Mantan penasihat KPK yang kini aktif mengikuti aksi kawal MK, Abdullah Hehamahua , menilai rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto sebagai hal yang baik. Namun bila Prabowo mengakui kemenangan Jokowi hanya demi mendapatkan kursi jabatan, itu tak patut. "Kalau rekonsiliasi dalam pengertian negara aman dan damai sah-sah saja," kata Abdullah di kawasan Patung Kuda (Arjuna Wijaya), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019). "Tapi kalau rekonsiliasi Prabowo-Sandi mengakui kemenangan Jokowi sehingga kemudian mendapatkan beberapa kursi, itu namanya pelacur," kata Abdullah.
Abdullah baru saja mengikuti aksi mengiringi persidangan dengan agenda putusan untuk gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga Uno. Dia merupakan koordinator aksi Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR) di aksi ini. Sebagaimana diketahui, dorongan rekonsiliasi Jokowi-Prabowo sudah menguat. Rekonsiliasi diharapkan bisa mengakhiri ketegangan kedua kubu pendukung capres itu. Pelaksanaan rekonsiliasi dikatakan kedua pihak masih terus diusahakan. Seiring bergulirnya isu rekonsiliasi, menggelinding pula isu kemungkinan Prabowo bergabung ke Jokowi. Isu itu diembuskan oleh politikus PAN Prabowo, Faldo Maldini. " So , mungkin nggak yang 12% gabung sama Jokowi? Gue nggak bilang sih, kalau Gerindra gabung ke Jokowi itu buruk. Itu realistis. Itu pilihan bagi parpol, berada dalam lingkaran kekuasaan tentu lebih baik," kata Faldo dalam videonya, Minggu (23/6). Namun, lanjut Faldo, hal sebaliknya juga mungkin terjadi. Saat ini, hasil Pilpres 2019 masih menunggu keputusan persidangan sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Faldo, jika Prabowo dinyatakan menang pilpres, Jokowi bisa saja bergabung dengan pemerintahan eks Danjen Kopassus itu. "Balik lagi kalau misal Pak Prabowo Subianto memilih gabung dengan Pak Jokowi kalau misal Pak Jokowi terpilih. Atau entah siapa pun yang menang. Misal Pak Jokowi gabung ke Pak Prabowo. Pak Prabowo jadi wantimpres atau Pak Jokowi jadi penasihat presiden, Kiai Ma'ruf jadi menteri atau penasihat presiden, Bang Sandi jadi menteri mungkin," sebutnya. Dalil Suara Prabowo 0, MK: Tidak Terbukti: [Gambas:Video 20detik]
Keluarga Calon Presiden Joko Widodo tidak berencana menggelar syukuran jika pasangan 01 menang dalam sidang putusan sengketa Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun keluarga tetap berharap hasil yang terbaik. "Tidak ada syukuran di rumah keluarga di Sumber," kata kakak Iriana, Haryanto saat dihubungi detikcom, Kamis (27/6/2019). Di kediaman Jokowi pun tidak terlihat ada kegiatan mencolok. Begitu pula di kediaman ibunda Jokowi yang berada dalam satu kompleks.
"Tidak ada yang berbeda. Pengamanan juga seperti biasanya," ujar Anto, sapaan akrabnya. Namun, pihak keluarga tidak mengetahui kegiatan para relawan. Dia pun tidak melarang relawan pendukung Jokowi jika ingin menyelenggarakan syukuran. "Saya tidak bisa melarang pendukung menggelar syukuran. Karena itu kan hak mereka," ungkapnya. Sebelumnya, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan keputusan MK harus dihormati seluruh pihak. Dia meyakini apapun hasilnya, keputusan MK ialah yang terbaik. "Putusannya kan bukan menang atau kalah, tapi permohonannya disetujui atau ditolak. Apapun hasil putusannya ya harus diterima dengan lapang dada," kata Rudy saat ditemui di Balai Kota Surakarta, Kamis (27/6/2019). MK Tolak Gugatan Prabowo-Sandi! Simak Videonya: [Gambas:Video 20detik]
Menko Polhukam Wiranto heran dengan Alumni (PA) 212 yang akan melakukan aksi massa saat putusan hasil sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (27/6/2019). Dia pun mengaku akan segera menangkap pihak dari yang melakukan kerusuhan saat aksi berlangsung.
"Kalau mereka tetap turun ke jalan dan menimbulkan kerusuhan tinggal saya cari yang bertanggung jawab siapa," kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Wiranto mengatakan para pemimpin seperti Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sudah memberikan imbauan untuk tidak turun ke jalan. Serta menerima semua putusan MK.
"Yang diperjuangkan apa, tadinya FPI kan dukung Prabowo-Sandi tatkala yang didukung mengatakan ayo kita damai saja, menjaga suasana bersahabat, terima keputusan MK, apapun keputusan itu," ungkapnya.
Tambahnya, negara tidak bisa main-main jika berkaitan dengan kemananan nasional. Kata Wiranto, kebebasan tidak boleh menganggu keamanan nasional.
"Jika toleransi hukum dilanggar, dilewati ya kita tinggal menindak aja kok siapa tokohnya itu siapa," ucapnya.2 dari 2 halaman
Jakarta – Jokowi-Amin akhirnya dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019, ini setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak seluruh gugatan tim hukum pasangan paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang putusan MK, Kamis (27/6).
“Menyatakan menolak seluruh gugatan yang diajukan tim kuasa hukum 02,” ujar Ketua MK, Anwar Usman.
Dalam putusannya, MK menilai dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum karena pemohon tidak bisa membuktikan dalil permohonannya dan hubungannya dengan perolehan suara.
Ketua MK Anwar Usman menambahkan, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Sekedar diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenang dalam Pilpres 2019. Mereka memperoleh 85.607.362 suara sah.
Raihan suara Jokowi-Ma’ruf setara dengan 55,50 persen dari total suara sah di Pilpres 2019 sebanyak 154.257.601 suara.
Sementara pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 68.650.239 suara sah. Dengan kata lain, Paslon 02 meraih 44,50 persen dari total suara sah.
Jarak keunggulan Jokowi atas Prabowo naik tipis dari Pilpres 2014. Saat itu, Jokowi-JK meraih 70,99 juta suara atau 53,15 persen suara sah. Sementara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapatkan 62,57 juta suara atau 46,85 persen suara sah
Kubu Prabowo-Sandiaga optimistis menang sidang MK Pilpres 2019 , Gerindra : Kubu Jokowi akan diajak bergabung.
TRIBUNNEWS.COM - Kubu Prabowo Subianto -Sandiaga Uno optimistis menang dalam sidang sengketa Pilpres 2019 .
Terkait hal tersebut, Partai Gerindra mengatakan akan mengajak kubu Joko Widodo-Maruf Amin untuk bergabung.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, pada Selasa (25/6/2019).
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Andre Rosiade saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019). (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)
Dikutip Tribunnews dari Kompas.com , Andre mengatakan pihaknya masih optimis bahwa Prabowo-Sandiaga bisa menang dalam sidang sengketa Pilpres 2019.
Baca: Prediksi Hasil Putusan Sidang MK untuk Pilpres 2019 Menurut Sejumlah Pengamat
"Kami optimis, insyaallah MK tanggal 27 Juni nanti akan memutuskan sesuai dengan harapan kami bahwa MK bisa mendiskualifikasi Pak Jokowi dan menetapkan Pak Prabowo menjadi presiden 2019-2024," ucap Andre saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Ia juga mengungkapkan akan mengajak kubu Jokowi-Maruf bergabung jika memenangkan persidangan.
“Wajar jika Partai Gerindra menjadi prioritas diajak karena kami partai pemenang kedua dan jumlah kursi kami signifikan, Gerindra juga solid."
"Tapi kami belum memikirkan soal itu, di pikiran kami masih Pak Prabowo akan menang dan kami yang akan mengajak mereka,” kata Andre.
Meski begitu, Andre menegaskan hingga saat ini belum ada pembicaraan soal pembagian jabatan dengan kubu Jokowi-Maruf.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan pilpres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno . Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) menyebut putusan MK sebagai putusan yang final. Jokowi meminta semua pihak menghormati putusan MK. "Putusan MK adalah putusan yang bersifat final dan sudah seharusnya kita semuanya menghormati dan laksanakan bersama-sama," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (27/6/2019). Berikut pernyataan lengkap Jokowi:
Assalamualaikum wr. wb. Selamat malam Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa tanah air seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Proses pemilu pilpres dan pileg yang kita lalui dalam 10 bulan telah menjadi pembelajaran pendewasaan dalam kita berdemokrasi di negara kita. Rakyat sudah berbicara, berkehendak, suara rakyat sudah didengar. Rakyat sudah memutuskan dan telah diteguhkan oleh jalur konstitusi dalam jalan bangsa yang beradab dan berbudaya. Kita telah melalui tahapan pendaftaran kampanye, kemudian pencoblosan, penghitungan suara, penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU, pengawasan oleh Bawaslu, serta penyelesaian sengketa di MA dan MK. Semua tahapan telah kita jalani secara terbuka transparan dan konstitusional dan syukur alhamdulillah malam hari ini kita telah sama-sama mengetahui hasil putusan MK. Kita menyaksikan proses persidangan di MK yang dilaksanakan secara adil dan terbuka dan disaksikan secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia melalui televisi dan media elektronik lainnya. Putusan MK adalah bersifat final dan sudah seharusnya kita semua menghormati dan laksanakan bersama-sama. Keberhasilan bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil patut kita syukuri bersama. Terima kasih kepada KPU, kepada Bawaslu, dan kepada DKPP yang melalui perannya masing-masing telah sukses memastikan terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Terima kasih kepada penegak hukum, termasuk Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, yang telah mengawal proses penegakan hukum pemilu yang adil. Terima kasih juga kami sampaikan kepada TNI dan Polri yang telah mengamankan jalannya pemilu. Dan terima kasih kami sampaikan kepada MK yang telah memutus sengketa pilpres dengan adil dan transparan. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu kembali, bersama-sama membangun Indonesia, bersama-sama memajukan negara Indonesia, tanah air kita tercinta. Tidak ada lagi 01 dan 02, yang ada hanyalah persatuan Indonesia. Walau pilihan politik berbeda, tetapi kita harus saling menghargai. Walau pilihan politik berbeda, kita harus saling menghormati. Walau pilihan politik berbeda pada saat pilpres, namun kami sampaikan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih adalah presiden dan wakil presiden bagi seluruh anak bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin semangat kita sama, yaitu Indonesia yang bersatu untuk membangun Indonesia yang maju, yang mampu bersanding dengan negara-negara besar lainnya, membangun Indonesia yang menang menghadapi kompetisi global yang ketat, dan membangun situasi yang unggul yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya meyakini kebesaran hati dan kenegarawanan dari sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno. Beliau berdua memiliki visi yang sama dalam membangun Indonesia ke depan. Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, adil, sejahtera. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Semoga amanah yang kembali diberikan kepada saya sebagai presiden dan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden periode 2019-2024 dapat kami jalankan sebaik-baiknya. Untuk mewujudkan pembangunan yang adil, pembangunan yang merata demi keadilan sosial seluruh bagi rakyat Indonesia. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh partai koalisi, seluruh relawan yang telah bekerja keras. Dan sekali lagi untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya dan Ma'ruf Amin berjanji akan menjadi presiden dan wakil presiden bagi rakyat Indonesia tanpa kecuali. Video pidato Jokowi di Lanud Perdanakusuma bisa disaksikan di bawah. [Gambas:Video 20detik]
TRIBUNJOGJA.COM - Setelah melalui tahapan Pemilu hingga persidangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan Prabowo Sandi.
Sudah bisa dipastikan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin tinggal menunggu penetapan Capres & Cawapres 2019-2024 terpilih oleh KPU maksimal 3 hari setelah putusan MK dan selanjutnya dilantik.
"Kita bersyukur Jokowi-Ma'ruf Amin menang. Terima kasih rakyat Indonesia. Terima kasih. Kemenangan ini memberikan amanat bagi Jokowi dan Ma'ruf Amin untuk selanjutnya berjuang sehebat-hebatnya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk seluruh rakyat Indonesia, mari bersatu bergerak bersama dalam satu barisan mewujudkan kejayaan Indonesia Raya yang di dalamnya rakyat bahagia", ujar Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY Eko Suwanto .
Politisi muda PDIP yang juga menjabat Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto juga mengapresiasi kerja keras KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Pemerintah dan berbagai kekuatan masyarakat yang ada dimana seluruh tahapan pemilu dapat dilalui dengan baik.
"Terima kasih MK yang telah menjalankan tugas konstitusinya dengan baik dan transparan. Rakyat bisa secara langsung melihat proses persidangan hingga putusan MK dibacakan. Transparansi ini mesti menjadi teladan dalam pemilu-pemilu selanjutnya termasuk Pilkada serentak 2020", kata Eko Suwanto . (*)
Moeslimchoice -Proses pembacaan sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi, Kamis 27 Juni 2019. Selama proses pembacaan putusan, massa aksi kawal MK masih terus berlangsung.
Selama proses sidang, peserta aksi melakukan orasi. Orasi sempat berhenti, lantaran masuk waktu salat Ashar dan massa melakukan salat berjemaah di Jalan Medan Merdeka Barat.
Usai salat, pengeras suara yang disiapkan massa aksi menyiarkan perjalanan sidang melalui suara. Massa pun sesekali menyoraki, saat hakim membacakan pertimbangan putusan.
Hakim MK menunda sementara sidang untuk melaksanakan salat Ashar. Usai sidang diskors, orator kembali melakukan orasinya.
"Menyimak demi menyimak, miris juga. Lagi-lagi, hakim mengatakan argumen para saksi, video, tidak jelas. Itu saja dibolak-balik terus, kayak radio rusak. Secara kasat mata, ini tanda-tanda tidak baik bagi kita. Tapi detik terakhir kita percaya, Allah akan mengabulkan doa kita," ujar sang orator.
Kali ini, Ketua FPI, Sobri Lubis melakukan orasi. Dalam orasinya, Sobri mengomentari pembacaan putusan. Menurutnya, dari pernyataan hakim MK menandakan hal yang tak baik bagi paslon 02 Prabowo-Sandiaga.
Pemerintah, kata Sobri, juga masih menggunakan sihir-sihirnya untuk menang di Pilpres 2019. Jika nanti hasil putusan tak sesuai dengan keinginan, yaitu mengabulkan gugatan Prabowo-Sandiaga, kata Sobri, Allah punya rencana lain.
Namun, ia meminta massa untuk terus melakukan jihad, jika memang paslon 01 Jokowi-Maruf Amin menang dalam gugatan.
"Kalau 01 menang, siap-siap jihad panjang. Kita harus berkomitmen, demi keadilan dan kebenaran," katanya. (Ang)
pada periode kedua ini Jokowi harus menyelesaikan proyek-proyek nasional yang ada pada periode pertama...
Menjemput partisipasi pemilih Talang Mamak
Jakarta (ANTARA) - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai infrastruktur masih akan menjadi fokus utama pemerintah, apabila Joko Widodo (Jokowi) kembali terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia.“Kalau Pak Jokowi diasumsikan menang, saya kira pembangunan infrastruktur anggarannya tetap besar di dalam postur APBN pada kisaran Rp400 triliun sampai Rp450 triliun per tahunnya,” kata Bhima kepada Antara di Jakarta, Kamis.Pernyataan tersebut menyusul jelang hasil sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi.Namun, sifatnya hanya melanjutkan serta menyelesaikan 25 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tidak ada proyek baru.“Jadi pada periode kedua ini menyelesaikan proyek-proyek nasional yang ada pada periode pertama, mulai dari penyelesaian LRT pelabuhan-pelabuhan logistik, bendungan, bandara. Fokusnya tetap infrastruktur,” katanya.Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagai contoh pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, MRT Jakarta, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan pembangunan Bandara Kertajati.Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, proyek strategis nasional yang telah selesai pada 2018, di antaranya Kereta Api Ekspres Soekarno Hatta-Sudirman, Kereta Api Prabumulih-Kertapati, LRT Provinsi Sumatera Selatan, Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Sultan Babullah Ternate, Makassar New Port, dan Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung (Pembangunan Terminal Multiputpose Tahap II).
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Razman Nasution yakin Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak 15 petitum dalam sidang sengketa Pilpres 2019. Dia menilai petitum yang meminta untuk mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf dan memenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak akan dikabulkan MK. "Kami yakin Pak Jokowi katakan akan menang dalam hal dan akan ditolak gugatan pihak Prabowo-Sandi," ujar Razman dalam diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (22/6). Razman mengatakan bukti dalam persidangan tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Ia menekankan kunci untuk memenangkan sidang MK adalah bukti yang bersifat kuantitatif. Razman mengatakan pihak pemohon tidak mampu menghasilkan bukti yang kuantitatif sehingga terkesan hanya informatif. "Untuk 15 petitum itu, saya pikir satu dua berat. Untuk kesaksian mereka sangat lemah. Di bidang IT memang sedikit canggih, tapi untuk kesaksian orang lemah. IT canggih kalau bukti manual lemah ya repot juga," kata Razman. Tak Kabul 30 Saksi Dalam kesempatan yang sama, Jubir Hukum BPN Hendarsam Marantuko mengatakan pihaknya kurang puas karena MK tidak mengabulkan 30 saksi yang diminta oleh pihakn pemohon. "Kami berharap kami hadirkan 30 saksi. Kalau dibilang tidak puas ya kami bilang cukup tidak puas, tapi karena ini persidangan cepat ya mau tidak mau harus ikut," kata Hendarsam. Hendarsam juga mengatakan pihaknya memberikan bukti berupa tautan berita terkait dugaan kecurangan yang dilakukan Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019. Bagi Hendarsam, tautan berita tersebut bisa dijadikan barang bukti dugaan pelanggaran TSM. "Ini pertanyaan menggelitik untuk buktikan pemerkosaan apakah kita harus lihat hubungan badannya. Kalau terlalu terkungkung dengan cara pembuktian konvensional itu tak akan bisa terbukti," kata Hendarsam. (jnp/asa)
