Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) Tahap I akan segera diumumkan. Namun banyaknya peminat PPPK, justru disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Oknum yang tak bertanggung jawab itu menyebarkan informasi palsu terkait penerimaan PPPK, seperti iming-iming kelulusan dan sebagainya yang akhirnya membuat masyarakat resah.
erkait hal itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun Twitter resminya, @BKNgoid, meminta masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu penerimaan PPPK yang beredar.
BKN mengingatkan kepada masyarakat agar hanya percaya informasi dari website resmi (.go.id) dan media sosial Instansi yang bersangkutan.
Untuk lebih mudahnya, BKN mengimbau masyarakat untuk mem-follow Twitter BKN, @BKNgoidterkait informasi seputar penerimaan PPPK agar tidak salah.
Di akhir, BKN kembali menegaskan bahwa Seleksi PPPK/P3K Tahap I hanya untuk eks THK2 guru, tenaga kesehatan (nakes), Tenaga Harian Lepas (THL) Pertanian dan dosen PTN baru.
"Penerimaan Pegawai Pemerintah dg Perjanjian Kerja (P3K) Tahap I akan segera diumumkan. Pastikan hanya percaya info *.go.id & medsos mereka. Biar gampang, follow mimin saja agar tdk salah
Seleksi P3K Tahap I hanya u/ eks THK2 guru, nakes, THL Pertanian & dosen PTN baru
Sementara itu, untuk proses persiapan penerimaan PPPK sendiri, BKN saat ini masih tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), serta Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan validitas eks THK2 yang sudah ada di database BKN.
Jakarta - Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) mengumumkan pembukaan lowongan bagi pegawai setara PNS besok. Namun, pendaftarannya baru dimulai pada tanggal 10 Februari mendatang. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan. Menurutnya, pengumuman lowongan akan menjelaskan terkait posisi yang dibuka hingga jumlah formasi yang dibutuhkan. "Besok itu baru pembukaan pengumuman. Jadi baru ada pengumuman dari posisi hingga jumlah besok tanggal 8 Februari jam 16.00 WIB. Kalau pendaftaran itu nanti Insya Allah tanggal 10 Februari," kata dia kepada detikFinance , Kamis (7/2/2019).
Lebih lanjut, ia menjelaskan pendaftaran nantinya melalui laman yang berbeda dengan seleksi CPNS, yakni sscasn.bkn.go.id. Namun ia belum bisa memastikan kapan laman tersebut dapat diakses. "Nanti kurang lebih pendaftaran sama dengan (dengan seleksi CPNS), lewat online websitrnya sscasn.bkn.go.id tapi coba saja sudah bisa diakses atau belum, saya belum tahu," sambung dia. Sementara itu, posisi yang dibuka adalah tenaga honorer guru, tenaga kesehatan, tenaga harian lepas pertanian dan dosen PTN baru. (ara/ara)
JPNN.com , JAKARTA - Para honorer K2 sebaiknya segera mencari informasi seputar pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) di portal SSCASN BKN (sistem seleksi calon aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Negara, yakni https://sscasn.bkn.go.id.
Jakarta - Pemerintah hari ini akan membuka laman pendaftaran bagi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ). Namun, calon pelamar mesti bersabar karena situs baru bisa diakses pada pukul 16.00 WIB. Adapun, situs pendaftaran tersebut berbeda dengan seleksi CPNS, yakni melalui alamat sscasn.bkn.go.id. detikFinance pun mencoba mengakses situs tersebut pada pukul 09.00 WIB, sayang laman tersebut belum bisa diakses. Kasubag Hubungan Media dan Antarlembaga Biro Humas BKN Diah Eka Palupi pun membenarkan saat ini situs memang belum dapat diakses. Sebab, baru dibuka serentak pada pukul 16.00 WIB nanti.
"Ya kan dibuka jam 16.00 WIB," kata dia kepada detikFinance , Jumat (8/2/2019). Sementara itu, pembukaan posisi lowongan pegawai setara PNS tahap pertama untuk guru honorer, tenaga kesehatan, dosen PTN baru dan penyuluh pertanian. Berdasarkan siaran pers dari BKN yang diterima detikFinance , kualifikasi untuk posisi guru minimal berpendidikan S-1 dan masih aktif mengajar hingga saat ini. Selanjutnya, untuk tenaga kesehatan kualifikasinya minimal pendidikan D-III di bidang kesehatan hingga S-1. "Tenaga kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang kesehatan dan mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiologi, Entomolog, Administrator Kesehatan dan Pranata Laboratorium Kesehatan kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Bilogi," bunyi siaran tersebut. Terakhir, untuk penyuluh pendidikan minimal memiliki pendidikan minimal SMK bidang pertanian atau SMA plus sertifikasi di bidang pertanian. (ara/ara)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran memastikan elektabilitas pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin di Sumatera Barat meningkat.
Fadly berujar, peta dukungan masyarakat di Sumatra Barat kepada Jokowi dan Ma'ruf trennya sudah meningkat. "Karena itu kita harapkan perolehan suaranya juga akan meningkat," kata Fadly.
Disampaikan Fadly saat menerima kunjungan Cawapres Ma'ruf Amin di Rumah dinasnya di Padang Panjang, Sumatra Barat, Kamis (7/2/2019) malam.
Menurut Fadly, beberapa bupati dan wali kota di Sumatra Barat yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sudah beberapa kali melakukan pertemuan untuk membahas strategi pemenangan.
Baca: Rekrutmen PPPK/P3K Dibuka Jumat Sore Ini di sscasn.bkn.go.id, Ini Syarat Peserta agar Bisa Daftar
"Kami kepala daerah di Sumatra Barat juga, juga serang mendapat arahan dan masukan dari tim kampanye untuk diterapkan. Insya Allah di Padang Panjang, situasinya kondusif," ucap Fadly.
Politikus Partai Golkar ini, menyatakan siap jika ditunjuk sebagai juru kampanye pada kampanye pemilu presiden 2019.
Sebagai kepala daerah, kata dia, tentunya dirinya akan mengikuti aturan-aturan yang diterapkan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, untuk melakukan kampanye.
"Kalau memang ada perintah untuk kampanye, saya siap," ujar Fadly.
jpnn.com , BALIKPAPAN - Seluruh CPNS hasil seleksi 2018, termasuk dari honorer K2, sudah mengumpulkan berkas administrasi untuk pengajuan nomor induk pegawai (NIP). Pengumpulan berkas sudah berlangsung sejak 21–23 Januari di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Balikpapan. “Saat sosialisasi sudah kita jelaskan, setelah mendapatkan NIP, mereka bisa mengajar atau menempati jabatan sesuai yang telah mereka pilih. Tapi sampai sekarang NIP dari pusat memang belum keluar,” ujar Miming Masdiana, sekretaris BPKSDM Balikpapan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Balikpapan Robi Ruswanto menyebutkan, dalam berkas tersebut terlampir surat lamaran, fotokopi ijazah SD, hingga pendidikan terakhir beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi. BACA JUGA: Pendaftaran PPPK 10 Februari, Formasi Bisa Dilihat di SSCASN Dilengkapi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), legalisasi surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika yang ditandatangani dokter di RS Kanujoso Djatiwibowo maupun di RSUD Beriman. Serta membawa legalisasi kartu pencari kerja (kartu kuning) yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan, serta pas foto terbaru berukuran 4x6. Setelah berkas terkumpul dan mendapatkan NIP, CPNS akan memperoleh surat keputusan (SK) tentang pengangkatan. Bagi CPNS jalur formasi khusus eks tenaga honorer K2, wajib membawa fotokopi legalisasi surat keputusan pengangkatan menjadi tenaga honorer yang masih masih berlaku.
