Jawa Barat detikHot - Bunga Citra Lestari memperlihatkan senyum getir kala pemakaman suaminya, Ashraf Sinclair. Ini momen BCL, melepas kepergian Ashraf Sinclair.
Bunga Citra Lestari dan Noah Sinclair saat prosesi pemakaman Ashraf Sinclair di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa (18/2).
Jakarta - Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah naik awal tahun ini. Kenaikan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan. Dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengungkapkan kenaikan ini telah disetujui dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun lalu. Sehingga jika memang akan ada perubahan, harus sesuai dengan persetujuan presiden. "BPJS Kesehatan sesuai UU nomor 30 tahun 2014 harus meminta persetujuan langsung, dalam hal ini Presiden karena ada potensi untuk mengubah anggaran," kata Fahmi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
Fahmi menyebut kenaikan iuran ini adalah hal yang harus dilakukan. Pasalnya, sesuai dengan UU BPJS Kesehatan, kenaikan iuran harus dilakukan setiap 2 tahun sekali. Kenaikan iuran ini juga diharapkan bisa mengurangi defisit yang terus terjadi di BPJS Kesehatan setiap tahunnya. Tahun 2019 saja, BPJS Kesehatan mendapatkan suntikan BPJS Kesehatan sebesar Rp 13,5 triliun. Fahmi mengatakan, kenaikan iuran ini juga untuk menjalankan Kartu Indonesia Sehat (KIS). "Kenaikan iuran di seluruh segmen peserta yang merupakan satu kesatuan sebagai perwujudan konsep gotong royong sehingga semua segmen harus naik iurannya," ujar dia. Kenaikan iuran ini telah berlaku sejak 1 Januari 2020 lalu adalah: Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran naik dari Rp 22.500 menjadi Rp 42.000 per bulan. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah untuk masyarakat golongan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Dimana ada tiga kelas yang semuanya dinaikkan iurannya oleh pemerintah. - Kelas III : naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa per bulan - Kelas II : naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per jiwa per bulan - Kelas I : naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per jiwa per bulan. Simak Video " Keanggotaan BPJS Kesehatan 200 Lebih Ribu Warga Dinonaktifkan! "
Survei Indo Barometer tentang Prabowo Subianto mendapat predikat menteri kinerja paling baik dan menteri terpopuler rupanya menuai polemik di lingkaran partai politik. Banyak partai politik yang sepakat dengan hasil survei dan ada juga yang tidak. Seperti apa pandangan mereka?
Indo Barometer merilis survei terkait pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Salah satu hasilnya adalah Menhan Prabowo Subianto memperoleh persentase tertinggi di kategori 'menteri paling dikenal publik' dan di kategori 'menteri yang kinerjanya bagus'.
Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden pada 9-15 Januari 2020. Adapun teknik pengumpulan data berupa wawancara tatap muka menggunakan kuesioner dengan margin of error sebesar 2,83 persen.
Respons pertama disampaikan oleh Partai Gerindra, melalui Wakil Ketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dasco mengaku bersyukur lantaran Ketumnya mendapat predikat menteri terpopuler dan menteri berkinerja baik.
Meski begitu, Dasco menilai Prabowo mendapat predikat itu juga dikarenakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dasco menyebut di setiap langkah Prabowo bekerja itu selalu mengikuti saran dan arahan Jokowi, karena bekerja sesuai dengan visi-misi pemerintahan Jokowi.
Respons positif juga disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud Md, Mahfud mengaku sepakat dengan hasil survei Indo Barometer yang menyebut Prabowo berkinerja baik.
"Prabowo memang bagus," singkat Mahfud di Hotel Bidakara Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).
PDIP, yang merupakan partai pengusung Presiden Joko Widodo juga bersyukur Prabowo menjadi predikat. Tidak lupa, PDIP juga memuji kinerja Presiden Jokowi karena telah menempatkan sosok yang tepat untuk pertahanan Indonesia.
"Kita senang kinerja Pak Prabowo bagus dan berarti Pak Jokowi orang yang selalu, yang tepat, the right man and the right place. Dia menempatkan orang-orang itu benar. Orang kan ada sinisme kenapa Pak Prabowo ngurusin pertahanan, jadi Menteri Pertahanan. Kan terjawab pelan-pelan," kata politikus PDIP Trimedya Panjaitan.
Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsud i mengatakan 3 WNI dari 78 WNI yang berada di Kapal Diamond Princess di Jepang dinyatakan positif virus corona . Dua di antaranya dilarikan ke rumah sakit di Kota Chiba. "Saya juga menyampaikan beberapa update terkait dengan kru kita yang ada di dalam kapal tersebut. Berdasarkan komunikasi kita terakhir termasuk pembicaraan dengan duta besar Jepang maka diperoleh informasi bahwa 3 dari 78 kru WNI dinyatakan confirmed. Nah 3 WNI tersebut adalah dari total 446 per saat ini yang dinyatakan confirmed," ujar Retno di Kemlu, Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020). Retno mengatakan total penumpang yang ada di kapal tersebut adalah 3.711. Sementara mereka berasal dari 56 negara.
"Dapat saya sampaikan bahwa total orang yang ada di dalam kapal tersebut jumlahnya adalah 3.711 yang terdiri dari penumpang jumlahnya 2.666 sementara krunya adalah 1.045 dari 56 negara," kata dia. Retno mengatakan 2 WNI yang dinyatakan positif corona itu dibawa ke rumah sakit di Kota Chiba. Sementara satu oramg lainnya masih menjalani proses menuju rumah sakit. "Dari 3 WNI yang sudah dinyatakan confirmed tersebut 2 di anataranya dibawa ke rumah sakit di Kota Chiba sementara yang satunya sedang menjalani proses untuk menuju rumah sakit. Sehingga per detik ini saya belum dapat menyampaikan satu WNI dibawa ke RS mana," jelas Retno. Retno mengatakan tim KBRI yang berada di Jepang sudah berada di Chiba. Retno mengatakan bahwa KBRI akan memastikan bahwa ketiga WNI itu akan mendapatkan penanganan yang baik. "Tim KBRI mungkin saat ini sudah berada di Chiba pagi tadi mereka sedang menuju ke Chiba untuk memastikan bahwa WNI kita mendapatkan penanganan yang baik dari otoritas di Jepang," tutur Retno. Diketahui sebanyak 78 WNI yang menjadi kru Kapal Diamond Princess dikarantina di Jepang. Dijadwalkan masa karantina akan selesai Rabu (19/2) besok.
Jakarta - RUU tentang Ketahanan Keluarga telah berupa draf usulan oleh DPR. Dalam salah satu pasal, tugas suami-istri dipaparkan. Salah satunya, istri disebut wajib mengurusi urusan rumah tangga. Dalam draft RUU Ketahanan Keluarga yang dikutip detikcom pada Selasa (18/2/2020), ada Pasal 25 yang mengatur suami-istri dalam menjalankan kewajibannya sesuai norma agama, etika sosial dan ketentuan peraturan perundang-udangan. Suami dan istri memiliki tugas yang berbeda. Dalam Pasal 25 ayat (2), dipaparkan bahwa tugas suami ialah bertanggung jawab atas keutuhan dan kesejahteraan keluarga hingga musyawarah dalam menangani masalah keluarga. Pasal 25 (2) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain: a. sebagai kepala Keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan Keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan Keluarga; b. melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran; c. melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; serta d. melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.
Jakarta - Kisah dramatis Febri Ramdani dimulai sejak 31 Juli 2015. Kala itu sang ibu bersama kakak perempuan satu-satunya meninggalkan rumah. Dalih yang disampaikan ke luar kota untuk mengobati penyakit kakaknya. Tapi 2-3 hari, sepekan, hingga berbulan kemudian keduanya tak kembali tanpa kabar. Tak cuma cemas, Febri pun mulai depresi hidup seorang diri. Apalagi om-tante dan kerabat lainnya pun mendadak menutup diri. Tak satu pun dari mereka yang bisa dihubungi. Febri hidup sebatang kara di kawasan Jakarta Selatan. Ketika mengutak-atik komputer, lelaki kelahiran Jakarta 19 Februari 1994 itu curiga. Ibu dan keluarga besarnya bukan ke luar kota tapi ke luar negeri. Dari jejak di komputer terbaca situs-situs biro wisata dengan tujuan Turki . Juga promosi pemerintahan ISIS di bawah kendali Abu Bakr Al-Baghdadi . Sebuah negeri bak surga dengan penerapan syariat Islamnya. Kontras dengan kondisi perekonomian keluarga Febri yang sedang terpuruk. [Gambas:Video 20detik]
"Saya pribadi nggak percaya soal kehidupan yang serba indah di Suriah . Tapi ketika menemukan situs-situs yang mempromosikan itu, akhirnya tergoda juga," ujarnya kepada tim Blak-blakan detikcom . Tapi alasan terkuat yang mendorongnya untuk ke Suriah adalah kerinduannya kepada sosok ibu. "Saya kangen ibu, mau menebus kesalahan. Karena sebelum pergi, saya sempat marahan lah sama ibu," imbuhnya. Dengan menjual semua barang yang ada di rumah, pada September 2016 Febri pun nekad menyusul mereka. Setelah sepekan berada di Turki dan berlagak hidup ala turis, dia mendapatkan penghubung yang membawanya ke perbatasan Suriah. Di sana sudah ada beberapa orang asing dari Eropa Timur yang punya tujuan sama. Sebelum naik ke bus, semua identitas dan perbekalan harus ditinggal. "Saya cuma bawa barang satu ransel. Selebihnya disita di perbatasan," ujar Febri. Rupanya Febri dan rombongan masuk perangkap salah satu faksi ISIS . Selama sebulan mereka ditahan dan menghadapi sejumlah intimidasi agar mau ikut berperang. "Mereka terus membujuk kami sambil mengintimidasi, kalau tidak mau akan dibunuh, dipenggal," ujar Febri.
Kediri - Kediri selama ini dianggap sebagai daerah wingit atau angker bagi presiden. Hal itu dipercaya Seskab Pramono Anung . Pramono mengungkapkannya saat mengunjungi Kediri. Ia datang bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Mereka meresmikan rusunawa di Ponpes Lirboyo Kediri. Saat itu, Pramono memberikan sambutan di hadapan para kiai sepuh pengasuh Ponpes Hidsyatul Mubtadien Lirboyo Kediri. Menurutnya Kediri merupakan wilayah yang wingit untuk didatangi presiden. Pramono Anung secara terang-terangan melarang Presiden Joko Widodo untuk berkunjung ke Kediri. "Ngapunten kiai, saya termasuk orang yang melarang Pak Presiden untuk berkunjung di Kediri," ucap Pramono disambut gelak tawa para undangan, Sabtu (15/2/2020).
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengumpulkan 1.000 lebih kepala desa dan camat se-Jawa Tengah hari ini. Tito menjelaskan terkait pengawasan dan pengelolaan dana desa. Acara tersebut yaitu Rapat Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 di Holy Stadium Marina, Semarang. Selain dihadiri Mendagri, ada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo Dalam acara tersebut, Tito menjelaskan tahun 2020 alokasi dana desa Rp 72 triliun untuk 74.953 desa di seluruh Indonesia. Ia mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan para Camat agar bisa menjadi konsultan karena ada kepala desa yang masih belum paham soal administrasi pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan. "Saya minta tolong APIP dan Camat bahkan APH (Aparat Penegak Hukum) bertindak sebagai konsultan atau advisor," kata Tito di Semarang, Selasa (18/2/2020). Salah satu upaya meningkatkan pemahaman ke kepala desa salah satunya dengan mengadakan pertemuan seperti yang digelar hari ini. Ada 9 provinsi yang serentak menggelar rapat serupa dan lainnya akan menyusul pada tahap kedua dan ketiga bulan ini.
Perdebatan soal pemulangan Warga Negara Indonesia eks Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) masih berlangsung. Namun eks Presiden Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) Regional Indonesia Chep Hernawan menegaskan WNI eks ISIS tidak akan pulang ke Tanah Air.
Chep, yang sempat menjadi Presiden ISIS selama empat tahun, menyebut WNI para mantan kombatan atau yang masih tergabung dalam ISIS tidak ada yang ingin pulang ke Indonesia.
"Hoaks, tidak benar mereka ingin pulang. Mereka nyaman dan betah tinggal di sana. Mereka dapat penghasilan besar dan sejahtera di Suriah," ujar Chep saat ditemui di rumahnya di Jalan Aria Wiratanurdatar, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (14/2/2020).
Bahkan dia menduga isu pemulangan tersebut dibuat untuk pengalihan isu. "Awalnya siapa yang mengisukan mereka ingin pulang, dan siapa yang meramaikan. Bisa kita nilai sendiri," ucap Chep menegaskan.
Chep juga menilai pemerintah dan berbagai pihak terlalu berlebihan dalam menilai dan menanggapi soal permasalahan ISIS. Apalagi, menurut dia, kepulangan WNI eks ISIS dikaitkan dengan potensi penyebaran paham radikal di Tahan Air hingga kemungkinan terjadinya bom bunuh diri.
"Tidak ada itu penyebaran paham radikal, mereka hanya warga yang memang ingin memperjuangkan dan ingin mati syahid. Karena bagi mereka ada dua pilihan, hidup mulia atau mati syahid," tuturnya.
Chep memastikan jika para pejuang atau mantan ISIS pulang ke Indonesia pun hanya ingin bertemu dengan keluarganya, bukan untuk menyebarkan teror apalagi paham radikal "Kami sudah berikrar jika ingin berjuang silakan di luar, tidak di Tanah Air. Jangan ada bom di Tanah Air, semua sudah sepakat dalam pertemuan di Cipanas, beberapa tahun lalu," ujar Chep.
Tonton juga Stafsus Milenial Jokowi Sepakat Tak Pulangkan WNI Eks ISIS :
[Gambas:Video 20detik]
Jakarta - Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diterima oleh mayoritas masyarakat, seperti tercermin dari dukungan dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah sejak era 1980-an. Tapi memasuki era reformasi asas-asas organisasi termasuk partai politik boleh memilih selain Pancasila, seperti Islam. Hal ini sebagai ekspresi pembalasan terhadap Orde Baru yang dianggap semena-mena. "Dari situlah sebenarnya Pancasila sudah dibunuh secara administratif," kata Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi kepada tim Blak-blakan detik.com . Belakangan juga ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka antara lain membuat Ijtima Ulama untuk menentukan calon wakil presiden. Ketika manuvernya kemudian tak seperti yang diharapkan, bahkan cenderung dinafikan oleh politisi yang disokongnya mereka pun kecewa.
"Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan, " papar Yudian yang masih merangkap sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogjakarta. Sebagai kelompok mayoritas yang sebenarnya, ia melanjutkan, NU dan Muhammadiyah mendukung Pancasila. Kedua ormas ini tak pernah memaksakan kehendak. Konsep Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk seperti Indonesia, Yudian melanjutkan, merupakan anugerah terbesar dari Tuhan. Dari sisi sumber dan tujuan, Pancasila itu relijius karena kelima sila yang terkandung di dalamnya dapat ditemukan dengan mudah di dalam kitab suci ke enam agama yang diakui secara konstitusional di republik ini. "Tapi untuk mewujudkannya kita butuh sekularitas bukan sekularisme. Artinya soal bagaimana aturan mainnya kita sendiri yang harus menentukannya," kata Yudian. Ia pribadi mengaku menerima amanah sebagai Kepala BPIP menggantikan Yudi Latief yang mengundurkan diri pada Juni 2018, sebagai bentuk jihad dalam upaya mempertahankan NKRI. Lantas, apa saja yang akan dilakukan BPIP dalam membumikan nilai-nilai Pancasila khususnya bagi generasi milenilai? Simak selengkapnya dalam Blak-blakan bersama Prof Yudian Wahyudi, "Jihad Pertahankan NKRI " di detik.com, Rabu (12/2/2020). [Gambas:Video 20detik]
