Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon diisukan tidak lolos ke parlemen melalui pemilihan legislatif DPR RI. Kabar tersebut langsung ditepis oleh Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya .
Fadli maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat V nomor urut 1. Namun usai Pileg berlangsung, beredar kabar jika Fadli tidak lolos ke parlemen. Tak hanya Fadli, nama Ferdinand Hutahaean dan Faldo Maldini juga disebut-sebut tidak lolos dalam pencalegan.
"Viral beredar: Fadli Zon , Ferdinand Hutahean & Faldo Maldini gak lolos DPR...," tulis Yunarto dalam akun Twitternya @yunartowijaya pada Senin (22/4/2019).
Banyak pengguna media sosial Twitter khususnya yang sudah meyakini apabila Fadli tidak lolos ke parlemen. Salah satu pengguna akun Twitter malah bersyukur ketika mendengar kabar Fadli gagal ke parlemen.
Menanggapi hal itu, Yunarto meminta kepada masyarakat untuk melihat kalau suara Fadli tertinggi di dapilnya. Dirinya tidak yakin jika Ferdinand dan Faldo pun bernasib sama dengan Fadli. Meskipun begitu, Yunarto tetap menekankan kepada masyarakat untuk melihat secara objektif.
"Yang saya tahu Fadli suara tertinggi di dapil itu, dua yang lain memang berat kalo liat survei... Ayo objektif melihat realita, terlepas gak sesuai dgn keinginan kita...," pungkasnya.
Penyanyi sekaligus dokter bedah plastik, Teuku Adifitrian atau Tompi, mengaku pertama kali tahu kabar penganiayaan Ratna Sarumpaet dari cuitan Fadli Zon di Twitter. Tompi sempat percaya, tapi menaruh curiga dengan keterangan yang disampaikan Fadli Zon lewat Twitter. "Pertama kali saya tahu cerita kasus ini waktu saya tweet dari Fadli Zon yang mem- posting foto beliau bersama dengan Bu Ratna. Keterangan tweet Fadli Zon terjadi pemukulan terhadap Bu Ratna," ujar Tompi saat bersaksi dalam sidang lanjutan Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Selasa (23/4/2019). Foto Ratna Sarumpaet dengan wajah lebam lalu 'diteliti' Tompi. Dari situ, Tompi curiga.
"Sebenarnya kecurigaan pertama saya baca kronologi dari tweet Fadli Zon yang katanya di Bandung salah satu bandara oleh laki-laki kemudian dilempar ke pinggir jalan. Dari cerita itu, kebetulan saya sebagai dokter bedah plastik saya pernah pernah belajar forensik. Sedikit banyak bisa membayangkan luka seperti apa, makanya saya menawarkan sedikit bantuan minimal luka lecet atau gores," ujar Tompi. Sebagai dokter bedah plastik, Tompi mudah mengidentifikasi kondisi wajah seusai operasi bedah plastik. "Sayatan di kanan-kiri itu menunjukkan operasi bedah plastik beberapa hari setelah bedah plastik. Saya semakin yakin pada saat ada foto memperlihatkan rambut yang diikat semacam treatment kalau rambut diikat supaya nggak kotor," ujar dia. Tompi juga membandingkan foto perawatan Ratna Sarumpaet dengan foto lain. "Ada foto pembanding di medsos oleh dokter lain lokasinya sama persis semakin kuat bahwa ini bukan pemukulan. Malamnya saya lupa sekitar jam 11, saya nge-tweet ini bukan pemukulan, ini operasi bedah plastik," sambungnya. Simak Juga 'Akrabnya Tompi-Rocky Selfie Bareng di Sidang Ratna Sarumpaet': [Gambas:Video 20detik]
Ada Indikasi Pemilu Curang di Surabaya , Fadli Zon : Harus Pemungutan Suara Ulang Seluruh Indonesia
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menanggapi rekomendari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal penghitungan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) seluruh Surabaya .
Menurut Fadli Zon , pemungutan suara ulang di seluruh TPS Surabaya itu tak akan efektif.
Ia bahkan menyarankan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Fadli Zon di akun Twitter miliknya, sambil mengomentari artikel berita.
Artikel berita itu berjudul "Bawaslu Rekomendasikan Penghitungan Ulang di TPS Seluruh Surabaya ".
Dilansir TribunnewsBogor.com dari berbagai sumber, Bawaslu merekomendasikan penghitungan ulang suara Pemilu 2019 di 8.146 TPS di Kota Surabaya , Jawa Timur.
Hal itu dilakukan karena adanya indikasi kecurangan di TPS tersebut, yakni berupa penggelembungan suara.
Rekomendasi tersebut dilakukan karena adanya laporan lima partai politik di Kota Surabaya dan seorang caleg DPR RI atas dugaan terjadi kecurangan.
Kecurangan tersebut berupa penggelembungan suara, dan terjadi di ratusan TPS di Kota Surabaya .
Suara.com - Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Fadli Zon mengomentari soal pemblokiran situs jurdil2019.org oleh Kominfo. Menurutnya hal tersebut menjadi bukti adanya keberpihakan dan kecurangan pemerintah di Pemilu 2019.
Fadli Zon mengatakan bahwa pemblokiran tersebut mewujudkan sistem keberpihakan di mana ada pihak yang tidak sejalan dengan pemerintah lantas langsung diblokir. Seperti yang diketahui, situs jurdil2019.org diblokir lantaran telah menyalahgunakan izin.
"Ya itu lah kecurangannya. Keberpihakannya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan mereka kemudian dihapus, tapi kalau sesuai itu diteruskan malah diproteksi, jadi ini pemilu abal-abal menurut saya?" kata Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (22/4/2019).
Fadli Zon kemudian menyinggung soal kredibilitas dari pelaku penghitung suara cepat atau quick count. Apabila sebuah lembaga yang tidak memiliki kredibilitas dalam melakukan quick count, maka bisa disebut sebagai pengaturan skor. Dirinya mencontogkan soal pengaturan skor menggunakan algoritma.
"Quickcount itu kalau pelaku tak mempunyai kredibilitas, itu bisa dikatakan sebagai pengaturan skor. Ya bisa jadi quickhoax juga itu," ujarnya.
"Dengan begitu pengaturan skor memakai algoritma, kemudian penghitung-hitungannya disesuai dengan algoritma, jadi ada, kalau orang statistik pasti ngerti itu algoritma," pungkasnya.
Untuk diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir situs jurdil2019.org. Pemblokiran yang diakukan sejak Sabtu (20/4/2019) malam itu atas permintaan dari Bawaslu RI.
Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu mengatakan, situs jurdil2019.org diduga telah menyalahgunakan izin. Bawaslu kata dia, telah mencabut akreditasi jurdil2019.org sebagai lembaga pengawas Pemilu 2019.
Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Mochammad Afifuddin mengatakan pemblokiran lembaga pemantau Pemilu Jurdil 2019 lantaran menyalahi prinsip sebagai lembaga pemantau. Afif menyebut situs lembaga pemantau jurdil2019.org telah menyalahi prinsip lembaga pemantau yakni prinsip imparsialitas dan netralitas.
Afif menegaskan pencabutan akreditasi dan pemblokiran terhadap situs jurdil2019.org bukan karena situs tersebut menayangkan hasil hitung cepat atau real count. Sebab, persolan terkait quick count dan real count menjadi domain Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Afif menegaskan, bahwasanya pencabutan akreditasi Bawaslu terhadap Jurdil 2019 sebagai lembaga pemantau Pemilu lantaran lembaga pemantau tersebut telah menyalahi prinsip sebagaimana prinsip lembaga pemantau yakni harus imparsial dan netral. Di mana, Afif menyebutkan pada aplikasi lembaga pemantau Jurdil 2019 diketahui terdapat salah satu gambar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Berkenaan dengan itu, Afif mengatakan bahwasanya hak lembaga pemantau jurdil2019.org untuk mempublikasikan informasi menjadi hak mereka sebagai suatu lembaga. Hanya saya, kekinian Jurdil 2019 dinyatakan bukan lagi sebagai lembaga pemantau yang terakreditasi oleh Bawaslu sebagai lembaga pemantau Pemilu.
Adapun, Afif mengatakan hingga kekinian terkait pencabutan akreditasi dan pemblokiran tersebut pihak tidak melakukan komunikasi dengan jurdil2019.org. Afif mengatakan Bawaslu memiliki wewenang untuk mencabut akreditasinya lembaga pemantau jika dinilai telah menyalahi aturan tanpa perlu berkomunikasi.
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon , menilai belum saatnya mereka membuka data penghitungan suara internal.
Fadli mengatakan pada saatnya nanti BPN akan membuka data itu. Ketika ditanya kapan, Fadli tidak memberi jawaban jelas.
"Nanti dong, kan masih penghitungan. Pada waktunya ada yang bertugas untuk itu," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Baca juga: TKN: Real Count BPN Sebagian Besar Ambil Data TPS yang Prabowo-Sandi Menang
Ini untuk menjawab tantangan dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dan Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang meminta BPN terbuka soal penghitungan internal yang dilakukan.
Fadli mengatakan, pusat penghitungan data ada di beberapa tempat. Namun, Fadil tidak menjelaskan lebih lanjut soal penghitungan internal ini. Dia malah lanjut membahas soal peretasan yang dialami oleh BPN sejak quick count .
Fadli mengatakan ponselnya diganggu " robot call " dan tidak bisa digunakan selama hampir 6 jam. Dia menilai ini adalah bentuk operasi politik dalam pemilu. Fadli menyimpulkan pengalamannya dan beberapa anggota BPN merupakan bukti pemilu yang tidak adil.
"Memang ini ada operasi politik dan operasi intelijen. Ini bukan pemilu yang fair ," kata dia.
Berdasarkan hitungan real count BPN, pasangan Prabowo-Sandiaga unggul dibandingkan Jokowi-Ma'ruf. Hasil ini berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga yang menunjukkan sebaliknya.
Baca juga: BPN Jelaskan Hasil Real Count Internal dari Saksi di Seluruh Indonesia
BPN menuding hasil hitung cepat lembaga survei tak bisa dijadikan pegangan dan tidak independen.
Terkait itu, pakar statistika Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Asep Saefuddin menyatakan yakin pengelola lembaga survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki integritas tinggi dan bekerja secara profesional.
Asep mengatakan, sebanyak delapan lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau quick count pada Pemilu 2019 melakukan kerja berdasarkan metodologi ilmiah, tetapi dituding melakukan rekayasa.
Baca juga: KPI Minta TV dan Radio Siarkan Real Count KPU dan Beri Edukasi soal Quick Count
Menurut Asep, hitung cepat dilakukan berbasis ilmu pengetahuan dengan metodologi ilmiah.
Hal inilah yang membuat lembaga-lembaga survei tersebut berani untuk "buka-bukaan" dan siap dibedah seputar pemetaan sampel, pemilihan sampel, metodologi, serta mekanisme penghitungannya.
Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Fadli Zon mengkritik lembaga-lembaga survei. Menurutnya, sebagian besar lembaga tersebut erafiliasi dengan paslon tertentu.
"Mereka adalah klien karena mereka berimpit sebagai lembaga survei sekaligus juga konsultan politik. Jadi mereka melacur sebenarnya," ujar Fadli Zon di kompleks parlemen, senayan Jakarta, Senin (22/4/2019).
"Karena mereka tidak declare . Harusnya declare sejak awal bahwa mereka terafiliasi dengan paslon A atau B. Dibayar sekian. Jadi harus jelas. Sekarang ya enggak ada gunanya," tambah Fadli.
Kalau untuk metode survei atau quick count, Fadli mengatakan, masih bisa diperdebatkan. Namun kalau penyelenggaranya sudah tidak punya kredibilitas dan integritas, semua tentu tidak ada gunanya.
"Mereka (sebagian besar lembaga survei) sejak awal konsultan politik," katanya.
Terkat dengan klaim kemenangan, Fadli mengatakan, pada waktunya datanya akan dibuka BPN.
"Nanti dong, kan masih penghitungan. Pada waktunya ada yang bertugas untuk itu. Pusatnya ada di beberapa tempat," katanya.
Fadli menilai pertarungan Pilpres 2019 tidak adil. Sebagai contoh, baru saja ada quick count, langsung semua ponsel BPN berusaha diretas dan diganggu dengan robotcall dari seluruh dunia.
" Handphone saya tidak bisa digunakan selama mungkin 5-6 jam, karena ada upaya peretasan dari nomor-nomor yang bisa saya tunjukkan bukti-buktinya. Ada dari Taiwan, China, Malaysia, dan beberapa negara lain. Memang ini ada operasi politik dan operasi intelijen. Ini bukan pemilu yang fair ," tandasnya.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menepis isu yang menyebut calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno akan kembali dicalonkan sebagai wakil gubernur DKI Jakarta setelah kalah dalam Pemilihan Presiden 2019.
Fadli mengatakan Sandiaga tidak akan menjadi wakil gubernur melainkan wakil presiden.
"Dia itu wakil presiden, kok jadi wagub?" ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Fadli yakin pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan memenangkan Pilpres 2019.
Baca: Hasil Real Count KPU di DKI Jakarta, Jokowi Sementara Unggul Atas Prabowo, Ini Rinciannya
Oleh karena itu, tidak ada opsi untuk mengembalikan posisi Sandiaga sebagai wakil gubernur.
"Kita merasa menang, Prabowo-Sandi menang, enggak ada negosiasi urusan (wagub) itu," kata dia.
Adapun berdasarkan hitungan real count BPN, pasangan Prabowo-Sandiaga unggul dibandingkan Jokowi-Ma'ruf.
Hasil ini berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga yang menunjukkan sebaliknya.
BPN menuding hasil hitung cepat lembaga survei tak bisa dijadikan pegangan dan tidak independen.
Saat ini, proses untuk mengganti posisi Sandiaga sebagai Wagub DKI masih berlangsung, yakni sudah ada dua Cawagub DKI dari partai pengusung, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Para Cawagub DKI Jakarta dari PKS yakni Abdurrahman Suhaimi, Agung Yulianto serta Ahmad Syaikhu.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " Fadli Zon: Pak Sandiaga Wakil Presiden, Kok Jadi Wagub? " (Kompas.com/Jessi Carina)
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima aduan dari WNI yang menetap di Malaysia terkait peristiwa surat suara tercoblos . Mereka yang mengadukan peristiwa itu mengaku terlibat dalam penggerebekan berkarung-karung surat suara tercoblos yang ditemukan di Selangor, Malaysia. Pertemuan digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2019). Salah satu di antara mereka yang hadir adalah Syafradin. Dia mengaku menjabat sebagai Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Sandi Malaysia. "Kami punya posko Raja Alang Kuala Lumpur, kami berjuang tanpa modal. Jadi dengan adanya peristiwa yang menyakitkan ini, kami berharap dituntaskan segera," kata Syafradin.
Fadli mendukung aduan mereka agar kasus surat suara tercoblos ini segera diusut dan diungkap. Menurut Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini, kejadian di Malaysia tersebut tergolong peristiwa luar biasa. "Saya kira ini adalah kejadian luar biasa di Malaysia, surat suara yang sudah tercoblos terlebih dahulu pada paslon tertentu dan juga pada caleg-caleg tertentu. Saya kira ini harus ada pengusutan, tidak bisa berhenti sampai di situ," ujar Fadli. Foto: Fadli Zon temui Pro-Prabowo WNI Malaysia. (Tsarina Maharani/detikcom). Selain itu, dia menegaskan kejadian itu telah mencederai demokrasi bangsa. Fadli mengatakan DPR akan ikut memantau pengusutan kasus tersebut. "Saya pikir ini sudah mencederai demokrasi kita. Kita jadikan bahan. Mereka laporkan nanti akan diikuti oleh bukti video yang mereka miliki," tutur Waketum Gerindra itu. Temuan surat suara tercoblos itu sebelumnya diadukan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) oleh relawan PADI (Prabowo-Sandi). Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yazza Azzahra Ulyana menyebut ada dua lokasi temuan surat suara tercoblos, yaitu di Taman Universiti Sungai Tangkas Bangi 43000 Kajang, Selangor, dan kawasan Bandar Baru Bangi, Selangor. Akibat kasus ini, Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang atau PSU dengan metode pos untuk pemilih yang telah terdaftar yang jumlahnya 319.293. Selain itu, Bawaslu juga merekomendasikan penggantian dua anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Penggantian ini untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga profesionalitas. Simak Juga 'BPN Sebut Ada Surat Suara Tercoblos 01 di Sejumlah TPS': [Gambas:Video 20detik]
Fadli menilai Pemilu 2019 banyak permasalahan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan Fadli Zon menyebut penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah pemilu yang gagal. Fadli beralasan, Pemilu 2019 dianggap gagal karena dia menduga adanya kecurangan masif dan terstruktur yang dilakukan KPU. "Jelas pemilu ini menurut saya gagal menghadirkan pemilu yang jujur yang adil karena terlalu banyak ribuan bahkan perlu puluhan ribu kecurangan-kecurangan yang terjadi," kata Fadli di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (22/4).
Kecurangan yang disebut Fadli merujuk pada berbagai video dugaan kecurangan yang banyak beredar di media sosial maupun internet, misalnya surat suara tercoblos, maupun kesalahan-kesalahan input data yang merugikan Prabowo. "Saya kira ini persoalannya ada yang harus diamankan adalah suara rakyat gitu," kata politisi Gerindra itu. Fadli juga menyoroti tujuan penyelenggaraan serentak untuk anggaran yang lebih efisien tidak terwujud. Fadli menuding, banyaknya perkara dan permasalahan yang mewarnai Pemilu 2019 justru menyebut angka anggaran membengkak. Namun, Fadli tak menyebutkan secara rinci selisih anggaran tersebut. Untuk itu, Fadli pun menekankan agar KPU segera memperbaiki kinerja, memastikan bersikap netral, dan menindaklanjuti segala laporan kecurangan yang beredar di masyarakat. Selaku Wakil Ketua DPR RI, dia menyatakan akan melapor ke Komisi ii untuk bisa mengambil sikap. "Saya kira pemilu ini gagal, gagal untuk menghadirkan pemilu yg jujur dan adil demokratis bersih itu jelas gagal. Pemilu ini adalah pemilu yang gagal," kata Fadli.
