitch McConnell to raise taxes $600 billion!” Biden said.
Bennet wasn’t having it. “The deal that he talked about with Mitch McConnell was a complete victory for the tea party,” Bennet said. “That was a great deal for Mitch McConnell. It was a terrible deal for Americans.”
Fact check: True.
Biden botched the late 2012 talks badly, but the cascading effects of the deal were even more damaging for Democrats. The deal did not address the debt limit and punted what’s known as the sequester — automatic spending cuts — only to March, rather than eliminating it, as Democrats had been pushing for.
