Ayahanda Presiden Joko Widodo merupakan seorang anak kepala desa. Hal itu disampaikan oleh ibunda Jokowi sendiri, Sujiatmi Notomiharjo.
Sujiatmi Noto Miharjo mengatakan suaminya Noto Miharjo (almarhum) merupakan putra seorang kepala desa di Kranggan, Kabupaten Karanganyar.
"Kakek suami dahulu rumahnya di depan orangtuanya, sehingga saya masih bertetangga sering ketemu," kata Sujiatmi, usai acara tasyakuran, di Sumber, Solo, Senin (2/1/2019).
Sujiatmi mengatakan setiap memasuki tahun baru mengingat sejarahnya ketika bertemu dengan suaminya Noto Miharjo yang sekarang sudah almarhum.
"Pak Noto itu, dahulu putra seorang kepala desa, sedangkan keluarga saya pengusaha penggergajian. Namun, Pak Noto akhirnya ikut kerja di penggergajian dan mebel," kata Sujiami pula.
Sujiatmi menjelaskan setelah menikah dengan Pak Noto kemudian pindah rumah di kawasan Srambatan, Solo, dan kemudian pindah lagi di Gilingan Nusukan.
"Saya di rumah Gilingan selama lima tahun, dan kemudian pindah lagi di Jalan A Yani, Manahan, Solo. Saya tertarik dengan Pak Noto karena beliau dahulu gagah dan 'ngganteng," katanya mengakui.
Dalam konten video yang diunggah oleh Youtuber Atta Halilintar yang berlatar di Istana Presiden Bogor, Jokowi mengungkapkan kenakalannya saat remaja.
Pengakuannya itu terlontar kala sang Youtuber, Atta melemparkan pertanyaan seputar kehidupan pribadi Jokowi.
"Biasanya tuh pak, kalau anak kecil atau remaja pasti punya kenakalan. Kalau bapak pas masih remaja paling nakal ngapain?" tanya Atta Halilintar dalam video yang diunggah pada Rabu (3/4/2019).
Mendengar pertanyaan Atta Halilintar, Jokowi langsung terkenang dengan masa lalunya. Dahulu, sang kepala negara pernah tidak patuh dengan larangan orangtuanya.
"Kita ini senangnya kan hidupnya di kampung, di pinggir kali. Senangnya ya main-main di kali. Renang di kali meskipun enggak boleh sama orangtua. Nanti kalau hanyut gimana," papar presiden petahana itu.
Liputan6.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau yang terkenal dengan nama Jokowi , hari ini, Jumat (21/62019) bertambah umur menjadi 58 tahun.
Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961 dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo.
Jokowi adalah anak pertama dari empat bersaudara. Pagi ini Twitter dipenuhi dengan berbagai ucapan yang diungkapkan oleh warganet melalui #HBD Jokowi, #HDB58PRESIDENJOKOWI, dan Selamat Ulang Tahun.
Tagar ini menjadi trending topic di berbagai media sosial bahkan dunia, salah satunya Twitter, pagi ini. Penasaran seperti apa ucapan untuk Jokowi?
Berikut cuitan para warganet yang dihimpun Tekno Liputan6.com, Jumat (21/6/2019).
Mr. president Jokowi, I don't even have any idea to write beautiful words. But may God always bless you, always bless our country. And like what you have said, who can help solve problems are patient and solution, then don't be tired of doing it. ❤#HBDJokowi pic.twitter.com/LFuuAC4q1S
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)- Ma'ruf Amin mengatakan upaya rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019 terus dilakukan meski sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi masih berlangsung. TKN mengatakan komunikasi di antara kedua kubu terus berlangsung. "Langkah-langkah menuju rekonsiliasi memang terus berjalan meski ada sidang-sidang permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Pilpres di MK," ujar Wakil Ketua TKN Arsul Sani saat dihubungi, Kamis (20/6/2019) malam. Arsul mengatakan komunikasi antara tokoh politik TKN dan Partai Gerindra terus berlangsung. Jadi, saat Jokowi dan Prabowo bertemu, tidak ada internal partai yang kaget.
"Di luar ruang sidang, komunikasi antartokoh partai KIK dan TKN dengan elite Gerindra terus berlangsung untuk mengkondusifkan situasi internal masing-masing kubu paslon. Sehingga ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo saling bertemu, maka elite dan tokoh sekitar kedua beliau tidak kaget," kata Arsul. Menurut Arsul, pertemuan antar-kandidat Pilpres itu bakal benar-benar terjadi. Namun soal waktu persisnya, itu masih menunggu momentum yang tepat. Momentum itu bisa terjadi sebelum ataupun setelah putusan MK. Putusan MK maksimal diumumkan pada 28 Juni nanti. "Pertemuan antara kedua beliau akan terjadi, bisa sebelum putusan MK atau segera setelah ada putusan MK. Tentu mencocokkan waktunya ini yang pas yang sedang diupayakan," tutupnya. Sebelumnya, Moeldoko mengatakan upaya rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo terus dilakukan. Ia berharap rekonsiliasi ini bisa terwujud sebelum sidang MK selesai. Menurutnya, rekonsiliasi ini harus segera dilakukan untuk mencairkan suasana setelah Pilpres 2019. "Ya harapan kami sih sebelum MK-lah, lebih bagus lagi sehingga suasana jadi sejuk. Kita semua masyarakat Indonesia sudah bosanlah dengan kondisi yang seperti ini, membosankan," ujar Moeldoko di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Kamis (20/6) kemarin. Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menilai harapan Moeldoko itu lebih bersifat seperti ancaman. BPN menilai proses rekonsiliasi tidak bisa dipaksakan. "Biarkan mengalir natural. Jangan dipaksakan biar hasilnya baik. Itu Imbauan (Moedoko) atau ancaman itu kok ngasih deadline sebelum MK gitu lo ," ujar Direktur Hukum dan Advokasi BPN Prabowo Sandi Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi, Kamis (20/6) malam. Cak Imin: Koalisi 01 Sudah Gemuk, tapi untuk Rekonsiliasi Why Not?
Jakarta, CNN Indonesia -- Kuasa hukum paslon 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menunggu arahan Jokowi untuk menyeret saksi paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi ( MK ) ke jalur pidana. Yusril menyebut beberapa saksi Prabowo-Sandi memberikan keterangan palsu. Ia mencontohkan Beti Kristiana yang membawa amplop surat suara diduga palsu. "Ini serius ya masalah amplop ini karena diduga palsu. Kemudian ada kemungkinan selesai sidang ini, kami mewakili Jokowi-Ma'ruf apakah beliau ingin saksi ini ditindaklanjuti secara pidana ya. Nanti kami konsultasikan ke beliau," kata Yusril saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Jumat (21/6). Selain itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu juga berniat memolisikan saksi Prabowo-Sandi yang memberikan identitas palsu saat bersaksi di MK pada Rabu (19/6) lalu.
Yusril menyebut ada beberapa saksi yang mengaku bukan bagian dari paslon 02. Namun tim hukum 01 menemukan fakta berbeda. "Misalnya mengaku tidak ada kaitan dengan paslon 02, tapi ternyata dia adalah timses 02. Kita tunjukkan juga nanti, ada dua kategori ini, ada yang palsu keterangannya, ada yang palsukan identitas," tutur dia. Sebelumnya, saksi Prabowo-Sandi, Beti Kristiana, membawa beberapa lembar amplop surat suara ke sidang MK pada Rabu (19/6). Ia mengaku mendapatkannya berserakan di Juwangi, Kabupaten Boyolali. Namun tim kuasa hukum KPU menduga amplop itu palsu. Hari ini, Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan agenda keempat sidang sengketa Pilpres 2019. Hari ini dijadwalkan majelis hakim konstitusi akan mendengarkan ketarangan saksi dan ahli dari kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf sebagai pihak terkait. Ada dua saksi fakta, dan dua ahli yang diajukan tim Jokowi-Ma'ruf untuk didengarkan keterangannya dalam sidang sengketa pilpres di MK hari ini.
GRESIK , KOMPAS.com - Saat menghadiri agenda penyerahan 3.200 sertifikat di GOR Tri Dharma, Gresik , Jawa Timur, Kamis (20/6/2019), Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) sempat memberikan himbauan kepada warga untuk menggunakan sertifikat sesuai dengan keperluan. Hal tersebut disampaikan Jokowi, karena ada kemungkinan warga penerima menggunakan sertifikat untuk jaminan utang pinjaman di bank. Ia berharap, jika hal itu dilakukan utang yang dilakukan oleh warga hanya untuk keperluan modal usaha dan bukan untuk perilaku konsumtif. "Sekarang sudah pegang sertifikat saya titip. Yang pertama, sudah ada plastiknya semua ya? Ini penting. Plastik itu penting. Biar nanti kalau (sertifikat) disimpan di rumah, di lemari, gentengnya bocor, nggak rusak. Ini penting," tutur Jokowi.
Baca juga: Di Depan Jokowi, Khofifah Berharap 1,52 Juta Sertifikat Tanah di Jatim Dibagikan Tahun Ini
Tidak hanya mengingatkan sertifikat untuk tetap disimpan dalam plastik, namun Jokowi juga mengingatkan supaya penerima memfotokopi sertifikat yang sudah mereka terima. "Kedua saat di rumah, yang juga penting itu di fotokopi. Jadi kalau yang asli hilang, fotokopinya masih ada. Biar ngurus di kantor BPN itu mudah," ujar dia. Tidak kalah penting, Jokowi juga menanggapi sambutan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, terkait kemungkinan penerima sertifikat yang hendak menjadikannya sebagai jaminan utang untuk modal usaha. "Ketiga, Bu Gubernur tadi sudah menyampaikan, kalau sudah pegang sertifikat ini pingin di sekolahkan? Bener nggak? Nggak apa-apa juga disekolahkan. Mboten nopo-nopo , monggo," ucap Jokowi.
Baca juga: Jokowi: Bapak Ibu yang Pegang Sertifikat Tanah Sangat Beruntung "Tapi hati-hati, kalau sertifikat ini di sekolahkan, dipakai untuk agunan, dipakai untuk jaminan ke bank, tolong dihitung dulu. Dikalkulasi dulu, bisa nyicil nggak, bisa nyicil nggak. Kalau itungannya nggak masuk, jangan pinjam," tegasnya. Jokowi mendukung upaya warga yang hendak menjadikan sertifikat mereka sebagai modal usaha, meski ia juga tetap mengingatkan warga masyarakat agar berhati-hati dan menghindari perilaku konsumtif.
SURABAYA , KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menghadiri acara pernikahan putri Rais Aam PBNU, KH Miftahul Akhyar, di Surabaya , Jawa Timur, Kamis (20/6/2019).
Tidak hanya menjadi saksi dalam akad nikah yang digelar sekitar pukul 10.00 WIB di Pondok Pesantren Miftahussunnah, Surabaya, itu, Jokowi juga hadir dalam acara resepsi yang digelar di tempat yang sama.
Jokowi menjadi saksi pernikahan Muktafiyah Bikanafillah yang menikah dengan pasangannya, Muhammad Ismail Al Ascoli, cicit dari ulama tersohor asal Bangkalan, KH Kholil, bersama calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin.
Baca juga: Jokowi-Maruf Jadi Saksi Akad Nikah di Surabaya
Seusai mengikuti akad nikah dan acara resepsi yang berlangsung sekitar satu jam itu, rombongan Jokowi meninggalkan lokasi.
Belum jauh dari lokasi, Jokowi sempat turun dari mobil untuk menyalami warga yang berkerumun menyambutnya. Jokowi sengaja turun dan melayani permintaan foto bersama dari warga.
Presiden Jokowi dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Gedung Olahraga Tri Dharma Kabupaten Gresik untuk menghadiri acara pemberian sertifikat tanah kepada warga Gresik.
Sebelumnya diberitakan, dalam acara tersebut, Jokowi hadir bersama Ibu Negara Iriana Jokowi. Turut serta sejumlah pejabat negara, seperti Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Dalam prosesi akad nikah, KH Miftahul Akhyar sendiri yang bertindak sebagai wali nikah, sementara khotbah nikah dibacakan Habib Hasan bin Muhammad Assegaf, dan rangkaian doa dibacakan oleh KH Ali Masyhuri, KH Anwar Mansyur, dan KH Ubaidillah Faqih.
Setelah acara prosesi akad nikah, acara resepsi pernikahan digelar. Ma'ruf didaulat sebagai pembaca sambutan dengan tema pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
Lokasi resepsi digelar di kompleks pesantren yang diasuh oleh KH Miftahul. Hanya undangan yang diperbolehkan masuk dalam lokasi resepsi di kawasan padat penduduk tersebut.
Kedatangan Jokowi membuat warga dan para undangan heboh. Mereka antusias ingin mengabadikan momen dengan memotret para tokoh nasional yang hadir meski dari jarak jauh.
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko angkat bicara soal bagi-bagi jabatan di pemerintahan periode kedua.
Menurut Moeldoko, pada dasarnya, Presiden Jokowi membuka seluas-luasnya peluang untuk kader partai politik pendukungnya hingga relawan untuk ditempatkan di jabatan tertentu.
Menurutnya, tak ada istilah bagi-bagi jabatan pada pembentukan kabinet.
"Pada prinsipnya, sumber-sumber yang nanti akan duduk dalam kabinet, lembaga lain atau duta besar, Presiden membuka seluas-luasnya bagi siapa pun. Relawan juga diberi kesempatan," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis (20/6/2019).
Hal yang paling penting bagi Presiden Jokowi, lanjut Moeldoko, adalah orang yang dicalonkan menjabat jabatan tertentu tetap memenuhi persyaratan, baik formal maupun nonformal.
Baca juga: Di Depan Jokowi, Khofifah Berharap 1,52 Juta Sertifikat Tanah di Jatim Dibagikan Tahun Ini
Syarat nonformal yang dimaksud, di antaranya adalah kapabilitas, integritas dan rekam jejak di bidang tersebut. Artinya, sosok yang menempati jabatan tertentu itu bukan "asal comot".
Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi seringkali mengungkapkan hal tersebut di depan para pendukungnya, baik di kalangan partai politik maupun relawan.
"Waktu itu, beliau bicara di Monas, di aktivis '98 juga dibuka soal itu. Jadi ya tetap ada hitung-hitungannya," lanjut mantan Panglima TNI tersebut.
TEMPO.CO , Jakarta - Suwono menyebut dirinya sebagai presiden ketiga. 'Presiden nomor 03 setelah Bung Karno Suharto,' begitu yang di antaranya tertulis pada papan nama tergantung di punggungnya. Tempo menemuinya di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis 20 Juni 2019, di antara sidang MK tentang sengketa pilpres. Baca: Sidang MK, Ada Tukang Pijat Mengaku Presiden 03 Suwono mengatakan tidak percaya dengan presiden setelah Soeharto tumbang pada 1998. Semua presiden itu, termasuk Jokowi, dianggap bukan presiden sesungguhnya. Itu sebabnya dia menobatkan dirinya sebagai presiden ketiga. "B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi itu cuma menduduki Istana. Tapi mereka bukan presiden sesungguhnya," ujarnya.
Khusus tentang Jokowi yang kembali mendapat mandat sebagai Presiden RI setelah memenangkan pemilu yang baru lalu, Suwono pun memandangnya sebelah mata. "Sekarang Jokowi yang menduduki Istana Bogor itu bukan presiden. Dia hanya pelaksana manusia." Baca juga: Lamar Anggota TNI Jaga Sidang MK Jadi Menantu, Ini Alasan Rany Suwono sejatinya adalah penyedia layanan pijat untuk aparat pengawal sidang MK. Sudah beberapa hari sejak sidang MK digelar, kakek berusia 62 tahun itu selalu hadir. Dia menawarkan jasa pijat kepada aparat yang berjaga. Suwono mengatakan kerap memijat anggota Brimob yang berjaga. Dari hasil memijat tersebut dia mengaku bisa membawa pulang upah Rp 50-100 ribu. "Pijatan saya plus kerok," katanya berpromosi. Baca juga: Anggota TNI Jaga Sidang MK Ditawari Jadi Menantu Dokter Menurut Suwono, banyak anggota Brimob yang berjaga mengalami masuk angin. Sehingga jasanya sangat diperlukan di luar ruang sidang MK . "Paling banyak saya memijat 11 orang anggota Brimob yang berjaga di MK," kata dia.
Jakarta - Selamat ulang tahun Pak Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi. Pada hari ini, Jumat (21/6/2019), Presiden Indonesia ke-7 itu genap berusia 58 tahun. Di usianya yang tak muda lagi, Jokowi masih memiliki tubuh yang fit dan bugar. Tak lain dan tak bukan, ini berkat gaya hidup sehat yang diterapkannya setiap hari. Jokowi dikenal sebagai pejabat yang gemar blusukan, artinya ia juga gemar berjalan kaki. Ia pernah menuliskan di akun Instagramnya bahwa suami dari Iriana ini selalu menyempatkan diri berjalan kaki, terutama jika sedang melakukan kunjungan ke daerah, entah masuk ke desa, ke sawah, atau di tepi pantai.
"Jalan kaki itu menyehatkan. Dan mengasyikkan," tulisnya dalam akun Instagram. Kakek dari Jan Ethes ini juga seorang pria yang selalu mengajak keluarganya untuk berolahraga bersama. Terutama mengajak cucu pertamanya Jan Ethes untuk berolahraga, mulai dari bermain bola hingga bermain tinju. "Biasanya ditemani paspampres, ajudan, tapi akhir pekan ini olahraga saya ditemani orang spesial, namanya Jan Ethes," ungkapnya dalam vlog yang dibuatnya. Video: Doa dan Ucapan Selamat dari Netizen di HUT Presiden Jokowi [Gambas:Video 20detik] Selain berjalan kaki, Jokowi juga gemar berkeliling dengan menggunakan sepeda. Bukan hanya sepeda, Jokowi pun memiliki hobi berkendara motor. Nah aktivitas fisik yang bermanfaat untuk menjadikan tubuh Jokowi bugar juga ditunjang dengan minum jamu. Sebelum Jokowi menjadi presiden pun sudah gemar mengonsumsi jamu. Jamu dikenal banyak memiliki khasiat, mulai dari menjaga kesehatan hingga menyembuhkan rasa sakit. (wdw/fds)
Kisruh soal sistem zonasi pada PPDB 2019 pecah di Surabaya. Ratusan massa menggelar aksi hingga meminta Presiden Jokowi memecat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy. Kamis (20/6) pukul 21.00 WIB, massa menggelar aksi di depan Balai Kota Surabaya. Mereka yang kecewa akan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berharap bertemu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. "Ayo Bu Risma keluar gimana nasib anak-anak kami ini. Jangan hanya mengurusi taman saja. Tapi anak kami juga butuh kepastian. Mereka anak-anak cerdas tapi terancam harus sekolah swasta. Ayo keluar Bu Risma," kata salah satu pengunjuk rasa. Pihak kepolisian yang mengetahui aksi tersebut kemudian memberikan penjelasan bahwa menggelar aksi di malam hari tidak diperbolehkan. Meski begitu, polisi kemudian memberikan batas toleransi waktu sampai pukul 22.00 WIB. "Silahkan saya kasih waktu aspirasi sampai pukul 22.00 WIB. Saya yang bikin aturan. Di sini saya yang bertanggungjawab di sini. Kalau sampai pukul 22.00 tidak selesai (bubar) mohon maaf saya panggil pasukan ke sini," kata Kapolsek Genteng AKP Anggi Saputra. Polisi menangkap satu orang dalam aksi ratusan wali murid di Balai Kota Surabaya. Pria itu ditangkap karena dianggap telah memprovokasi wali murid lain agar tidak mau mengisi pendataan para anak mereka yang benar-benar belum mendapat sekolah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi. PPDB dengan sistem zonasi menuai kontroversi sejak hari pertama dibuka pada Senin (17/6). Bahkan, Presiden Jokowi juga mengakui dan meminta sistem tersebut dievaluasi. "Tanyakan kepada menteri pendidikan. Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi," kata Jokowi di GOR Tri Dharma, Gresik Jawa Timur, Kamis (20/6) siang. Sebelum ke Gresik, Jokowi sempat diteriaki warga untuk menghapus sistem zonasi. Kejadian itu terjadi saat Jokowi menyempatkan menyapa warga usai menghadiri pernikahan putri Rais Am PB NU Kiai Miftachul Achyar di Jalan Kedung Tarukan, Surabaya. Kejadian bermula saat Jokowi sudah memasuki mobil dan akan meninggalkan lokasi acara. Namun saat di tengah jalan Jokowi dipanggil puluhan warga setempat yang sekadar ingin memotretnya. Tidak ingin mengecewakan warga, Jokowi kemudian turun dari mobilnya tepat di depan kerumunan warga yang memanggilnya. Jokowi melihat seorang nenek bernama Mbah Chotijah yang rupanya ingin menyapa Jokowi. Saat Jokowi menyalami Mbah Chotijah, sejumlah emak-emak dari belakang meneriaki Jokowi agar segera menghapus sistem zonasi . Namun teriakan ibu-ibu itu tidak mendapat respon dari Jokowi. Karena ia tampak sibuk berbicara dengan Mbah Chotijah. "Pak, hapus sistem zonasi, hapus sistem zonasi pak," teriak warga kepada Jokowi. Sebelum terjadi aksi di Balai Kota pada malam hari, ratusan wali murid di Surabaya yang telah melakukan protes sistem zonasi di depan kantor Dinas Pendidikan. Para wali murid sempat menutup akses Jalan Raya Jagir yang berada tepat di depan Kantor Dinas Pendidikan. Massa juga membawa sejumlah spanduk yang meminta Jokowi untuk memecat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy. Massa terlihat lebih tenang saat ditemui Kepala Dinas Pendidikan M Ikhsan. "Saya yang menjadi jaminannya ke pusat, akan saya sampaikan langsung ke pusat," kata Ikhsan kepada massa melalui pengeras suara di Kantor Dinas Pendidikan Surabaya. Tak lama berselang, kericuhan nyaris terjadi. Dorong-dorongan tak terhindarkan hingga ada massa yang menarik-narik Ikhsan. Akhirnya, Ikhsan pun diamankan ke dalam kantor. Blak-blakan Mendikbud: Menjawab Kontroversi Sistem Zonasi
