- Tarif MRT Jakarta dari Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) sepanjang 15,7 km telah ditetapkan sebesar Rp 8.500. Meski tarif sudah ditetapkan, namun besaran subsidi saat ini belum ditentukan."Iya, dari Lebak Bulus ke HI Rp 8.500 tapi per halte (stasiun) berubah lagi. Harga per km masih dihitung. Kemarin kan kita Rp 1.000 per km, (sekarang) mungkin lebih murah lagi," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/3/2019).Prasetio bilang tarif akhirnya ditetapkan Rp 8.500 untuk mengajak masyarakat beralih dari kendaraan pribadinya menggunakan transportasi umum."Kita ingin tekan pengguna mobil lari ke MRT. Dan juga dijaga itu MRT nya," katanya.Dengan tarif Rp 8.500 dari Lebak Bulus ke HI, maka tarif antar stasiun nantinya akan lebih murah lagi. Sebelumnya, usulan dari Pemprov DKI tarif sebesar Rp 10.000/10 km dengan komposisi boarding fee ditambah unit price per km dikalikan jarak."Ini (yang sekarang) lebih murah lagi, karena tidak dipukul rata dari Lebak bulus ke HI. Ini kan halte per halte MRT beda (harganya)" kata Prasetio.Sebelumnya diketahui, besaran tarif yang akan ditetapkan adalah Rp 10.000/10 km (proyeksi rata-rata perjalanan). Dengan tarif tersebut, maka jumlah subsidi yang akan dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp 672 miliar hingga akhir 2019.Jumlah subsidi berasal dari proyeksi penumpang MRT sebanyak 65.000 orang/hari dengan besaran subsidi per penumpang mencapai Rp 21.659. Namun untuk tarif Rp 8.500 Lebak Bulus-Bundaran HI saat ini besaran subsidi belum ditentukan."Ini dihitung (subsidi), besok kita dapat kabar," katanya.
[Gambas:Video 20detik]
Jakarta - DPRD DKI Jakarta telah menyetujui tarif MRT Jakarta sebesar Rp 8.500. Tarif tersebut berlaku untuk jarak terjauh dari stasiun Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Saefullah mengatakan masih ada ruang yang harus dibicarakan mengenai tarif tersebut. Tarif itu sendiri nantinya akan ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Ternyata masih ada ruang yang harus kita bicarakan dengan pimpinan dewan. Besok mungkin kita agendakan dengan pimpinan (ketua DPRD DKI)," katanya saat ditemui di Jakarta, Senin (25/3/2019). Sebelumnya ada tiga usulan tarif masing-masing dari Pemprov DKI, MRT Jakarta dan DTKJ. Ketiga sumber tersebut tak ada yang diambil usulannya karena akhirnya tarif yang disetujui oleh DPRD adalah Rp 8.500 untuk jarak terjauh. "Tentu ini jangan terburu-buru ditetapkan, masih ada ruang untuk kita eksekutif dan legislatif membicarakan ini lebih dalam terhadap implikasi ini semuanya, karena kita tak ingin moda transportasi yang begini baik nanti ada implikasi yang berkepanjangan," tambahnya. "Kita ingin semua ini diputuskan dengan logika, dengan perhitungan yang cermat dan matang untuk kepentingan masyarakat pengguna transportasi masal ini untuk kurun waktu yang long term . Saya rasa itu saja," jelasnya. Saefullah sendiri tak mengonfirmasi adanya penolakan dari Gubernur DKI Jakarta akan tarif yang telah disetujui DPRD. Namun pembicaraan kata dia akan dilakukan lebih lanjut untuk mengambil keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif. "Kita ingin angka yang terjangkau masyarakat tetapi secara kepentingannya ini visible buat BUMD juga. BUMD kita kan banyak sekali nanti yang harus di- maintain terkait dengan keretanya juga sarana prasarana lain, itu kan butuh maintenance yang tinggi," sebutnya. Adapun penetapan tarif dipastikan akan dilakukan sebelum operasi komersial pada 1 April 2019 mendatang. Penetapan tarif akan dilakukan Gubernur lewat Keputusan Gubernur DKI Jakarta. (eds/dna)
Jarak terdekat antar stasiun (0,8 km) Rp 2.180
Jarak terjauh antar stasiun (2,2 km) Rp 3.370
Jarak terjauh dari stasiun awal ke akhir (15,7 km) Rp 14.845
Bocoran harga tiket MRT Jakarta. Foto: Dok. Pemprov DKI Jakarta Bocoran harga tiket MRT Jakarta. Foto: Dok. Pemprov DKI Jakarta
- Moda raya terpadu (MRT) Jakarta telah resmi beroperasi. Meski telah beroperasi, MRT Jakarta belum punya tarif alias gratis hingga seminggu ke depan.Rencananya, tarif MRT Jakarta akan ditetapkan hari ini, Senin 25 Maret 2019. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pihaknya kali ini sudah sepakat dengan usulan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta."Senin Insyaallah harganya sudah ada. Harganya sudah ada, debatable-nya itu di atas Rp 10.000, di bawah Rp 16.000. Kali ini cocok nih," katanya saat ditemui usai acara peresmian MRT Jakarta di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (23/3/2019).Dia bilang penetapan tarif tersebut harus segera dilakukan lantaran pengoperasian MRT secara komersial akan dimulai pada 1 April 2019. Selain penetapan tarif MRT, nantinya juga akan ditetapkan tarif LRT Jakarta dari Kelapa Gading ke Velodrome."Semua kita ketokin. Harus diketok, karena 1 April kan sudah komersial," tambahnya.Setali tiga uang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah mengantongi perhitungan tarif lengkap untuk semua skema perjalanan antar stasiun. Meski menolak untuk mengungkapkan besaran yang akan ditetapkan, Anies memastikan tarif bakal ditetapkan pada Senin ini."Kesepakatannya sudah, tapi belum diketok. Diketoknya hari Senin, etikanya diumumkan hari Senin," katanya.Adapun besaran tarif yang akan ditetapkan tersebut adalah Rp 10.000/10 km (proyeksi rrata-rata perjalanan). Dengan tarif tersebut, maka jumlah subsidi yang akan dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp 672 miliar hingga akhir 2019.Jumlah subsidi berasal dari proyeksi penumpang MRT sebanyak 65.000 orang/hari dengan besaran subsidi per penumpang mencapai Rp 21.659. Dengan demikian, makin banyak jumlah penumpang maka subsidi akan bisa ditekan.Tarif Rp 10.000/10 km sendiri terdiri atas dua komponen, yakni boarding fee yang dipatok sebesar Rp 1.500 ditambah unit price per kilometer (harga per kilometer) yang dikalikan jarak. Tarif 10.000/10 km unit harga per km nya dipatok Rp 850.Berikut asumsi tarif MRT Jakarta untuk beberapa simulasi dengan formula di atas:
[Gambas:Video 20detik]
- Manajemen MRT Jakarta angkat bicara soal harga tiket MRT. Menurut manajemen usulan harga tersebut sudah berdasarkan survey yang dilakukan tahun lalu.Direktur Utama MRT Jakarta William Subandar mengatakan usulan tarif berdasarkan survey yang dilakukan setahun lalu dan melibatkan 10.000 responden tentang willingness to pay (WTP) dan willingness to share (WTS)."Kita harapkan dengan MRT mulai beroperasi, masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi, memarkir di luar kota atau gunakan moda transportasi feder. WTP dibandingkan WTS rata-rata sepakat WTP Rp 8.500 hingga Rp 10.000 per kilometer mereka siap membayar dan pindah," jelasnya dalam rapat kerja dengan DPRD DKI Jakarta, Senin (25/3/2019).Wiliiam Subandar menambahkan dengan alasan tersebut manajemen mengusulkan ke pemerintah daerah melalui dewan transportasi Jakarta Rp 8.500/km dan Rp 10.000/km"By distance 1 stasiun dia bayar Rp 3.000, 2 stasiun Rp 4.000," jelasnya.Wiliiam Subandar mengungkapkan pelayanan yang diberikan masih belum maksimal bagi pekerja kantor karena jaraknya baru 16 km. Ke depannya MRT diharapkan bisa didukung moda transportasi lain seperti Transjakarta."Jadi penumpang yang datang atau keluar dari stasiun MRT disambut Transjakarta Kemudian area park and ride, bayar flat, terus mereka naik MRT. Kalau area park and ride 1 atau 2 km dari stasiun, kita kerjasama dengan Transjakarta ada shuttle service," terang William Subandar."Kemudian kebijakan drop-off dan pick-up, untuk ojek online maupun taxi online. Nanti di dalam program mereka diidentifikasi di mana tempat drop-off and pick-up. Integrasi adalah kunci, tapi memang gak bisa selesai dalam setahun."Saksikan video perbandingan tarif MRT di ASEAN di bawah ini
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memperkirakan penentuan besaran tarif MRT akan mahal. Meski begitu, menurutnya masyarajat juga akan tetap menjajal MRT meski tarifnya mahal.
Fahri mengatakan, sebagai Ibu Kota dengan penduduknya yang setiap hari menjadi commuter, moda transportasi seperti MRT sangat dirasa penting.
"Di sini memang tempat orang yang memerlukan mass transportation gitu. Tapi harga nggak akan murah, dugaan saya harga nggak akan murah. Harga akan mahal, tapi tetap akan dijajali oleh orang karena kalau MRT-nya tidak terlalu padat ya lebih bagus kan. Tapi mahal," tutur Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/3/2019).
Perkiraannya soal tarif MRT akan mahal didasari oleh biaya atau ongkos produksi serta perawatan per hari. Apalagi, kata Fahri, beban biaya akan bertambah jika pembangunan infrastruktur diperoleh dari hasil utang, seperti pada kasus tol.
"Semua perhitungan ini akan melahirkan biaya ongkos, harga pokok produksi kemudian ongkos. Ongkos ini kan dibebankan kepada rakyat, kalau bebannya terlalu besar seperti tol maka MRT itu akan mangkrak seperti kasus yang Palembang itu," kata Fahri.
"MRT Palembang itu mangkrak karena tak visible. Saya nggak percaya MRT Jakarta mangkrak karena di sini tempatnya duit, 70 persen duit ada di sini," ujarnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah meresmikan MRT pada Minggu (24/3/2019). Namun penentuan tarif masih akan dibahas di Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta, hari ini.
Sebelumnya perizinan beroperasinya MRT Jakarta sudah terbit. Namun besaran harga tiketnya belum rampung ditentukan besarannya. Perizinan yang sudah didapat yaitu izin operasi sarana dan izin operasi prasarana dari Gubernur DKI Jakarta No. 524-525 tahun 2019.
Masyarakat masih bisa menxoba MRT secara gratis hingga 31 Maret 2019 dengan cara mendaftar terlebih dahulu di web ayocobamrtj.com.
- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengumumkan besaran tarif ojek online (ojol). Pengumuman tarif ini sedikit mundur dari rencana semula yakni pada pekan kemarin.Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, tarif dasar ojol untuk Jabodetabek sebesar Rp 2.000/km, kemudian batas atasnya Rp 2.500 per km.Masih soal tarif, berita terpopulerlainnya adalah tarif MRT. DPRD DKI Jakarta menyetujui tarif MRT rute Lebak Bulus-Bundaran HI Rp 8.500.Berikut 5 berita terpopulersepanjang Senin (25//3)Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengumumkan besaran tarif ojek online (ojol). Pengumuman tarif ini sedikit mundur dari rencana semula yakni pada pekan kemarin.Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, tarif dasar ojol untuk Jabodetabek sebesar Rp 2.000 per km. Kemudian, batas atasnya Rp 2.500 per km."Jadi untuk batas bawah Rp 2.000. Untuk atasnya Rp 2.500 itu yang Jabodetabek," katanya di Kemenhub Jakarta, Senin (25/3/2019).Kemudian, untuk tarif 4 km pertama atau disebut biaya jasa minimal ialah Rp 8.000 hingga Rp 10.000."Kalau naik ojol di bawah 4 km biayanya sama, Rp 8.000-10.000 tergantung aplikator menentukan," ujarnya.Tarif MRT Jakarta sudah ditetapkan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan tarif MRT Jakarta disepakati Rp 8.500 dari Lebak Bulus ke HI."Nominal Rp 8.500 setuju. LRT Jakarta Rp 5.000 setuju," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/3/2019).Subsidi akan disalurkan ke penumpang MRT yang diproyeksi sebanyak 65.000 orang/hari sepanjang tahun ini. Dengan makin banyak jumlah penumpang maka subsidi akan bisa ditekan.Tarif Rp 8.500 sendiri terdiri atas dua komponen, yakni boarding fee yang dipatok sebesar Rp 1.500 ditambah unit price per kilometer (harga per kilometer) yang dikalikan jarak.Tarif MRT Jakarta sudah ditetapkan, yaitu Rp Rp 8.500 dari Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) sekali jalan begitu juga sebaliknya."Nominal Rp 8.500 setuju. LRT Jakarta Rp 5.000 setuju," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/3/2019).Tarif tersebut sudah ditalangi sebagian oleh subsidi dari anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Jadi para penumpang tinggal membayar Rp 8.500 saja.Tarif Rp 8.500 sendiri terdiri atas dua komponen, yakni boarding fee yang dipatok sebesar Rp 1.500 ditambah unit price per kilometer (harga per kilometer) yang dikalikan jarak.Mulai 1 Mei 2019, masyarakat bakal dikenai tarif baru ojek online (ojol). Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan yang diumumkan hari ini.Penerapan batas atas dan batas bawah tarif ojek online (ojol) dibagi dalam tiga zona. Zona pertama terdiri dari Sumatera, Bali, dan Jawa selain Jabodetabek dengan batas bawah Rp 1.850 per km dan batas atas Rp 2.300 per km.Sedangkan batas bawah tarif zona II yang terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) berada di Rp 2.000 per km dan batas atas yakni Rp 2.500 per km.Terakhir zona III terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa tenggara, Maluku, dan Papua ditetapkan tarif batas bawahnya sebesar Rp 2.100 per km dan tarif batas atasnya Rp 2.600 per km.Berita foto toilet ini juga masuk 5 berita terpopuler detikFinance. Isinya menampilkan aneka toilet yang bentuk, lokasi, maupun peruntukkannya tidak jelas.
Jakarta, CNBC Indonesia - Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta fase satu, akhirnya resmi beroperasi pada Minggu, 24 Maret 2019. Presiden Joko Widodo telah meresmikan moda transportasi MRT bagi warga Jakarta dan sekitarnya di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia.
Lantas, bagaimana perjalanan pembangunan MRT Jakarta selama ini? Berikut ini, ulasan Aline Wiratmaja di Profit, CNBC Indonesia, Senin (25/3/2019).
Tarif sudah bundling dalam satu paket sebagai tarif integrasi antarmoda. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Moda Raya Terpadu (MRT) fase pertama rute Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Lebak Bulus sudah diresmikan, Ahad (24/3). Pengamat transportasi yang juga Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menilai agar MRT dapat eksis atau bertahan harus menerapkan tarif yang terpadu atau terintegrasi. Meski MRT sudah diresmikan, sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan tarif yang berlaku pada April 2019. Sementara masih terus digodok tarifnya, Aditya mengharapkan pemerintah harus menerapkan tarif yang terpadu dengan moda transportasi lainnya.
“Kalau ingin masyarakat beralih ke MRT, pertama tarif yang diberikan harus tarif yang terjangkau. Dalam artian bahwa tarif itu sebetulnya yang terpadu moda artinya MRT tidak bisa berdiri sendiri dengan tarif tunggal, harus bisa diintegrasikan dengan moda transportasi lainnya,” kata Aditya kepada Republika.co.id, Ahad. Misalnya, kata Aditya, jika nantinya pemerintah menetapkan tarif MRT Rp 10 ribu maka nominal tersebut bisa termasuk moda transportasi lainnya, seperti Transjakarta atau angkutan lain. Jika hal tersebut diterapkan, menurut Aditya baru bisa dikatakan tarif MRT terpadu moda. Dia menilai, sistem tarif tersebut yang paling diharapkan masyarakat terutama yang masih harus berpindah moda lainnya saat menuju ke lokasi tujuan. “Dari lokasi A ke B dan ke C. Jangan sampai tarifnya A ditambah tarif B ditambah tarif C. Harusnya tarif sudah bundling dalam satu paket sebagai tarif integrasi antarmoda,” ungkap Aditya. Selain itu, Aditya menyarankan tarif MRT akan lebih ideal jika sifatnya tidak tarif tunggal. Artinya, lanjut dia, tarif MRT harus berdsarkan jarak atau jumlah kilometer bukan flat sehingga mahal untuk jarak dekat. Aditya menilai jika dikenakan tarif tunggal maka masyarakat masih akan terdorong lebih memilih transportasi alternatif seperti kendaraan pribadi atau ojek daring yang lebih murah. Bahkan, Aditya mengatakan MRT harus bisa menerapkan integrasi ticketing dalam sistem pembayaran. “Jangan sampai setelah moda transportasi nanti menerbitkan kartu masing-masing, dompet kita bisa tebal sama kartu-kartu. Jadi moda transportasi ga efisen,” tutur Aditya. Dengan begitu, MRT akan lebih dilirik jika sistem pembayaran dengan satu kartu yang sama berikut juga tarif yang terpadu moda. Sebab, menurutnya membutuhkan pemerintah perlu membuat dorongan yang lebih menarik agar membuat masyarakat khususnya pengguna kendaraan pribadi berpindah ke transportasi massal.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan hari ini tarif MRT rilis. Anies mengungkapkan penentuan tarif dihitung sesuai stasiun yang dilewati
Suara.com - Rapat DPRD DKI Jakarta membahas tarif MRT diskors hingga waktu yang tidak ditentukan, karena sejumlah kepala dinas terkait belum hadir di ruang rapat, Senin (25/3/2019). Beberapa ada yang diwakilkan dan ada juga yang sedang umrah.
Sidang pemimpin gabungan ini sejatinya dijadwalkan pukul 13.00 WIB, namun pemimpin rapat dan fraksi juga belum datang.
Rapat baru dimulai sekitar Pukul 14.30 WIB, saat pemimpin rapat, yakni Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi , memasuki ruangan serbaguna lantai 3 Gedung DPRD DKI.
Saat rapat dimulai, Pras memanggil satu per satu peserta rapat. Namun ada beberapa yang tidak hadir dan diwakilkan, sehingga ia menskors rapat hingga waktu yang tidak ditentukan.
"Rapat harus dihadiri kepalanya, saya tidak mau ekornya doang. Saya saja ketua DPRD langsung yang mimpin rapat, kalau begini, rapat saya skors," kata Prasetyo saat memimpin rapat.
Adapun yang belum hadir adalah Kepala Bapeda (diwakilkan), Kepala BPKD (diwakilkan), Kepala BPRD (umrah), Kepala BP BUMD (diwakilkan, Kepala Diskominfotik (diwakilkan karena lagi di Singapura), dan Dirut Jakpro (belum hadir).
