JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memilih Irjen (Pol) Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) atas alasan integritas.
Presiden menilai Heru memiliki karena latar belakang institusi asal, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Yang paling penting dari sisi integritasnya. Karena peredaran narkoba, duitnya gede sekali, omzetnya gede sekali, gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik," ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/3/2018).
(Baca juga: Heru Winarko, dari Pemburu Koruptor hingga Pemberantas Narkoba )
Presiden juga menunjuk Heru sebagai pengganti Komjen Budi Waseso dengan harapan BNN menjadi lembaga yang lebih profesional dari sebelumnya.
"Kita ingin BNN memiliki standar-standar yang baik seperti yang Pak Heru sudah terapkan di KPK. Ada standar-standar yang dibawa dari KPK ke BNN," ujar Jokowi.
"Ada standar good governance dan standar tata kelola organisasi," lanjut dia.
Dengan demikian, kinerja BNN juga diharapkan lebih baik lagi.
(Baca juga : BNN: Indonesia Pasar Terbesar Penjualan dan Peredaran Narkoba di Asia )
Presiden menyebut, tantangan BNN ke depan masih sama, bahkan bertambah, yakni soal bagaimana mencegah barang haram itu masuk ke Indonesia sekaligus menurunkan jumlah penyalah guna narkoba.
"Tantangannya, yang jelas agar semakin sedikit narkoba yang masuk. Kemudian juga menurunkan sebanyak-banyaknya pengguna. Dari sisi rehabilitasi baik, dari sisi pencegahan agar barang yang masuk juga baik," ujar Presiden Jokowi.
(Baca juga: Setelah Pensiun, Apa yang Akan Dilakukan Komjen Buwas? )
Pelantikan Heru yang dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Kamis pagi, diawali pembacaan surat Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Heru.
"Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kepala BNN," ujar Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Cecep Setiawan.
"Mengangkat Irjen (Pol) Heru Winarko SH sebagai kepala BNN terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan setara eselon 1A sesuai peraturan perundangan," lanjut dia.
Kompas TV Setelah empat hari memeriksa kapal Win Long, tim gabungan Polri dan Bea Cukai akan mengizinkan kapal berbendara Taiwan ini berlayar kembali.
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi digadang menjadi calon kuat pengganti Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso, yang bakal ditunjuk Presiden Joko Widodo, Kamis, 1 Maret 2018. Buwas—sapaan Budi Waseso—bakal menanggalkan jabatannya pada awal Maret 2018. Sebelumnya, beredar informasi ada tiga nama dalam bursa calon pengganti Buwas, yang disodorkan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian. Mereka adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Muhammad Iriawan, dan Deputi Pemberantasan BNN Inspektur Jenderal Arman Depari. Simak: Ketua KPK Benarkan Kabar Heru Winarko Jadi Kepala BNN Heru merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985, yang banyak berkecimpung di bidang reserse. Heru menjabat Deputi Penindakan KPK sejak Kamis, 15 Oktober 2015. Selain Heru, pimpinan KPK saat itu juga melantik Deputi Pencegahan yang diisi Pahala Nainggolan serta Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat oleh Ranu Mihardja.
Saat mantan Kepala Kepolisian Daerah Lampung ini menjabat Deputi Penindakan KPK, surat peringatan kedua diberikan kepada Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai yang juga penyidik utama KPK. Saat itu, terjadi perseteruan antara Novel dan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. Aris terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK pada September 2015. Sebelumnya, Aris menjabat Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri. Pada Februari tahun lalu, Novel mengadukan Aris melalui surat elektronik kepada sejumlah pejabat struktural KPK. Surat elektronik atau e-mail itulah yang digunakan seorang penyidik KPK berlatar belakang Polri untuk melaporkan Novel hingga pemimpin menyatakan Kepala Satuan Tugas Penyidikan Korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini melanggar aturan pada 14 Maret tahun lalu. Heru Winarko enggan mengomentari persoalan di direktorat yang berada di bawah koordinasinya tersebut. "Tanya saja kepada pimpinan," kata pria kelahiran Jakarta, 1 Desember 1962 itu. Sebelum menjabat Deputi Penindakan, Heru menjadi anggota staf ahli di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan. Buwas telah memasuki masa pensiun sebagai Kepala BNN pada akhir Februari lalu. Dia akan mengakhiri tugasnya di provinsi paling barat Indonesia, Aceh. Menurut pria yang baru berulang tahun ke-58 pada 19 Februari lalu itu, ada filosofi tersendiri dengan dipilihnya Aceh sebagai penutup kariernya di kepolisian. “Saya tinggal lima menit lagi ini masa jabatannya. Saya pensiun. Kegiatan akhir saya memang di Aceh, tempat matahari tenggelam. Sudah saya say good bye ,” ucapnya di kantornya, Jumat, 23 Februari 2018.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Irjen Pol Heru Winarko dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komjen Pol Budi Waseso yang memasuki masa pensiun sebagai anggota Polri.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keppres Nomor 14/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Baca: KPK Tetapkan Keponakan Setya Novanto dan Made Oka Masagung Sebagai Tersangka Baru Korupsi E-KTP
Pelantikan Heru Winarko dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/3/2018) yang dihadiri sejumlah pejabat negara, baik kementerian maupun lembaga.
Berikut sejumlah fakta soal Heru Winarko yang berhasil dihimpun Tribunnews.com.
Heru Winarko tercatat sebagai lulusan Akademi Kepolisian Tahun 1985.
Selama berkarir di kepolisian, ia banyak berkecimpung di dunia reserse.
Dikutip dari Wikipedia, pria kelahiran Jakarta, 1 Desember 1962 tersebut mengawali karirnya dikepolisian sebagai Wakasat Serse Polres Bandung, Polda Jawa Barat pada tahun 1985.
Ia pun lama berada di wilayah Polda Jawa Barat dengan jabatan terakhir sebagai Kasubag Ren Dit Pers Polda Jabar pada tahun 1994.
Mengenal Heru Winarko, Calon Kepala BNN Pengganti Budi Waseso
Martahan Sohuturon , CNN Indonesia | Kamis, 01/03/2018 07:49 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis (1/3), dijadwalkan melantik Inspektur Jenderal Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komjen (pol) Budi Waseso yang telah memasuki masa pensiun. Heru akan melepas jabatan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengalahkan sejumlah kandidat kepala BNN yang namanya sempat mencuat di media massa. Berdasarkan informasi yang dihimpun CNNIndonesia.com , Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusulkan dua nama lain sebagai calon Kepala BNN, yakni Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Ari Dono Sukmanto dan Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari. Heru adalah lulusan Akademi Kepilisian 1985 yang malang melintang di sejumlah jabatan reserse. Pria yang memiliki kemampuan memainkan alat musik drum ini pernah menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, dan Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim.
Dia juga pernah menjabat sebagai Asisten Deputi IV Keamanan Nasional Kemenko Polhukam, Kapolda Lampung, serta Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Menko Polhukam. Berdasarkan data jabatan tersebut, Heru sebenarnya tidak memenuhi syarat calon Kepala BNN sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf e Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Heru Winarko ditunjuk menjadi Kepala BNN menggantikan Budi Waseso. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Beleid pasal itu berbunyi, "Berpengalaman paling singkat lima tahun dalam penegakan hukum dan paling singkat dua tahun dalam pemberantasan narkotik". Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendukung langkah Jokowi memilih Heru sebagai calon Kepala BNN. Heru dianggap sebagai sosok yang berintegritas, bersih, dan berani. Menurutnya, hal itu terbukti karena Heru menduduki salah satu jabatan penting di lembaga anti-rasuah hingga saat ini.
"Heru telah lolos seleksi menjadi Deputi Penindakan KPK, artinya secara profile asesment tidak perlu diragukan lagi integritasnya, bersih dan berani. Profil asesment masuk KPK sangat ketat dan terukur, sehingga bagi yang lolos dapat dipastikan integritasnya," kata Boyamin, Kamis (1/3). Dia pun berpendapat, Heru merupakan sosok yang tepat untuk menggantikan Buwas di kursi Kepala BNN. Menurutnya, narkotika merupakan kasus yang kerap bersinggungan dengan uang dalam jumlah besar. Oleh karena itu, lanjutnya, dibutuhkan sosok pemimpin yang bersih dan berani guna menghindari godaan dan membasmi para mafia narkotika. "BNN harus dinakhodai oleh sosok bersih dan berani. Jika salah memilih maka akan menimbulkan perilaku menyimpang," kata Boyamin. (sur/gil)
