TRIBUNNEWS.COM - Isu beredar tentang tak lolosnya sejumlah tokoh politik menjadi anggota DPR RI mendapat tanggapan.
Di antaranya adalah caleg Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean , caleg PAN Faldo Maldini , dan caleg Gerindra Fadli Zon .
Ferdinand pun tertawa, Faldo Maldini memohon doa, sementara Direktur Eksekutif Charta Politika , Yunarto Wijaya, mengungkap bahwa Fadli Zon mendapat suara tinggi.
Untuk diketahui, Charta Politika merupakan satu dari 40 lembaga survei yang terdaftar di KPU RI dan berhak merilis hasil hitung cepat Pemilu 2019.
Baca: Debat dengan Adian Napitupulu soal People Amien Rais, Faldo Maldini Malah Soroti Kursi
Adapun isu ketiga politikus tak lolos menjadi anggota DPR RI tersebut sebelumnya dicuitkan dalam Twitter oleh warga dengan akun bernama @_______B1G__k4y.
Lantas Yunarto Wijaya memberikan tanggapan dengan membalas cuitan tersebut.
Menurut Yunarto Wijaya , justru Faldi Zon mendapat suara tinggi.
Ia pun turut mengajak warga agar adil dan objektif.
Tak hanya menyinggung nama Fadli Zon , Yunarto Wijaya juga menyinggung nama Ferdinand Hutahaean dan Faldo Maldini .
5
Rocky Gerung Jengkel, Ratna: Dia Tak Tahu yang Terjadi, It's Not About Integrity
Ada Indikasi Pemilu Curang di Surabaya , Fadli Zon : Harus Pemungutan Suara Ulang Seluruh Indonesia
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menanggapi rekomendari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal penghitungan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) seluruh Surabaya .
Menurut Fadli Zon , pemungutan suara ulang di seluruh TPS Surabaya itu tak akan efektif.
Ia bahkan menyarankan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Fadli Zon di akun Twitter miliknya, sambil mengomentari artikel berita.
Artikel berita itu berjudul "Bawaslu Rekomendasikan Penghitungan Ulang di TPS Seluruh Surabaya ".
Dilansir TribunnewsBogor.com dari berbagai sumber, Bawaslu merekomendasikan penghitungan ulang suara Pemilu 2019 di 8.146 TPS di Kota Surabaya , Jawa Timur.
Hal itu dilakukan karena adanya indikasi kecurangan di TPS tersebut, yakni berupa penggelembungan suara.
Rekomendasi tersebut dilakukan karena adanya laporan lima partai politik di Kota Surabaya dan seorang caleg DPR RI atas dugaan terjadi kecurangan.
Kecurangan tersebut berupa penggelembungan suara, dan terjadi di ratusan TPS di Kota Surabaya .
Write CSS OR LESS and hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon , menilai belum saatnya mereka membuka data penghitungan suara internal.
Fadli mengatakan pada saatnya nanti BPN akan membuka data itu. Ketika ditanya kapan, Fadli tidak memberi jawaban jelas.
"Nanti dong, kan masih penghitungan. Pada waktunya ada yang bertugas untuk itu," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Baca juga: TKN: Real Count BPN Sebagian Besar Ambil Data TPS yang Prabowo-Sandi Menang
Ini untuk menjawab tantangan dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dan Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang meminta BPN terbuka soal penghitungan internal yang dilakukan.
Fadli mengatakan, pusat penghitungan data ada di beberapa tempat. Namun, Fadil tidak menjelaskan lebih lanjut soal penghitungan internal ini. Dia malah lanjut membahas soal peretasan yang dialami oleh BPN sejak quick count .
Fadli mengatakan ponselnya diganggu " robot call " dan tidak bisa digunakan selama hampir 6 jam. Dia menilai ini adalah bentuk operasi politik dalam pemilu. Fadli menyimpulkan pengalamannya dan beberapa anggota BPN merupakan bukti pemilu yang tidak adil.
"Memang ini ada operasi politik dan operasi intelijen. Ini bukan pemilu yang fair ," kata dia.
Berdasarkan hitungan real count BPN, pasangan Prabowo-Sandiaga unggul dibandingkan Jokowi-Ma'ruf. Hasil ini berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga yang menunjukkan sebaliknya.
Baca juga: BPN Jelaskan Hasil Real Count Internal dari Saksi di Seluruh Indonesia
BPN menuding hasil hitung cepat lembaga survei tak bisa dijadikan pegangan dan tidak independen.
Terkait itu, pakar statistika Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Asep Saefuddin menyatakan yakin pengelola lembaga survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki integritas tinggi dan bekerja secara profesional.
Asep mengatakan, sebanyak delapan lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau quick count pada Pemilu 2019 melakukan kerja berdasarkan metodologi ilmiah, tetapi dituding melakukan rekayasa.
Baca juga: KPI Minta TV dan Radio Siarkan Real Count KPU dan Beri Edukasi soal Quick Count
Menurut Asep, hitung cepat dilakukan berbasis ilmu pengetahuan dengan metodologi ilmiah.
Hal inilah yang membuat lembaga-lembaga survei tersebut berani untuk "buka-bukaan" dan siap dibedah seputar pemetaan sampel, pemilihan sampel, metodologi, serta mekanisme penghitungannya.
TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon angkat bicara soal kesalahan input data Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas jalannya pemilu 2019.
Hal tersebut disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya, @FadliZon, Selasa (22/4/2019).
Melalui kicauannya, Fadli Zon menautkan kabar soal kesalahan input data yang dianggap merugikan kubunya, Prabowo Subanto-Sandiaga Uno.
Ia menilai hal itu merupakan bentuk kecurangan pemilu yang dianggapnya semakin brutal.
"Kecurangan2 semakin brutal. Pemilu apa ini?" ujar Fadli Zon.
• Soal KPU Minta Rakyat Sabar Tunggu Real Count, Said Didu: Saat Dikritik Bahkan Mengancam, Waras?
Kicauan Fadli Zon soal terjadinya salah input data KPU, Senin (22/4/2019). (Twitter/@FadliZon)
Sementara sebelumnya, Fadli Zon juga sempat menilai ada kecurangan pada pemilu kali ini.
Menurutnya, pemilu saat ini merupakan pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia.
Demokrasi sdg dikebiri, suara rakyat dimanipulasi, kotak kardus penuh misteri, surat suara dicoblosi sendiri, cara menghitung diakali.
Inilah pemilu terburuk sepanjang sejarah RI," tulis Fadli Zon.
• Terima WNI di Malaysia yang Adukan Surat Suara Tercoblos, Fadli Zon: Ini Luar Biasa dan Sangat Besar
kicauan Fadli Zon yang merasa dicurangi dalam pemilu 2019, Sabtu (20/4/2019) (Capture Twitter)
Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Fadli Zon mengkritik lembaga-lembaga survei. Menurutnya, sebagian besar lembaga tersebut erafiliasi dengan paslon tertentu.
"Mereka adalah klien karena mereka berimpit sebagai lembaga survei sekaligus juga konsultan politik. Jadi mereka melacur sebenarnya," ujar Fadli Zon di kompleks parlemen, senayan Jakarta, Senin (22/4/2019).
"Karena mereka tidak declare . Harusnya declare sejak awal bahwa mereka terafiliasi dengan paslon A atau B. Dibayar sekian. Jadi harus jelas. Sekarang ya enggak ada gunanya," tambah Fadli.
Kalau untuk metode survei atau quick count, Fadli mengatakan, masih bisa diperdebatkan. Namun kalau penyelenggaranya sudah tidak punya kredibilitas dan integritas, semua tentu tidak ada gunanya.
"Mereka (sebagian besar lembaga survei) sejak awal konsultan politik," katanya.
Terkat dengan klaim kemenangan, Fadli mengatakan, pada waktunya datanya akan dibuka BPN.
"Nanti dong, kan masih penghitungan. Pada waktunya ada yang bertugas untuk itu. Pusatnya ada di beberapa tempat," katanya.
Fadli menilai pertarungan Pilpres 2019 tidak adil. Sebagai contoh, baru saja ada quick count, langsung semua ponsel BPN berusaha diretas dan diganggu dengan robotcall dari seluruh dunia.
" Handphone saya tidak bisa digunakan selama mungkin 5-6 jam, karena ada upaya peretasan dari nomor-nomor yang bisa saya tunjukkan bukti-buktinya. Ada dari Taiwan, China, Malaysia, dan beberapa negara lain. Memang ini ada operasi politik dan operasi intelijen. Ini bukan pemilu yang fair ," tandasnya.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menepis isu yang menyebut calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno akan kembali dicalonkan sebagai wakil gubernur DKI Jakarta setelah kalah dalam Pemilihan Presiden 2019.
Fadli mengatakan Sandiaga tidak akan menjadi wakil gubernur melainkan wakil presiden.
"Dia itu wakil presiden, kok jadi wagub?" ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Fadli yakin pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan memenangkan Pilpres 2019.
Baca: Hasil Real Count KPU di DKI Jakarta, Jokowi Sementara Unggul Atas Prabowo, Ini Rinciannya
Oleh karena itu, tidak ada opsi untuk mengembalikan posisi Sandiaga sebagai wakil gubernur.
"Kita merasa menang, Prabowo-Sandi menang, enggak ada negosiasi urusan (wagub) itu," kata dia.
Adapun berdasarkan hitungan real count BPN, pasangan Prabowo-Sandiaga unggul dibandingkan Jokowi-Ma'ruf.
Hasil ini berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga yang menunjukkan sebaliknya.
BPN menuding hasil hitung cepat lembaga survei tak bisa dijadikan pegangan dan tidak independen.
Saat ini, proses untuk mengganti posisi Sandiaga sebagai Wagub DKI masih berlangsung, yakni sudah ada dua Cawagub DKI dari partai pengusung, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Para Cawagub DKI Jakarta dari PKS yakni Abdurrahman Suhaimi, Agung Yulianto serta Ahmad Syaikhu.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " Fadli Zon: Pak Sandiaga Wakil Presiden, Kok Jadi Wagub? " (Kompas.com/Jessi Carina)
5
Rocky Gerung Jengkel, Ratna: Dia Tak Tahu yang Terjadi, It's Not About Integrity
