TRIBUN-TIMUR.COM - Segera Daftar PPPK atau P3K via sscasn.bkn.go.id 2019 .
Ingat, pendaftaran PPPK atau P3K hanya dilakukan secara online via sscasn.bkn.go.id 2019 .
Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( P3K ) ( PPPK ) atau pegawai kontrak pemerintah tahap I mulai dilakukan.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa sistem pendaftaran P3K akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), sscasn.bkn.go.id .
"(Portal tersebut) dapat diakses secara serentak pada Jumat, 8 Febuari pukul 16.00 WIB," kata Ridwan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (7/2/2019).
Ridwan menjelaskan, proses seleksi akan menggunakan sistem seleksi CAT Ujian Nasional berbasis komputer Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Seperti diketahui, rekrutmen pegawai kontrak pemerintah tahap I akan dibuka untuk formasi tenaga harian lepas/THL penyuluh, penyuluh pertanian, dosen perguruan tinggi negeri baru, serta eks tenaga honorer kategori II untuk jabatan guru dan tenaga kesehatan yang ada dalam database BKN tahun 2013 dan dinyatakan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
"Salah satunya usia pelamar P3K maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar," ujar Ridwan.
Selain itu, Ridwan memaparkan beberapa persyaratan pada rekrutmen P3K tahap I, seperti berikut:
1. Jabatan guru di lingkungan pemerintah daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini.
Saat ini ada dua lowongan kerja yang sedang dibuka, yaitu penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan rekrutmen PLN 2019 di empat kota.
SERAMBINEWS.COM - Saat ini pemerintah sedang membuka pendaftaran atau penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau P3K.
Pendaftaran PPPK dibuka mulai 10 sampai 16 Februari 2019. Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs Sscasn.bkn.go.id.
Selain penerimaan PPPK, saat ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga sedang membuka penerimaan atau rekrutmen tenaga kerja untuk beberapa formasi.
Berbeda satu hari dengan penerimaan PPPK, rekrutmen PLN 2019 dibuka mulai hari ini, Senin (11/2/2019) dan akan ditutup pada 16 Februari 2019.
Dilansir Serambinews.com dari laman rekrutmen.pln.co.id, PLN membuka penerimaan tenaga kerja untuk lulusan S1, D4, dan D3.
PLN Group membuka penerimaan tenaga kerja tahun 2019 di empat kota yaitu Medan, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Pendaftaran dibuka mulai 11-16 Februari 2019. (Rekrutmen.PLN.co.id)
Penerimaan atau rekrutmen PLN itu dilakukan secara online. Sedangkan lokasi tes dilaksanakan di empat tempat, yaitu Medan , Bandung , Surabaya dan Yogyakarta .
Untuk penerimaan di Kota Medan , lulusan yang dibutuhkan berasal dari program studi berikut ini:
Teknik Elektro, Akuntansi, Ilmu Komputer/Informatika, Teknik Informatika, Administrasi Bisnis, Administrasi Niaga, Administrasi Perkantoran, Manajemen, Desain Komunikasi Visual, Komunikasi, Pertanahan, Teknik Industri, Lingkungan.
Klik di sini untuk melamar Rekrutmen PLN Group Tingkat S1/D4 & D3 (2019) - Medan
TRIBUNBATAM.id - Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) tahap I secara online, resmi dibuka Minggu (10/2/2019) hari ini.
Rencananya, pendaftaran PPPK/P3K tahap I secara online ini akan berlangsung selama sepekan, yaitu mulai Minggu (10/2/2019) hari ini hingga Sabtu (16/2/2019).
Untuk Pendaftaran PPPK/P3K secara online dilakukan melalui laman sscasn.bkn.go.id .
Sayangnya, hingga pukul 15.30 WIB, laman sscasn.bkn.go.id susah diakses alias tidak bisa dibuka.
Pada rekrutmen PPPK/P3K tahap I diperuntukkan untuk eks tenaga honorer Kategori 2 (THK2) yang terdiri dari guru dan tenaga kesehatan, juga penyuluh pertanian, dan dosen PTN baru.
Baca: Pendaftaran Online PPPK/P3K 2019 Dibuka Hari Ini, Link sscasn.bkn.go.id Susah Diakses
• BTS Hadiri Grammy Awards 2019 di Amerika, Interaksi Jimin dan V di Bandara bikin ARMY Deg-degan
• 2 Mucikari Dibekuk Polisi Setelah Jual Siswi SMP Seharga Rp 1 Juta, Begini Cerita Korban
• Tidak Hanya Liburan, Ayu Ting Ting Ternyata Jumpa Produser di Turki, Pria Ini Unggah 6 Foto
• Ini Klarifikasi Polda Jatim: Tidak Ada Mucikari Pakai Jasa Vanessa Angel, Hanya Fasilitasi Transaksi
Berikut jadwal lengkap penerimaan PPPK/P3K Tahap I 2019, dilansir Tribunnews.com dari laman resmi menpan.go.id:
1. Pengumuman rekrutmen PPPK/P3K oleh instansi: 8-16 Februari 2019
2. Pendaftaran PPPK/P3K secara online: 10-16 Februari 2019
3. Pengumuman hasil verifikasi administrasi: 18 Februari 2019
Fakta Formasi Guru Honorer di PPPK /P3K, Tak Semua Bisa Daftar hingga Mendikbud Usul Gaji Setara UMR
TRIBUNKALTIM.CO - Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK/P3K 2019 telah dibuka mulai 10 Februari hingga 16 Februari 2019.
Rekrutmen tenaga PPPK 2019 dibuka untuk tiga formasi.
Salah satunya adalah Tenaga Pendidik atau Guru Honorer eks K-II.
PPPK 2019 ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengangkat Guru Honorer menjadi Aparatur Sipil Negara, selain melalui jalur CPNS.
Pendaftaran online PPPK dapat dilakukan di laman ssp3k.bkn.go.id.
Namun, guru honorer yang bisa mendaftar hanyalah yang sudah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara sejak 2013.
Langkah-langkah Daftar Online PPPK atau P3K di Link ssp3k.bkn.go.id, Bikin Akun, Ingat Password (sscasn.bkn.go.id)
Pendidikan Minimal S1/DIV dengan jurusan relevan dengan mata pelajaran pada kurikulum.
Masih Aktif mengajar sampai saat mendaftar yang dibuktikan dengan surat penugasan dai Kepala Sekolah/Kepala Dinas yang menyatakan masih aktif yang memuat informasi minimal NUPTK/NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, nama sekolah, mata pelajaran yang diambu, Kab/Kota/Provinsi.
Menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan di sekolah negeri kab/kota/provinsi sesuai wilayah tempat mengajar dan berdasarkan peta kebutuhan guru saat ini.
Cara Mudah Melihat Formasi PPPK/P3K di sscasn.bkn.go.id, Usia Maksimal 57 tahun per 1 April 2019
Rose BLACKPINK Genap Berusia 22 Tahun, Ketiga Sahabat Kompak Unggah Momen Bersama plus Ucapan Ultah
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendibud, Muhadjir Effendy akan menaikkan gaji guru honorer .
Mendikbud Muhadjir Effendy pun mengusulkan gaji guru honorer akan setara dengan Upah Minimum Regional atau UMR.
Seperti dikutip di akun instagram Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, @ditjen.gtk.kemdikbud, Mendikbud bersama Menkeu Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat bersama pimpinan unit utama Kemendikbud, di Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (23/1/2019).
Dalam rapat tersebut Mendikbud mengusulkan kepada Menkeu agar gaji guru honorer setara dengan upah minimum regional (UMR).
Solopos.com, SOLO — Calon anggota legislatif (caleg) DPR dari empat partai politik (parpol) di Soloraya tidak bersedia membuka data atau identitas pribadi mereka kepada publik. Empat partai itu adalah Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Demokrat, dan PKPI. Ada 31 caleg dari empat partai itu yang tidak membuka data pribadi mereka. Selain mereka, ada pula enam caleg Partai Nasdem, satu caleg Partai Berkarya, tiga caleg PKS, tiga caleg Partai Perindo, dua caleg PSI, dan satu caleg PBB yang juga tidak membuka data pribadi mereka. Kabar mengenai caleg yang menutup diri itu menjadi headline pada Harian Umum Solopos edisi hari ini, Senin (11/2/2019). Kabar tersebut bisa disimak secara lengkap di E-Paper Solopos . Selain itu, di halaman utama Harian Umum Solopos edisi hari ini juga ada kabar mengenai pendaftaran PPPK. Caon pendaftar PPPK maksimal 57 tahun. Pendaftaran PPPK Dibuka, Usia Maksimal 57 Tahun Pemerintah resmi membuka pendaftaran lowongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Minggu (10/2/2019). Lowongan itu dibuka untuk tenaga honorer kategori II (K2) dan penyuluh pertanian. Salah satu syarat bagi pendaftar adalah usia maksimal 57 tahun pada 1 April 2019. Pendaftaran PPPK melalui laman Badan Kepegawaian Negara (BKN), Sscasn.bkn.go.id . Meski pendaftaran resmi dibuka, di laman itu belum dijelaskan secara mendetail mengenai kabupaten/kota yang akan membuka lowongan PPPK. Baca selengkapnya di: E-Paper Solopos . Sedangkan di halaman Soloraya pada Harian Umum Solopos edisi hari ini ada kabar mengenai pungli Prona 2016 di Wonogiri. Ada pula kisah unik pengantin yang menebar ikan di Klaten pada halaman Soloraya. Kades dan Camat Jadi Trauma Kasus dugaan pungutan liar (pungli) pada realisasi Program Nasional Agraria (Prona) pada 2016 yang melibatkan camat, sekcam, dan satu pegawai di Wonogiri memicu trauma pada kepala desa dan camat di wilayah lain. Salah satu yang merasakan trauma itu adalah Kades Genengharjo, Tirtomoyo, Wonogiri, Wirid Andri, dan perangkatnya. Akibatnya, pemerintah desa (pemdes) setempat memilih tak mengambil kuota Prona 2018 dan 2019 ini, karena tak mau mengambil risiko berhadapan dengan proses hukum. Baca secara lengkap di: E-Paper Solopos . Pengantin Tebar Ikan demi Merawat Sungai Wahudin, 27, dan Desi Karmila Rusanti, 25, masih mengenakan pakaian pengantin ketika menuju Kali Lunyu seusai melaksanakan akad nikah serta menggelar resepsi, Minggu (10/2/2019). Mereka menumpang becak menuju kali di sudut Kampung Sidorejo, Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, yang berjarak 500 meter dari tempat resepsi. Tiba di Kali Lunyu, Wahudin dan Desi lantas menuju jembatan di atas kali dan menuangkan isi wadah yang dipenuhi ikan yang sudah dipersiapkan. Riuh tepuk tangan warga terdengar seiring ikan dibebaskan ke sungai oleh pasangan yang belum genap sehari disahkan menjadi suami istri itu. Simak selengkapnya di: E-Paper Solopos .
TRIBUNJABAR.ID - Bobot Maksimum tak menyangka namanya bakal ramai diperbincangkan. Calon anggota legislatif (Caleg) yang diusung Partai Nasional Demokrat (Nasdem) asal Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu hanya berharap, ketenaran namanya bisa membuatnya terpilih sebagai anggota legislatif di DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
Bila terpilih menjadi anggota legislatif, Bobot ingin menyejahterakan masyarakat di desanya.
"Aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat, itu yang harus diperjuangkan," kata Bobot Maksimum melalui sambungan telepon, Minggu (10/2/2019).
Di keluarganya, tidak hanya Bobot Maksimum yang bernama unik. Kedua adiknya juga memiliki nama yang tak kalah uniknya. Adik perempuannya bernama Lulus Ujian Dari , sedangkan adik ketiganya bernama Bibit Milenium .
Bobot mengatakan, orangtuanya yang memberikan nama-nama itu kepada mereka dengan harapan-harapan baik di baliknya. Pria kelahiran 4 November 1994 ini misalnya, diberi nama Bobot Maksimum oleh ayahnya, Murdi, karena dulu dia terlahir kurus dan sering sakit-sakitan.
Dengan memberi nama anaknya Bobot Maksimum, Murdi ingin putranya bisa tumbuh besar dan tidak lagi sakit-sakitan. Kini Bobot Maksimum tumbuh menjadi pemuda yang sehat. "Memang bener nama saya. Sejak lahir nama saya Bobot Maksimum," kata Bobot.
• Rincian Dokumen Pendaftaran PPPK 2019 di sscasn.bkn.go.id, Ada Tenaga Guru, Kesehatan & Penyuluh
Meski bernama Bobot Maksimum , pria kelahiran Lombok Tengah ini hanya memiliki berat badan 56 kilogram saat ini. Bobot mengaku, banyak kawan baru maupun kenalan baru yang tidak percaya ketika mendengarkan namanya pertama kali.
"Banyak yang enggak percaya, dari sejak kuliah kenal sama temen-temen baru kalau enggak nunjukin KTP nggak dipercaya," kata Bobot, sambil tertawa.
Namun Alumni Universitas Mataram ini merasa bersyukur dengan nama ini. Karena namanya yang unik, banyak teman-teman semasa sekolah dan kuliah masih mengenalnya sampai saat ini.
Lowongan Kerja PLN Februari 2019, Lokasi Tes Medan, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Cepat Daftar! https://t.co/El4bxHILlU via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) February 11, 2019
Kini Bobot hanya berharap, dia bisa terpilih menjadi anggota legislatif dan memperjuangkan kesejahteraan warga desanya. Berbagai cara ditempuh, baik kampanye melalui baliho hingga menyebar stiker bergambar dirinya serta melalui media sosial. Kampanye dengan nama ini yang kemudian membuat namanya viral. "Ya Alhamdulillah, berkat nama ini semua media meliput dan bisa viral," kata Bobot.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Caleg Bobot Maksimum Juga Punya Adik Bernama Unik, Lulus Ujian Dari dan Bibit Milenium "
RADARLAMPUNG.CO.ID – Informasi pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (P3K/PPPK) dari Kemenpan RB telah dapat diakses. Dua website disediakan pemerintah. Yakni sscasn.bkn.go.id dan ssp3k.bkn.go.id. Mulai hari ini (11/2), para calon pendaftar P3K bisa mengakses dua website tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandarlampung Wakhidi menjelaskan, informasi ter- update terkait P3K dari Kemenpan RB mulai hari ini bisa didapat. “Ya, sudah dapat di liat di website sscasn.bkn.go.id dan ssp3k.bkn.go.id,” ucapnya.
Sesuai keputuasan surat Menpan RB, pendaftar P3K berasal dari eks K2, yang mana untuk guru dibuka 194 orang, tenga kesehatan 1 orang, dan penyuluh pertania sebanyak 14 orang. “Itu merupakan putusan Kemenpan RB, jadi kita akan validasi,” ujarnya.
Peserta, kata dia, wajib mengunjungi website tersebut untuk mendaftarkan namanya. “Hingga saat ini kalau pemkot sudah mengusulkan dan disampaikan ke Kemenpan RB untuk bisa diterima usulan ini,” ucapnya seraya menerangkan pendaftaran nama dibuka 10-16 Februari.
Yang perlu diingat, untuk peserta P3K yang diterima khsus Guru minimal bergelar sarjana. Dan, nantinya tes akan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT). “Ya tetap akan ada test CAT juga,” ucapnya. (pip/sur)
BANGKAPOS.COM -- PT Pertamina (persero) telah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Penurunan itu akan dilakukan mulai 10 Februari 2019 pukul 00.00 waktu setempat (WIT, WITA dan WIB).
Kebijakan penyesuaian harga ini ditempuh menyusul tren menurunnya harga minyak mentah dunia dan penguatan rupiah terhadap dollar Amerika.
Selain itu, Pertamina juga senantiasa memperhatikan daya beli masyarakat.
Besaran penyesuaian harga BBM menjadi lebih murah ini bervariasi sampai dengan Rp. 800 per liter.
Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina (Persero) Mas'ud Khamid menjelaskan sesuai ketentuan Pemerintah, sebagai badan usaha hilir Migas Pertamina tunduk pada mekanisme penentuan harga dengan mempertimbangkan dua faktor utama, yakni harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah.
• Cek Disini, Ini Daftar Lengkap Formasi PPPK atau P3K & Alur Pendaftaran Tahap 1 di sscasn.bkn.go.id
“Komponen utama penentu harga bersifat fluktuatif, sehingga kami terus melakukan evaluasi terhadap harga jual BBM,” kata Mas'ud Khamid dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/2/2019).
Mas'ud menambahkan, penyesuaian harga bervariasi untuk produk-produk BBM yang dijual Pertamina.
Untuk wilayah Jakarta, berikut komposisi harga BBM non subsidi :
1. Pertamax Turbo disesuaikan dari Rp 12.000 menjadi Rp 11.200 per liter.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung membuka peluang bagi yang belum diterima CPPNS untuk bisa mengikuti penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Kepala BKD Bandar Lampung Wakhidi saat ditemui di lingkungan Pemkot Bandar Lampung , Senin (11/2) mengatakan kalau pemkot akan menerima 209 PPPK.
Diantaranya, tenaga pendidik yang banyak akan masuk skema PPPK kali ini. Guru itu ada 194 orang, lalu tenaga kesehatan hanya satu orang.
Sementara itu tenaga penyuluh pertanian yang sesuai dengan memorandum of understanding (MOU) ada 14 orang.
• Tiba-tiba Dengar Suara Tembakan dan Kaca Rumah Makan Pecah, Saksi: Tak Ada Orang Terlihat
• Viral Nama Caleg Unik dan Aneh Bobot Maksimum, Adiknya Bernama Lulus Ujian Dari
• Ibu Rumah Tangga Dicabuli Saat Jaga Kios Sendirian, Tindakan Korban Bikin Pelaku Lari
"Jadi jika semuanya ditotalkan itu ada 209 orang yang akan diterima pada skema PPPK tahun ini," katanya.
Peserta itu diharapkan wajib mengunjungi sscasn.bkn.go.id, dan data tersebut sudah diusulkan dan sudah sampaikan ke nasional.
• Resmi Pendaftaran PPPK atau P3K, Portal Sudah Bisa Diakses Panduan dan Tata Cara Daftar
Saat ini tahapannya yang disampaikan hanya menunggu validasi data. "Jadi yang diterima itu datanya bersumber dari tenaga eks tenaga kontrak K2," katanya.(byu)
Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan, proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dilakukan mulai 8 Februari 2019.
Sekitar 150.000 tenaga eks honorer Kategori II dan penyuluh pertanian dari Kementerian Pertanian yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan sudah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mereka berpotensi dapat mendaftar dan mengikuti seleksi.
Khusus untuk penyuluh pertanian yang diangkat Kementerian Pertanian (Kementan), database-nya ada pada Kementan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adapun pendaftaran secara online dilakukan pada 10-16 Februari melalui laman sscasn.bkn.go.id.
Untuk jabatan Guru di lingkungan pemerintah daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini (dapat dicek di http://info.gtk.kemdikbud.go.id).
Untuk tenaga kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang kesehatan dan mempunyai sertifikat (STR) yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi. Adapun untuk Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.
Berdasarkan database BKN, tercatat sebanyak 5.527 eks THK2 bidang kesehatan, dan guru/dosen sebanyak 129.938 orang. Adapun penyuluh pertanian, tercatat 15.355 orang, terdiri dari penyuluh pertanian yang direkrut oleh pemda sebanyak 454 orang dan penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian sebanyak 14.901 orang. “Kita memang kekurangan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian,” ujar Menteri kepada wartawan di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (08/02).
Sebelumnya, Kementerian PANRB telah berkirim surat kepada 530 pemda dan 4 kementerian, yakni Kementerian Dikbud, Kementerian Ristek & Dikti, Kementerian Agama dan Kementerian Pertanian, yang memiliki THK II. Seperti diketahui, guru-guru agama di madrasah berada dibawah naungan Kemenag. Sementara Kementerian Ristek Dikti menaungi dosen-dosen pada 35 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baru.
Dalam surat tersebut, Menteri minta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengantisipasi dan melakukan berbagai langkah. Pertama, menyiapkan anggaran (gaji dan tunjangan terhadap peserta yang lulus seleksi, serta biaya pelaksanaan seleksi) sesuai dengan mekanisme pengaturan penganggaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Kedua, PPK diminta menyusun jenis jabatan dan unit kerja yang akan diduduki oleh PPPK sesuai dengan peta jabatan dan Analisis Beban Kerja. PPK juga diminta membentuk Panitia Pelaksana Instansi yang antara lain bertugas menentukan lokasi/tempat pelaksanaan seleksi di bawah koordinasi dinas yang menangani bidang pendidikan.
Bagi instansi daerah pemekaran yang data TH Eks K-II masih terdaftar/tergabung di Kabupaten/Kota induk, termasuk Guru SMA/K yang beralih menjadi kewenangan provinsi, agar provinsi segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Bagi Kabupaten/Kota pemekaran yang data TH Eks K-II masih di Kabupaten/Kota induk, untuk segera pula berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota induk yang bersangkutan. PPK segera mengusulkan kebutuhan PPPK tahun 2019 kepada Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan harus disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari 2019 melalui email asdep2.sdma@menpan.go.id. Terhadap PPK yang tidak menyampaikan usulan kebutuhan, kami nyatakan tidak melaksanakan pengadaan PPPK Tahap I.
Ditambahkan, ada 25 pemda yang dinilai sulit melakukan rekrutmen PPPK tahun ini. Sebab belanja pegawainya di atas 50 persen.
“Sembilan puluh persen pemda siap. Jadi, Hanya 25 pemda yang terkendala karena belanja pegawainya lebih dari 50 persen,” jelas Syafruddin.
Berdasarkan jadwal dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) PPPK tahun 2019, tiap instansi yang melakukan rekrutmen PPPK melakukan pengumuman pada 8-16 Februari sekaligus mengecek dan verifikasi data peserta rekrutmen. Adapun pendaftaran dilakukan pada 10-16 Februari, dan pengumuman hasil verifikasi administrasi dilakukan pada 18 Februari 2019.
Seperti pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), rekrutmen PPPK tahap I juga akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penggunaan teknologi dalam rekrutmen ini, bertujuan untuk menghindari kecurangan, terutama untuk mereduksi adanya calo. Juga, dalam rangka mendekatkan lokasi seleksi kepada peserta, agar peserta tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar.
Sesuai jadwal, pelaksanaan tes dengan CAT digelar dua hari, yakni pada 23 - 24 Februari. Setelah itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama dengan pemda melakukan pengolahan nilai tes pada tanggal 25 sampai dengan 28 Februari, dan pengumuman kelulusan diharapkan pada tanggal 1 Maret 2019.
