Merdeka.com - Debat Pilgub Jawa Barat putaran kedua digelar di Balairung Universitas Indonesia (UI) Depok. Di pengujung acara sempat terjadi kericuhan yang dipicu oleh closing statement pasangan nomor tiga yaitu Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik).
Pasangan ini menyebut jika terpilih dalam Pilgub Jabar 2018, maka pada tahun 2019 nanti akan ganti presiden. Kemudian diikuti dengan dibentangkannya kaos bertuliskan '2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden'. Melihat hal itu para pendukung PDIP geram.
Hal ini sempat membuat pasangan nomor empat yaitu Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi terdiam di atas panggung. Bahkan di antara riuhnya pendukung pasangan TB Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah), Deddy Mizwar sempat menghampiri sang istri untuk menenangkan.
Pasalnya, istri pemeran Nagabonar itu terlihat khawatir dengan situasi tersebut. Deddy pun mengaku sudah tidak semangat untuk menyampaikan closing statement. Akhirnya, Dedi Mulyadi yang memberikan closing statement.
Sementara itu, massa pun masih terus emosi dengan ucapan pasangan Asyik. Mereka meminta agar Bawaslu mendiskualifikasi pasangan tersebut. Bahkan ada kader yang memaksa naik ke panggung. Namun dihalangi oleh petugas.
Massa baru mereda setelah TB Hasanuddin mengeluarkan statement. "Semua tenang. Saudara jangan ikuti apa yang diterorkan kepada kita," kata Hasan menenangkan.
Dia pun meminta agar para pendukungnya kembali ke rumah dengan tenang. Dengan tegas Hasan mengimbau agar jangan ada yang melakukan tindakan melanggar hukum. "Jadi pulang kembali jangan merugikan diri sendiri, saudara pulang bersama saya. Ikuti perintah saya," tegasnya.
Kang Hasan juga meminta pendukungnya agar memaafkan atas apa yang terjadi tadi. Persoalan yang ada kata dia akan diselesaikan di jalur yang semestinya. "Saudara jangan dibiasakan main teror. Jangan lakukan kegiatan melanggar hukum kita bukan teroris, pulang. Kita selesaikan dengan Bawaslu. Kita belum masuk pada tahap pilpres, kalau mengerti tidak akan dilakukan, jadi maafkan beliau-beliau," pungkasnya. [bal]
DEPOK , KOMPAS.com - Calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut tiga, Ahmad Syaikhu, mempertanyakan kebijakan Ridwan Kamil saat menjabat Wali Kota Bandung yang tidak membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayahnya.
Syaikhu menilai, tidak dibentuknya BPBD tingkat Kota Bandung, akan sangat rentan ketika terjadi bencana yang menimpa kota, kabupaten, atau bahkan provinsi. "Bandung adalah Ibu Kota Jawa barat. Ini kaitannya dengan kesiapan kita menghadapi bencana lingkungan," ucap Syaikhu, dalam debat publik putaran kedua, di Kampus UI Depok , Senin (14/5/2018).
"Saya melihat, di Kota Bandung itu justru Kang Emil mengambil kebijakan tidak membentuk BPBD," tambahnya.
Baca juga: Sudrajat-Syaikhu Bawa Kaus 2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden, Debat Pilgub Jabar Berakhir Panas Hal senada diungkapkan calon gubernur Jawa Barat nomor urut empat, Deddy Mizwar. Ia tidak melihat visi dan misi pasangan Rindu (Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum) yang mengangkat soal isu lingkungan. "Jangan-jangan, ini baru ngarang. Silahkan diperiksa, tidak ada visi-misi tadi. Tapi baguslah, ada inovasi teknologi pertanian," ucap Deddy. Menanggapi dua hal itu, Ridwan Kamil menyebut, bahwa di Kota Bandung sudah dibentuk Dinas Kebencanaan. Fungsinya, sambung Emil, sama seperti tugas BPBD. Yaitu, cepat tanggap ketika ada bencana. "Di Bandung itu ada namanya Dinas Kebencanaan, fungsinya sama saja, pak. Aksinya cepat tanggap kalau ada bencana dan lain-lain," tutur Emil.
Baca juga: Alasan Ridwan Kamil Kenakan Pita Hitam di Debat Kedua Pilgub Jabar Emil menyebut, sebesar 60 persen wilayah Jawa Barat berpotensi mengalami bencana hidrologis. Karena itu, pasangan Rindu berkomitmen membuat cetak biru yang diberi nama Resillion Provit. "Inilah yang akan memastikan anggaran, koordinasi, inovasi-inovasi, demi kemajuan Jabar. Insya Allah Resilion Provit menjadi jawaban untuk kebencanaan dari pasangan Rindu," tutup Emil.
Kompas TV Pemilihan Gubernur Jawa Barat menjadi gelaran pilkada paling ketat.
DEPOK, (PR).- Debat Kandidat Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 putaran kedua yang diselenggatakan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat di Balairung Universitas Indonesia, Senin, 14 Mei 2018 langsung panas di sesi pertama. Pada sesi pertanyaan pendalaman ini, masing-masing kandidat mulai mengkritisi gagasan dari kandidat yang lain.
Sebelumnya, secara acak para kandidat mendapat satu amplop yang disegel dan berisi pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis. Para kandidat pun secara bergiliran menjawab pertanyaan yang ada di dalam amplop untuk kemudian ditanggapi oleh para kandidat lainnya.
Kritikan disampaikan misalnya ketika Kandidat Gubernur Jawa Barat nomor urut 1 Ridwan Kamil kebagian menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara dia memulihkan lahan kritis yang ada di Jawa Barat. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini pun langsung memaparkan beberapa program penyelamatan lingkungan yang sudah dia siapkan.
"Harus kembali patuh pada aturan tata ruang wilayah yang disiplin. Selain itu menciptakan inovasi. Kami pasangan RINDU akan mewujudkan pertanian infus, mengkonversi lahan kering di Jabar selatan sehingga menambah lahan pertanian baru. Untuk menanggulangi banjir, perlu koordinasi dengan daerah," kata Ridwan.
Jawaban Kang Emil ini ditanggapi oleh Cawagub Nomor 3 Ahmad Syaikhu . Menurut dia, Kang Emil ketika menjabat Walikota Bandung pun tak pernah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Padahal, kata Syaikhu, badan itu sangat penting mengingat bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. "Bandung ibukota Jawa Barat, tap di Bandung tidak membentuk BPBD. Ini akan sangat rentan ketika terjadi bencana," kata Syaikhu.
Kritikan juga muncul dari Cagub Nomor 4 Deddy Mizwar . Deddy menyebut apa yang disampaikan Kang Emil belum menggambarkan solusi dia untuk lingkungan. "Saya tidak melihat dia bicara lingkungan, jangan-jangan boleh ngarang barusan," kata dia.
Menanggapi ini, Kang Emil menyebut, meskipun tidak ada BPBD, Kota Bandung punya Dinas Kebencanaan. Menurut dia itu hanya perbedaan nama yang tidak mengurangi substansi kesiagaan bencana.
"Sementara itu kami juga berkomitmen untuk membuat cetak biru atau resilience province untuk memastikan anggaran koordinasi inovasi untuk kemajuan lingkungan," kata Kang Emil.***
