JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon , menilai belum saatnya mereka membuka data penghitungan suara internal.
Fadli mengatakan pada saatnya nanti BPN akan membuka data itu. Ketika ditanya kapan, Fadli tidak memberi jawaban jelas.
"Nanti dong, kan masih penghitungan. Pada waktunya ada yang bertugas untuk itu," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Baca juga: TKN: Real Count BPN Sebagian Besar Ambil Data TPS yang Prabowo-Sandi Menang
Ini untuk menjawab tantangan dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dan Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang meminta BPN terbuka soal penghitungan internal yang dilakukan.
Fadli mengatakan, pusat penghitungan data ada di beberapa tempat. Namun, Fadil tidak menjelaskan lebih lanjut soal penghitungan internal ini. Dia malah lanjut membahas soal peretasan yang dialami oleh BPN sejak quick count .
Fadli mengatakan ponselnya diganggu " robot call " dan tidak bisa digunakan selama hampir 6 jam. Dia menilai ini adalah bentuk operasi politik dalam pemilu. Fadli menyimpulkan pengalamannya dan beberapa anggota BPN merupakan bukti pemilu yang tidak adil.
"Memang ini ada operasi politik dan operasi intelijen. Ini bukan pemilu yang fair ," kata dia.
Berdasarkan hitungan real count BPN, pasangan Prabowo-Sandiaga unggul dibandingkan Jokowi-Ma'ruf. Hasil ini berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga yang menunjukkan sebaliknya.
Baca juga: BPN Jelaskan Hasil Real Count Internal dari Saksi di Seluruh Indonesia
BPN menuding hasil hitung cepat lembaga survei tak bisa dijadikan pegangan dan tidak independen.
Terkait itu, pakar statistika Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Asep Saefuddin menyatakan yakin pengelola lembaga survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki integritas tinggi dan bekerja secara profesional.
Asep mengatakan, sebanyak delapan lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau quick count pada Pemilu 2019 melakukan kerja berdasarkan metodologi ilmiah, tetapi dituding melakukan rekayasa.
Baca juga: KPI Minta TV dan Radio Siarkan Real Count KPU dan Beri Edukasi soal Quick Count
Menurut Asep, hitung cepat dilakukan berbasis ilmu pengetahuan dengan metodologi ilmiah.
Hal inilah yang membuat lembaga-lembaga survei tersebut berani untuk "buka-bukaan" dan siap dibedah seputar pemetaan sampel, pemilihan sampel, metodologi, serta mekanisme penghitungannya.
Suara.com - Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Fadli Zon mengomentari soal pemblokiran situs jurdil2019.org oleh Kominfo. Menurutnya hal tersebut menjadi bukti adanya keberpihakan dan kecurangan pemerintah di Pemilu 2019.
Fadli Zon mengatakan bahwa pemblokiran tersebut mewujudkan sistem keberpihakan di mana ada pihak yang tidak sejalan dengan pemerintah lantas langsung diblokir. Seperti yang diketahui, situs jurdil2019.org diblokir lantaran telah menyalahgunakan izin.
"Ya itu lah kecurangannya. Keberpihakannya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan mereka kemudian dihapus, tapi kalau sesuai itu diteruskan malah diproteksi, jadi ini pemilu abal-abal menurut saya?" kata Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (22/4/2019).
Fadli Zon kemudian menyinggung soal kredibilitas dari pelaku penghitung suara cepat atau quick count. Apabila sebuah lembaga yang tidak memiliki kredibilitas dalam melakukan quick count, maka bisa disebut sebagai pengaturan skor. Dirinya mencontogkan soal pengaturan skor menggunakan algoritma.
"Quickcount itu kalau pelaku tak mempunyai kredibilitas, itu bisa dikatakan sebagai pengaturan skor. Ya bisa jadi quickhoax juga itu," ujarnya.
"Dengan begitu pengaturan skor memakai algoritma, kemudian penghitung-hitungannya disesuai dengan algoritma, jadi ada, kalau orang statistik pasti ngerti itu algoritma," pungkasnya.
Untuk diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir situs jurdil2019.org. Pemblokiran yang diakukan sejak Sabtu (20/4/2019) malam itu atas permintaan dari Bawaslu RI.
Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu mengatakan, situs jurdil2019.org diduga telah menyalahgunakan izin. Bawaslu kata dia, telah mencabut akreditasi jurdil2019.org sebagai lembaga pengawas Pemilu 2019.
Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Mochammad Afifuddin mengatakan pemblokiran lembaga pemantau Pemilu Jurdil 2019 lantaran menyalahi prinsip sebagai lembaga pemantau. Afif menyebut situs lembaga pemantau jurdil2019.org telah menyalahi prinsip lembaga pemantau yakni prinsip imparsialitas dan netralitas.
Afif menegaskan pencabutan akreditasi dan pemblokiran terhadap situs jurdil2019.org bukan karena situs tersebut menayangkan hasil hitung cepat atau real count. Sebab, persolan terkait quick count dan real count menjadi domain Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Afif menegaskan, bahwasanya pencabutan akreditasi Bawaslu terhadap Jurdil 2019 sebagai lembaga pemantau Pemilu lantaran lembaga pemantau tersebut telah menyalahi prinsip sebagaimana prinsip lembaga pemantau yakni harus imparsial dan netral. Di mana, Afif menyebutkan pada aplikasi lembaga pemantau Jurdil 2019 diketahui terdapat salah satu gambar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Berkenaan dengan itu, Afif mengatakan bahwasanya hak lembaga pemantau jurdil2019.org untuk mempublikasikan informasi menjadi hak mereka sebagai suatu lembaga. Hanya saya, kekinian Jurdil 2019 dinyatakan bukan lagi sebagai lembaga pemantau yang terakreditasi oleh Bawaslu sebagai lembaga pemantau Pemilu.
Adapun, Afif mengatakan hingga kekinian terkait pencabutan akreditasi dan pemblokiran tersebut pihak tidak melakukan komunikasi dengan jurdil2019.org. Afif mengatakan Bawaslu memiliki wewenang untuk mencabut akreditasinya lembaga pemantau jika dinilai telah menyalahi aturan tanpa perlu berkomunikasi.
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menepis isu yang menyebut calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno akan kembali dicalonkan sebagai wakil gubernur DKI Jakarta setelah kalah dalam Pemilihan Presiden 2019. Fadli mengatakan Sandiaga tidak akan menjadi wakil gubernur melainkan wakil presiden. "Dia itu wakil presiden, kok jadi wagub?" ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2019). Fadli yakin pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan memenangkan Pilpres 2019. Oleh karena itu, tidak ada opsi untuk mengembalikan posisi Sandiaga sebagai wakil gubernur.
Baca juga: Pantau Hasil Penghitungan Suara, TKN Jokowi-Maruf Bentuk War Room "Kita merasa menang, Prabowo-Sandi menang, enggak ada negosiasi urusan (wagub) itu," kata dia. Adapun berdasarkan hitungan real count BPN, pasangan Prabowo-Sandiaga unggul dibandingkan Jokowi-Ma'ruf. Hasil ini berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga yang menunjukkan sebaliknya. BPN menuding hasil hitung cepat lembaga survei tak bisa dijadikan pegangan dan tidak independen. Saat ini, proses untuk mengganti posisi Sandiaga sebagai Wagub DKI masih berlangsung, yakni sudah ada dua Cawagub DKI dari partai pengusung, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Para Cawagub DKI Jakarta dari PKS yakni Abdurrahman Suhaimi, Agung Yulianto serta Ahmad Syaikhu.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima aduan dari WNI yang menetap di Malaysia terkait peristiwa surat suara tercoblos . Mereka yang mengadukan peristiwa itu mengaku terlibat dalam penggerebekan berkarung-karung surat suara tercoblos yang ditemukan di Selangor, Malaysia. Pertemuan digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2019). Salah satu di antara mereka yang hadir adalah Syafradin. Dia mengaku menjabat sebagai Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Sandi Malaysia. "Kami punya posko Raja Alang Kuala Lumpur, kami berjuang tanpa modal. Jadi dengan adanya peristiwa yang menyakitkan ini, kami berharap dituntaskan segera," kata Syafradin.
Fadli mendukung aduan mereka agar kasus surat suara tercoblos ini segera diusut dan diungkap. Menurut Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini, kejadian di Malaysia tersebut tergolong peristiwa luar biasa. "Saya kira ini adalah kejadian luar biasa di Malaysia, surat suara yang sudah tercoblos terlebih dahulu pada paslon tertentu dan juga pada caleg-caleg tertentu. Saya kira ini harus ada pengusutan, tidak bisa berhenti sampai di situ," ujar Fadli. Foto: Fadli Zon temui Pro-Prabowo WNI Malaysia. (Tsarina Maharani/detikcom). Selain itu, dia menegaskan kejadian itu telah mencederai demokrasi bangsa. Fadli mengatakan DPR akan ikut memantau pengusutan kasus tersebut. "Saya pikir ini sudah mencederai demokrasi kita. Kita jadikan bahan. Mereka laporkan nanti akan diikuti oleh bukti video yang mereka miliki," tutur Waketum Gerindra itu. Temuan surat suara tercoblos itu sebelumnya diadukan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) oleh relawan PADI (Prabowo-Sandi). Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yazza Azzahra Ulyana menyebut ada dua lokasi temuan surat suara tercoblos, yaitu di Taman Universiti Sungai Tangkas Bangi 43000 Kajang, Selangor, dan kawasan Bandar Baru Bangi, Selangor. Akibat kasus ini, Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang atau PSU dengan metode pos untuk pemilih yang telah terdaftar yang jumlahnya 319.293. Selain itu, Bawaslu juga merekomendasikan penggantian dua anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Penggantian ini untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga profesionalitas. Simak Juga 'BPN Sebut Ada Surat Suara Tercoblos 01 di Sejumlah TPS': [Gambas:Video 20detik]
TRIBUNNEWS.COM -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menanggapi rekomendari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal penghitungan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) seluruh Surabaya .
Menurut Fadli Zon , pemungutan suara ulang di seluruh TPS Surabaya itu tak akan efektif.
Ia bahkan menyarankan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Fadli Zon di akun Twitter miliknya, sambil mengomentari artikel berita.
Artikel berita itu berjudul "Bawaslu Rekomendasikan Penghitungan Ulang di TPS Seluruh Surabaya ".
Dilansir TribunnewsBogor.com dari berbagai sumber, Bawaslu merekomendasikan penghitungan ulang suara Pemilu 2019 di 8.146 TPS di Kota Surabaya , Jawa Timur.
Hal itu dilakukan karena adanya indikasi kecurangan di TPS tersebut, yakni berupa penggelembungan suara.
Rekomendasi tersebut dilakukan karena adanya laporan lima partai politik di Kota Surabaya dan seorang caleg DPR RI atas dugaan terjadi kecurangan.
Kecurangan tersebut berupa penggelembungan suara, dan terjadi di ratusan TPS di Kota Surabaya .
JAKARTA , KOMPAS . com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyindir calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo yang mengirim utusan untuk bertemu dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto . Apalagi, orang yang diutus oleh Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. "Memang Pak Luhut ini kelihatannya orang yang sangat dipercaya oleh Pak Jokowi dan orang yang kelihatannya menggerakkan pemerintahan itu, bahkan saya pernah mengatakan kepada Pak Luhut, Pak Luhut ini the real president ," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (22/4/2019). "Jadi yang mau negosiasi Jokowi atau the real president ?" kata dia.
Baca juga: Alasan Jokowi Utus Luhut Bertemu Prabowo Seusai Pemungutan Suara Namun, dia sendiri merasa pertemuan tersebut tidak diperlukan. Fadli tidak tahu apa yang perlu dibicarakan antara Jokowi dan Prabowo. Menurut dia, belum saatnya pertemuan itu dilakukan. Fadli mengatakan ini adalah saatnya berkonsentrasi untuk mengawal suara. Sebab, kata dia, di media sosial banyak laporan mengenai dugaan kecurangan yang harus dijawab. "Saya kira itu dulu sampai tuntas. (Kalau ketemu) mau ngomong apa? Mau bahas apa coba?" kata dia. Sebelumnya, saat jumpa pers di Restoran Plataran, Jakarta, Kamis (18/4/2019) sore, Jokowi mengaku ingin bertemu rivalnya itu.
Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Rencana Pertemuan Jokowi dan Prabowo Tidak Urgen Ia mengaku sudah mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Prabowo. Jokowi mengaku ingin tetap menjaga persahabatan antara dirinya dengan Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno. Jokowi mengaku pertemuan dirinya dengan Prabowo sangat penting bagi masyarakat. Pertemuan itu dinilai akan bisa mendinginkan emosi masyarakat.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai pemilu kali ini adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia.
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon memberikan komentar atas jalannya Pemilu 2019.
Hal tersebut diungkapkan Fadli Zon melalui Twitter miliknya, @FadliZon, Sabtu (20/4/2019).
Melalui kicaunnya, Fadli Zon merasa ada kecurangan pada pemilu saat ini.
Baca: Banyak Petugas KPPS Meninggal, KPU Bakal Evaluasi Sistem Pemilu
Baca: Persepi Jelaskan Metodologi Quick Count Lembaga Survei dalam Pemilu 2019
Ia juga menilai pemilu kali ini adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia.
Demokrasi sdg dikebiri, suara rakyat dimanipulasi, kotak kardus penuh misteri, surat suara dicoblosi sendiri, cara menghitung diakali.
Inilah pemilu terburuk sepanjang sejarah RI," tulis Fadli Zon.
kicauan Fadli Zon yang merasa dicurangi dalam pemilu 2019, Sabtu (20/4/2019) (Capture Twitter)
Diketahui sebelumnya, calon presiden (capres) yang diusung oleh Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan pihaknya merasa dicurangi dalam pilpres 2019.
Hal itu disampaikan Prabowo saat deklarasi kemenangangan, Kamis (18/4/2019).
Baca: Ketua KPU Depok Cerita Pernah Tolak Pemberian ATM Berisi Rp 300 Juta dari Peserta Pemilu 2019
Baca: Hampir Jual Ginjal Karena Utang Kampanye Pemilu 2014 Silam, Chandra Tak Kapok Nyaleg Lagi Tahun Ini
