TRIBUNNEWS.COM - Isu beredar tentang tak lolosnya sejumlah tokoh politik menjadi anggota DPR RI mendapat tanggapan.
Di antaranya adalah caleg Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean , caleg PAN Faldo Maldini , dan caleg Gerindra Fadli Zon .
Ferdinand pun tertawa, Faldo Maldini memohon doa, sementara Direktur Eksekutif Charta Politika , Yunarto Wijaya, mengungkap bahwa Fadli Zon mendapat suara tinggi.
Untuk diketahui, Charta Politika merupakan satu dari 40 lembaga survei yang terdaftar di KPU RI dan berhak merilis hasil hitung cepat Pemilu 2019.
Baca: Debat dengan Adian Napitupulu soal People Amien Rais, Faldo Maldini Malah Soroti Kursi
Adapun isu ketiga politikus tak lolos menjadi anggota DPR RI tersebut sebelumnya dicuitkan dalam Twitter oleh warga dengan akun bernama @_______B1G__k4y.
Lantas Yunarto Wijaya memberikan tanggapan dengan membalas cuitan tersebut.
Menurut Yunarto Wijaya , justru Faldi Zon mendapat suara tinggi.
Ia pun turut mengajak warga agar adil dan objektif.
Tak hanya menyinggung nama Fadli Zon , Yunarto Wijaya juga menyinggung nama Ferdinand Hutahaean dan Faldo Maldini .
Penyanyi sekaligus dokter bedah plastik, Teuku Adifitrian atau Tompi, sempat membalas cuitan Fadli Zon di Twitter yang menyebut Ratna Sarumpaet mengalami penganiayaan. Balasan Tompi, yang yakin bahwa Ratna tak dianiaya, melainkan bedah plastik, lalu ditanggapi Fahri Hamzah. "Kalau nggak saya salah inget Fadli Zon secara terang benderang menulis saat terjadinya pemukulan Ratna dipukul oleh tiga pria di daerah bandara Bandung, kemudian dilempar di pinggir jalan. Kira-kira itu yang saya tangkap," ujar Tompi bersaksi dalam sidang lanjutan Ratna Sarumpaet di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Selasa (23/4/2019). Cuitan Fadli Zon, yang menyertakan foto Fadli bersama Ratna Sarumpaet , menurut Tompi , dikomentari banyak pengguna Twitter.
"Saya sempat me- reply beliau dan Fahri Hamzah waktu itu yang sempat intens yang meng- counter tweet saya yang (menyebutkan) bagian dari proses penyembuhan bedah plastik dan bukan bagian dari pemukulan," sambung Tompi menjawab pertanyaan jaksa. "Waktu itu saya inget jawaban saya ke Fahri Hamzah, yang saya katakan kan kebetulan tahu istri Anda dokter bedah kalau gitu ajak yang Anda kenal, istrinya nggak mungkin bohong sama suaminya. Jadi sampai sebatas itu beliau masih bersikeras bahwasanya pernyataan saya yang keliru," tutur Tompi. Tompi dan Fahri Hamzah-Fadli Zon memang pernah berdebat di Twitter. Tompi awalnya mengungkapkan kekagetannya soal kabar operasi plastik yang disebut sebagai dikeroyok. Di tweet itu, Tompi memang tidak langsung menyebut nama Ratna. "Gilaaaaa menjadikan bengkak operasian sebagai akibat di keroyok massa!!! Mrk sedang membodohi diri sendiri. Dan kita rakyat tertipu dan terbawa amarah. Ini contoh bagus bagaimana oknum politisi memainkan jurus2," tulis Tompi, Rabu (3/10/2018). Dia juga merespons tweet Fahri Hamzah. Fahri awalnya me- retweet posting- an Dahnil Anzar yang berisi foto Ratna saat bertemu dengan Prabowo Subianto. "Mau menasihati agar ibu Ratna tegar apalah kita ini...umur beliau 70 tahun...kita belum tentu setegar beliau...tapi diam dengan keadaan ini adalah durhaka kepada Ibu pertiwi... #SaveDemokrasi," tulis Fahri. Tompi lalu membalasnya. "Bang fahri, kl boleh saran Cek info yg masuk pak. Jgn telen aja. Ingat Tuhan. Jgn ingat pilpres ajaa." Simak Juga 'Akrabnya Tompi-Rocky Selfie Bareng di Sidang Ratna Sarumpaet': [Gambas:Video 20detik]
Ada Indikasi Pemilu Curang di Surabaya , Fadli Zon : Harus Pemungutan Suara Ulang Seluruh Indonesia
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menanggapi rekomendari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal penghitungan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) seluruh Surabaya .
Menurut Fadli Zon , pemungutan suara ulang di seluruh TPS Surabaya itu tak akan efektif.
Ia bahkan menyarankan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Fadli Zon di akun Twitter miliknya, sambil mengomentari artikel berita.
Artikel berita itu berjudul "Bawaslu Rekomendasikan Penghitungan Ulang di TPS Seluruh Surabaya ".
Dilansir TribunnewsBogor.com dari berbagai sumber, Bawaslu merekomendasikan penghitungan ulang suara Pemilu 2019 di 8.146 TPS di Kota Surabaya , Jawa Timur.
Hal itu dilakukan karena adanya indikasi kecurangan di TPS tersebut, yakni berupa penggelembungan suara.
Rekomendasi tersebut dilakukan karena adanya laporan lima partai politik di Kota Surabaya dan seorang caleg DPR RI atas dugaan terjadi kecurangan.
Kecurangan tersebut berupa penggelembungan suara, dan terjadi di ratusan TPS di Kota Surabaya .
Write CSS OR LESS and hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.
Suara.com - Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Fadli Zon mengomentari soal pemblokiran situs jurdil2019.org oleh Kominfo. Menurutnya hal tersebut menjadi bukti adanya keberpihakan dan kecurangan pemerintah di Pemilu 2019.
Fadli Zon mengatakan bahwa pemblokiran tersebut mewujudkan sistem keberpihakan di mana ada pihak yang tidak sejalan dengan pemerintah lantas langsung diblokir. Seperti yang diketahui, situs jurdil2019.org diblokir lantaran telah menyalahgunakan izin.
"Ya itu lah kecurangannya. Keberpihakannya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan mereka kemudian dihapus, tapi kalau sesuai itu diteruskan malah diproteksi, jadi ini pemilu abal-abal menurut saya?" kata Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (22/4/2019).
Fadli Zon kemudian menyinggung soal kredibilitas dari pelaku penghitung suara cepat atau quick count. Apabila sebuah lembaga yang tidak memiliki kredibilitas dalam melakukan quick count, maka bisa disebut sebagai pengaturan skor. Dirinya mencontogkan soal pengaturan skor menggunakan algoritma.
"Quickcount itu kalau pelaku tak mempunyai kredibilitas, itu bisa dikatakan sebagai pengaturan skor. Ya bisa jadi quickhoax juga itu," ujarnya.
"Dengan begitu pengaturan skor memakai algoritma, kemudian penghitung-hitungannya disesuai dengan algoritma, jadi ada, kalau orang statistik pasti ngerti itu algoritma," pungkasnya.
Untuk diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir situs jurdil2019.org. Pemblokiran yang diakukan sejak Sabtu (20/4/2019) malam itu atas permintaan dari Bawaslu RI.
Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu mengatakan, situs jurdil2019.org diduga telah menyalahgunakan izin. Bawaslu kata dia, telah mencabut akreditasi jurdil2019.org sebagai lembaga pengawas Pemilu 2019.
Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Mochammad Afifuddin mengatakan pemblokiran lembaga pemantau Pemilu Jurdil 2019 lantaran menyalahi prinsip sebagai lembaga pemantau. Afif menyebut situs lembaga pemantau jurdil2019.org telah menyalahi prinsip lembaga pemantau yakni prinsip imparsialitas dan netralitas.
Afif menegaskan pencabutan akreditasi dan pemblokiran terhadap situs jurdil2019.org bukan karena situs tersebut menayangkan hasil hitung cepat atau real count. Sebab, persolan terkait quick count dan real count menjadi domain Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Afif menegaskan, bahwasanya pencabutan akreditasi Bawaslu terhadap Jurdil 2019 sebagai lembaga pemantau Pemilu lantaran lembaga pemantau tersebut telah menyalahi prinsip sebagaimana prinsip lembaga pemantau yakni harus imparsial dan netral. Di mana, Afif menyebutkan pada aplikasi lembaga pemantau Jurdil 2019 diketahui terdapat salah satu gambar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Berkenaan dengan itu, Afif mengatakan bahwasanya hak lembaga pemantau jurdil2019.org untuk mempublikasikan informasi menjadi hak mereka sebagai suatu lembaga. Hanya saya, kekinian Jurdil 2019 dinyatakan bukan lagi sebagai lembaga pemantau yang terakreditasi oleh Bawaslu sebagai lembaga pemantau Pemilu.
Adapun, Afif mengatakan hingga kekinian terkait pencabutan akreditasi dan pemblokiran tersebut pihak tidak melakukan komunikasi dengan jurdil2019.org. Afif mengatakan Bawaslu memiliki wewenang untuk mencabut akreditasinya lembaga pemantau jika dinilai telah menyalahi aturan tanpa perlu berkomunikasi.
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon , menilai belum saatnya mereka membuka data penghitungan suara internal.
Fadli mengatakan pada saatnya nanti BPN akan membuka data itu. Ketika ditanya kapan, Fadli tidak memberi jawaban jelas.
"Nanti dong, kan masih penghitungan. Pada waktunya ada yang bertugas untuk itu," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Baca juga: TKN: Real Count BPN Sebagian Besar Ambil Data TPS yang Prabowo-Sandi Menang
Ini untuk menjawab tantangan dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dan Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang meminta BPN terbuka soal penghitungan internal yang dilakukan.
Fadli mengatakan, pusat penghitungan data ada di beberapa tempat. Namun, Fadil tidak menjelaskan lebih lanjut soal penghitungan internal ini. Dia malah lanjut membahas soal peretasan yang dialami oleh BPN sejak quick count .
Fadli mengatakan ponselnya diganggu " robot call " dan tidak bisa digunakan selama hampir 6 jam. Dia menilai ini adalah bentuk operasi politik dalam pemilu. Fadli menyimpulkan pengalamannya dan beberapa anggota BPN merupakan bukti pemilu yang tidak adil.
"Memang ini ada operasi politik dan operasi intelijen. Ini bukan pemilu yang fair ," kata dia.
Berdasarkan hitungan real count BPN, pasangan Prabowo-Sandiaga unggul dibandingkan Jokowi-Ma'ruf. Hasil ini berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga yang menunjukkan sebaliknya.
Baca juga: BPN Jelaskan Hasil Real Count Internal dari Saksi di Seluruh Indonesia
BPN menuding hasil hitung cepat lembaga survei tak bisa dijadikan pegangan dan tidak independen.
Terkait itu, pakar statistika Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Asep Saefuddin menyatakan yakin pengelola lembaga survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki integritas tinggi dan bekerja secara profesional.
Asep mengatakan, sebanyak delapan lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau quick count pada Pemilu 2019 melakukan kerja berdasarkan metodologi ilmiah, tetapi dituding melakukan rekayasa.
Baca juga: KPI Minta TV dan Radio Siarkan Real Count KPU dan Beri Edukasi soal Quick Count
Menurut Asep, hitung cepat dilakukan berbasis ilmu pengetahuan dengan metodologi ilmiah.
Hal inilah yang membuat lembaga-lembaga survei tersebut berani untuk "buka-bukaan" dan siap dibedah seputar pemetaan sampel, pemilihan sampel, metodologi, serta mekanisme penghitungannya.
Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Fadli Zon mengkritik lembaga-lembaga survei. Menurutnya, sebagian besar lembaga tersebut erafiliasi dengan paslon tertentu.
"Mereka adalah klien karena mereka berimpit sebagai lembaga survei sekaligus juga konsultan politik. Jadi mereka melacur sebenarnya," ujar Fadli Zon di kompleks parlemen, senayan Jakarta, Senin (22/4/2019).
"Karena mereka tidak declare . Harusnya declare sejak awal bahwa mereka terafiliasi dengan paslon A atau B. Dibayar sekian. Jadi harus jelas. Sekarang ya enggak ada gunanya," tambah Fadli.
Kalau untuk metode survei atau quick count, Fadli mengatakan, masih bisa diperdebatkan. Namun kalau penyelenggaranya sudah tidak punya kredibilitas dan integritas, semua tentu tidak ada gunanya.
"Mereka (sebagian besar lembaga survei) sejak awal konsultan politik," katanya.
Terkat dengan klaim kemenangan, Fadli mengatakan, pada waktunya datanya akan dibuka BPN.
"Nanti dong, kan masih penghitungan. Pada waktunya ada yang bertugas untuk itu. Pusatnya ada di beberapa tempat," katanya.
Fadli menilai pertarungan Pilpres 2019 tidak adil. Sebagai contoh, baru saja ada quick count, langsung semua ponsel BPN berusaha diretas dan diganggu dengan robotcall dari seluruh dunia.
" Handphone saya tidak bisa digunakan selama mungkin 5-6 jam, karena ada upaya peretasan dari nomor-nomor yang bisa saya tunjukkan bukti-buktinya. Ada dari Taiwan, China, Malaysia, dan beberapa negara lain. Memang ini ada operasi politik dan operasi intelijen. Ini bukan pemilu yang fair ," tandasnya.
Fadli Zon Bagikan Tutorial Temukan Kecurangan di Real Count KPU ,
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membagikan tutorial menemukan kecurangan penghitungan suara Pilpres 2019 di situs KPU
Fadli Zon membagikan sebuah bagan yang berisikan tentang tutorial cara menemukan kecurangan di Real Count KPU
Sampai saat ini banyak yang menuding soal penghitungan suara Real Count di situs resmi KPU
Sebelumnya memang ada sejumlah kesalahan dalam entry data di Situng KPU
Meski begitu, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan bahwa kesalahan entry form C1 ke Situng disebabknya karena human error
Kesalahan itu tak ada sangkut pautnya dengan serangan siber.
"Kami pastikan itu sama sekali bukan karena serangan hack atau serangan cyber, itu betul-betul semata-mata kesalahan entry yang kami sangat terbuka untuk melakukan koreksi," kata Pramono di Kantor KPU , Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019).
Melansir Kompas.com, Pramono menyebutkan, kesalahan terjadi pada entry lima buah C1 di lima TPS yang tersebar di lima provinsi yaitu Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau, dan Jakarta Timur.
Pramono mengatakan, data yang salah itu segera diperbaiki.
Brilio.net - Hitung cepat Pilpres 2019 masih berlangsung hingga saat ini. Berdasarkan real count yang dimuat dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU pukul 12.00 WIB, dengan suara masuk 123.554 dari 813.350 TPS (15.19075%), hasilnya adalah sebagai berikut; Nomor Urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin mendapat 54,79 persen atau 12.855.347 suara. Sedangkan Nomor Urut 02 Prabowo-Sandiaga mendapat 45,21 persen atau 10.608.652 suara.
Unggulnya paslon Jokowi-Ma'ruf dibanding Prabowo-Sandi menimbulkan banyak tanya di masyarakat. Banyak yang mempertanyakan seandainya Prabowo-Sandi kalah, akankah Sandiaga Uno kembali jadi Wagub DKI Jakarta?
Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menyatakan Sandiaga Uno bisa saja kembali jadi Wagub DKI Jakarta.
Meski demikian, keputusan kembalinya Sandiaga Uno tidaklah etis. Pasalnya partai pengusung yakni PKS dan Gerindra telah mengajukan dua nama sebagai calon wagub DKI Jakarta.
"Tapi itu sangat tidak etis, sangat tidak etis. Bagaimana dua nama yang sudah diajukan dua partai pengusung kok ditarik," kata Akmal.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan bahwa Sandiaga Uno tidak akan kembali menjadi Wagub DKI Jakarta. Fadli Zon yakin Sandiaga Uno tetap akan menang dan jadi wakil presiden 2019-2024.
"Nggak ada (rencana Sandiaga kembali jadi wagub). Dia wakil presiden, kok jadi wagub?" ujar Fadli saat ditemui awak media di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dikutip brilio.net dari Liputan6, Selasa (23/4).
Meksipun hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menunjukkan paslon nomor urut 01 menang, namun Fadli Zon tetap meyakini Prabowo-Sandi adalah pemenangnya.
"Kita merasa menang. Prabowo-Sandi menang. Nggak ada negosiasi urusan itu," kata Fadli.
Di sisi lain Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menyatakan pembahasan Wagub DKI Jakarta saat ini berada di tangan DPRD DKI. Partai pengusung seperti PKS belum membahas Sandiaga Uno akan kembali menjadi Wagub DKI Jakarta.
"Sudah kami jelaskan bahwa bola sudah tak lagi di tangan kami. Bola itu ada di DPRD, silakan DPRD untuk melakukan tindakan yang seharusnya dan sepatutnya," kata Hidayat.
Saat ini Hidayat tengah fokus mengawal perhitungan suara Pilpres 2019. "Kami sekarang fokus pada penyelesaian masalah terkait dengan perolehan suara PKS dan presiden yang didukung PKS," jelas Hidayat.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima aduan dari WNI yang menetap di Malaysia terkait peristiwa surat suara tercoblos . Mereka yang mengadukan peristiwa itu mengaku terlibat dalam penggerebekan berkarung-karung surat suara tercoblos yang ditemukan di Selangor, Malaysia. Pertemuan digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2019). Salah satu di antara mereka yang hadir adalah Syafradin. Dia mengaku menjabat sebagai Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Sandi Malaysia. "Kami punya posko Raja Alang Kuala Lumpur, kami berjuang tanpa modal. Jadi dengan adanya peristiwa yang menyakitkan ini, kami berharap dituntaskan segera," kata Syafradin.
Fadli mendukung aduan mereka agar kasus surat suara tercoblos ini segera diusut dan diungkap. Menurut Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini, kejadian di Malaysia tersebut tergolong peristiwa luar biasa. "Saya kira ini adalah kejadian luar biasa di Malaysia, surat suara yang sudah tercoblos terlebih dahulu pada paslon tertentu dan juga pada caleg-caleg tertentu. Saya kira ini harus ada pengusutan, tidak bisa berhenti sampai di situ," ujar Fadli. Foto: Fadli Zon temui Pro-Prabowo WNI Malaysia. (Tsarina Maharani/detikcom). Selain itu, dia menegaskan kejadian itu telah mencederai demokrasi bangsa. Fadli mengatakan DPR akan ikut memantau pengusutan kasus tersebut. "Saya pikir ini sudah mencederai demokrasi kita. Kita jadikan bahan. Mereka laporkan nanti akan diikuti oleh bukti video yang mereka miliki," tutur Waketum Gerindra itu. Temuan surat suara tercoblos itu sebelumnya diadukan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) oleh relawan PADI (Prabowo-Sandi). Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yazza Azzahra Ulyana menyebut ada dua lokasi temuan surat suara tercoblos, yaitu di Taman Universiti Sungai Tangkas Bangi 43000 Kajang, Selangor, dan kawasan Bandar Baru Bangi, Selangor. Akibat kasus ini, Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang atau PSU dengan metode pos untuk pemilih yang telah terdaftar yang jumlahnya 319.293. Selain itu, Bawaslu juga merekomendasikan penggantian dua anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Penggantian ini untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga profesionalitas. Simak Juga 'BPN Sebut Ada Surat Suara Tercoblos 01 di Sejumlah TPS': [Gambas:Video 20detik]
