Pendaftaran PPPK 2019 via sscasn.bkn.go.id , Cek Persyaratan Formasi Tenaga pendidik, Kesehatand dan PPPL
TRIBUNJOGJA.COM ----- Persyaratan formasi pendaftaran rekrutmen PPPK 2019 atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahap 1 dibuka.
Rekrutmen PPPK 2019 bisa diaksesnya portal pendaftaran resmi PPPK 2019 di sscasn.bkn.go.id .
Namun, untuk registrasi online PPPK 2019 atau P3K 2019 baru bisa dilakukan mulai 10 Februari 2019 hingga 16 Februari 2019.
Adapun untuk rekrutmen PPPK 2019 Tahap 1 ini, tiga formasi yang diutamakan yakni tenaga pendidik/ guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.
Berikut persyaratan lengkap untuk tiga formasi PPPK 2019 atau P3K 2019.
- Pendidikan minimal S1/DIV dengan jurusan relevan dengan mata pelajaran pada kurikulum
- Masih aktif mengajar sampai saat mendaftar yang dibuktikan dengan surat penugasan dai Kepala Sekolah/Kepala Dinas yang menyatakan masih aktif yang memuat informasi minimal NUPTK/NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, nama sekolah, mata pelajaran yang diambu, Kab/Kota/Provinsi.
Saat ini ada dua lowongan kerja yang sedang dibuka, yaitu penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan rekrutmen PLN 2019 di empat kota.
SERAMBINEWS.COM - Saat ini pemerintah sedang membuka pendaftaran atau penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau P3K.
Pendaftaran PPPK dibuka mulai 10 sampai 16 Februari 2019. Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs Sscasn.bkn.go.id.
Selain penerimaan PPPK, saat ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga sedang membuka penerimaan atau rekrutmen tenaga kerja untuk beberapa formasi.
Berbeda satu hari dengan penerimaan PPPK, rekrutmen PLN 2019 dibuka mulai hari ini, Senin (11/2/2019) dan akan ditutup pada 16 Februari 2019.
Dilansir Serambinews.com dari laman rekrutmen.pln.co.id, PLN membuka penerimaan tenaga kerja untuk lulusan S1, D4, dan D3.
PLN Group membuka penerimaan tenaga kerja tahun 2019 di empat kota yaitu Medan, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Pendaftaran dibuka mulai 11-16 Februari 2019. (Rekrutmen.PLN.co.id)
Penerimaan atau rekrutmen PLN itu dilakukan secara online. Sedangkan lokasi tes dilaksanakan di empat tempat, yaitu Medan , Bandung , Surabaya dan Yogyakarta .
Untuk penerimaan di Kota Medan , lulusan yang dibutuhkan berasal dari program studi berikut ini:
Teknik Elektro, Akuntansi, Ilmu Komputer/Informatika, Teknik Informatika, Administrasi Bisnis, Administrasi Niaga, Administrasi Perkantoran, Manajemen, Desain Komunikasi Visual, Komunikasi, Pertanahan, Teknik Industri, Lingkungan.
Klik di sini untuk melamar Rekrutmen PLN Group Tingkat S1/D4 & D3 (2019) - Medan
RADARLAMPUNG.CO.ID – Informasi pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (P3K/PPPK) dari Kemenpan RB telah dapat diakses. Dua website disediakan pemerintah. Yakni sscasn.bkn.go.id dan ssp3k.bkn.go.id. Mulai hari ini (11/2), para calon pendaftar P3K bisa mengakses dua website tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandarlampung Wakhidi menjelaskan, informasi ter- update terkait P3K dari Kemenpan RB mulai hari ini bisa didapat. “Ya, sudah dapat di liat di website sscasn.bkn.go.id dan ssp3k.bkn.go.id,” ucapnya.
Sesuai keputuasan surat Menpan RB, pendaftar P3K berasal dari eks K2, yang mana untuk guru dibuka 194 orang, tenga kesehatan 1 orang, dan penyuluh pertania sebanyak 14 orang. “Itu merupakan putusan Kemenpan RB, jadi kita akan validasi,” ujarnya.
Peserta, kata dia, wajib mengunjungi website tersebut untuk mendaftarkan namanya. “Hingga saat ini kalau pemkot sudah mengusulkan dan disampaikan ke Kemenpan RB untuk bisa diterima usulan ini,” ucapnya seraya menerangkan pendaftaran nama dibuka 10-16 Februari.
Yang perlu diingat, untuk peserta P3K yang diterima khsus Guru minimal bergelar sarjana. Dan, nantinya tes akan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT). “Ya tetap akan ada test CAT juga,” ucapnya. (pip/sur)
BANGKAPOS.COM -- PT Pertamina (persero) telah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Penurunan itu akan dilakukan mulai 10 Februari 2019 pukul 00.00 waktu setempat (WIT, WITA dan WIB).
Kebijakan penyesuaian harga ini ditempuh menyusul tren menurunnya harga minyak mentah dunia dan penguatan rupiah terhadap dollar Amerika.
Selain itu, Pertamina juga senantiasa memperhatikan daya beli masyarakat.
Besaran penyesuaian harga BBM menjadi lebih murah ini bervariasi sampai dengan Rp. 800 per liter.
Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina (Persero) Mas'ud Khamid menjelaskan sesuai ketentuan Pemerintah, sebagai badan usaha hilir Migas Pertamina tunduk pada mekanisme penentuan harga dengan mempertimbangkan dua faktor utama, yakni harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah.
• Cek Disini, Ini Daftar Lengkap Formasi PPPK atau P3K & Alur Pendaftaran Tahap 1 di sscasn.bkn.go.id
“Komponen utama penentu harga bersifat fluktuatif, sehingga kami terus melakukan evaluasi terhadap harga jual BBM,” kata Mas'ud Khamid dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/2/2019).
Mas'ud menambahkan, penyesuaian harga bervariasi untuk produk-produk BBM yang dijual Pertamina.
Untuk wilayah Jakarta, berikut komposisi harga BBM non subsidi :
1. Pertamax Turbo disesuaikan dari Rp 12.000 menjadi Rp 11.200 per liter.
TRIBUNSTYLE.COM - Foto-foto Mulan Jameela datang menjenguk suaminya, Ahmad Dhani di Rutan Medaeng , Sidoarjo, Senin (11/2/2019).
Mulan Jameela terlihat datang dengan kawalan ketat enam pria berbadan tegap dan kekar yang melindunginya dari serbuan awak media ketika menyambangi Rutan Medaeng , Sidoarjo.
Ibu dari empat orang anak ini terlihat tampil anggun dalam balutan setelan gamis bernuansa biru muda.
Dikutip TribunStyle.com dari Surya.co.id, Senin (11/2/2019), Mulan Jameela terlihat datang diantarkan mobil Mercedes Bens E 250.
• Cara Melihat Formasi PPPK/P3K di sscasn.bkn.go.id, Ini Persyaratan Lengkap Tiap Formasi
Namun, istri Ahmad Dhani itu memilih di dalam mobil sembari menunggu nomor antreannya dipanggil.
Baru sekitar pukul 09.28 WIB, Mulan Jameela turun dari mobil.
Istri musisi dan politikus Ahmad Dhani, Mulan Jameela (berhijab biru) saat menjenguk suaminya di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, Senin (11/2/2019). Mulan Jameela sempat balik ke mobil karena datang awal jam 08.45 wib atau belum masuk jam besuk. (surya.co.id/ahmad zaimul haq)
Tanpa sepatah kata pun, Mulan bergegas masuk untuk menemui sang suami.
Seperti diketahui, Ahmad Dhani menjadi tahanan sementara dalam perkara pencemaran nama baik di Rutan Klas I Medaeng, Sidoarjo.
Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan, proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dilakukan mulai 8 Februari 2019.
Sekitar 150.000 tenaga eks honorer Kategori II dan penyuluh pertanian dari Kementerian Pertanian yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan sudah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mereka berpotensi dapat mendaftar dan mengikuti seleksi.
Khusus untuk penyuluh pertanian yang diangkat Kementerian Pertanian (Kementan), database-nya ada pada Kementan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adapun pendaftaran secara online dilakukan pada 10-16 Februari melalui laman sscasn.bkn.go.id.
Untuk jabatan Guru di lingkungan pemerintah daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini (dapat dicek di http://info.gtk.kemdikbud.go.id).
Untuk tenaga kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang kesehatan dan mempunyai sertifikat (STR) yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi. Adapun untuk Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.
Berdasarkan database BKN, tercatat sebanyak 5.527 eks THK2 bidang kesehatan, dan guru/dosen sebanyak 129.938 orang. Adapun penyuluh pertanian, tercatat 15.355 orang, terdiri dari penyuluh pertanian yang direkrut oleh pemda sebanyak 454 orang dan penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian sebanyak 14.901 orang. “Kita memang kekurangan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian,” ujar Menteri kepada wartawan di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (08/02).
Sebelumnya, Kementerian PANRB telah berkirim surat kepada 530 pemda dan 4 kementerian, yakni Kementerian Dikbud, Kementerian Ristek & Dikti, Kementerian Agama dan Kementerian Pertanian, yang memiliki THK II. Seperti diketahui, guru-guru agama di madrasah berada dibawah naungan Kemenag. Sementara Kementerian Ristek Dikti menaungi dosen-dosen pada 35 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baru.
Dalam surat tersebut, Menteri minta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengantisipasi dan melakukan berbagai langkah. Pertama, menyiapkan anggaran (gaji dan tunjangan terhadap peserta yang lulus seleksi, serta biaya pelaksanaan seleksi) sesuai dengan mekanisme pengaturan penganggaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Kedua, PPK diminta menyusun jenis jabatan dan unit kerja yang akan diduduki oleh PPPK sesuai dengan peta jabatan dan Analisis Beban Kerja. PPK juga diminta membentuk Panitia Pelaksana Instansi yang antara lain bertugas menentukan lokasi/tempat pelaksanaan seleksi di bawah koordinasi dinas yang menangani bidang pendidikan.
Bagi instansi daerah pemekaran yang data TH Eks K-II masih terdaftar/tergabung di Kabupaten/Kota induk, termasuk Guru SMA/K yang beralih menjadi kewenangan provinsi, agar provinsi segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Bagi Kabupaten/Kota pemekaran yang data TH Eks K-II masih di Kabupaten/Kota induk, untuk segera pula berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota induk yang bersangkutan. PPK segera mengusulkan kebutuhan PPPK tahun 2019 kepada Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan harus disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari 2019 melalui email asdep2.sdma@menpan.go.id. Terhadap PPK yang tidak menyampaikan usulan kebutuhan, kami nyatakan tidak melaksanakan pengadaan PPPK Tahap I.
Ditambahkan, ada 25 pemda yang dinilai sulit melakukan rekrutmen PPPK tahun ini. Sebab belanja pegawainya di atas 50 persen.
“Sembilan puluh persen pemda siap. Jadi, Hanya 25 pemda yang terkendala karena belanja pegawainya lebih dari 50 persen,” jelas Syafruddin.
Berdasarkan jadwal dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) PPPK tahun 2019, tiap instansi yang melakukan rekrutmen PPPK melakukan pengumuman pada 8-16 Februari sekaligus mengecek dan verifikasi data peserta rekrutmen. Adapun pendaftaran dilakukan pada 10-16 Februari, dan pengumuman hasil verifikasi administrasi dilakukan pada 18 Februari 2019.
Seperti pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), rekrutmen PPPK tahap I juga akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penggunaan teknologi dalam rekrutmen ini, bertujuan untuk menghindari kecurangan, terutama untuk mereduksi adanya calo. Juga, dalam rangka mendekatkan lokasi seleksi kepada peserta, agar peserta tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar.
Sesuai jadwal, pelaksanaan tes dengan CAT digelar dua hari, yakni pada 23 - 24 Februari. Setelah itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama dengan pemda melakukan pengolahan nilai tes pada tanggal 25 sampai dengan 28 Februari, dan pengumuman kelulusan diharapkan pada tanggal 1 Maret 2019.
SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON - Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin bersama Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib dan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara Tgk H Abdul Manan menerima penghargaan dari Lembaga Prestasi Rekor Indonesia Dunia (LEPRID).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai pemrakarsa atas zikir akbar bersama calon legislatif dan masyarakat yang dihadiri 6.000 lebih jamaah, Minggu (10/2/2019) sore, di halaman Mapolres Aceh Utara.
Baca: Tersandung Saat Resepsi, Pengantin Wanita Minta Cerai Setelah 3 Menit Menikah
Baca: Selain Penerimaan PPPK di sscasn.bkn.go.id, Juga Ada Rekrutmen PLN untuk Lulusan S1, D-4 dan D-3
Baca: Skripsi #2019GantiPresiden Antarkan Mahasiswi Cantik Ini Jadi Wisudawan Terbaik di UNPAD
Sedangkan tiga perwira lainnya yang menerima penghargaan serupa adalah Wakapolres Aceh Utara Kompol Edwin Aldro SH, Kabag Ops Polres Aceh Utara AKP Iswahyudi SH, dan Kasat Sabhara Polres Aceh Utara Iptu Hendra Gunawan Tanjung.
Ketiganya mendapat penghargaan tersebut sebagai inisiator kegiatan.
Zikir akbar yang digagas Kapolres Aceh Utara ternyata diisi Evaluasi Kinerja Polres Aceh Utara secara terbuka bersama masyarakat dan masuk dalam rekor bersejarah evaluasi kinerja Polres Aceh Utara bersama masyarakat terbanyak.
Senior Manager LEPRID, Zandre Badak dalam sambutannya mengatakan kegiatan itu bukan hanya memecah rekor di Indonesia, tapi rekor dunia.
"Evaluasi kinerja Polres Aceh Utara dengan peserta 6.000 masyarakat dalam catatan rekor LEPRID belum pernah dilaksanakan di dunia sekali pun,” ujar Zandre Badak.
Sementara itu Kapolres Aceh Utara mengatakan tujuan diadakan acara ini adalah sebagai bahan evaluasi Polres Aceh Utara yang berani membuka diri untuk menerima kritik, saran, dan masukan demi memperbaiki kepercayaan publik terhadap pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
“Ke depannya diharapkan kinerja Polres Aceh Utara bisa lebih baik lagi dan bekerja berorientasi berdasarkan kepentingan masyarakat umum,” ujar AKBP Ian Rizkian.(*)
BANGKAPOS.COM -- Di desa kecil Giethoorn, Belanda , ketenangannya hampir seperti mimpi.
Bahkan, tidak ada jalanan untuk dilewati mobil atau motor.
Para penduduk lokal dan wisatawan yang mengunjungi Giethoorn, bergerak dengan cara yang 'tenang': menggunakan sepeda, perahu, atau berjalan kaki.
Tidak banyak yang bisa dilakukan di desa ini kecuali berjalan-jalan di antara rumah-rumah asri beratap jerami dan melintasi kanal labirin.
Nama Giethoorn berasal dari abad ke-13, bermula dari kisah para petani yang kehilangan ternak kambingnya dalam peristiwa air bah 1170.
• Cek Disini, Ini Daftar Lengkap Formasi PPPK atau P3K & Alur Pendaftaran Tahap 1 di sscasn.bkn.go.id
"Goat horn" atau "Geytenhoren" kemudian disingkat menjadi Giethoorn.
Dan berabad-abad setelah banjir besar, air terus menentukan sejarah dan lanskap kehidupan desa tersebut.
Di dekat Taman Nasional De Weerribben-Wielden, para pemerhati satwa liar mendaki lahan basan dan alang-alang rumah untuk bertemu dengan berang-berang hingga burung kormoran besar.
Nizar Zahro. Foto: dok/JPNN.com jpnn.com , JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Moh Nizar Zahro menyatakan seleksi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari jalur honorer K2 (kategori dua) sudah bermasalah sejak awal. Oleh karena itu, dia tidak heran dengan munculnya berbagai persoalan dalam proses seleksi PPPK yang oleh pemerintah dijadikan solusi untuk menyelesaikan persoalan honorer K2. "Dari awal kelahirannya PPPK sudah bermasalah. Dari awal yang bermasalah, maka seterusnya akan bermasalah," ucap Nizar saat berbincang dengan JPNN, Senin (11/2). Hal itu disampaikan Nizar, ketika dimintai tanggapan terkait belum adanya payung hukum seleksi PPPK tahap I khusus untuk honorer K2 yang menyebabkan pendaftaran online di sscasn.bkn.go.id belum bisa digunakan. Padahal, diumumkan sejak awal bahwa pendaftaran dimulai 10 Februari 2019. BACA JUGA: Pendaftaran PPPK Sudah Dibuka tapi Payung Hukum Belum Ada, Alamaak! Selain itu, masih adanya protes dari honorer K2 terutama para guru karena kuota mereka kalah jumlah dibandingkan dengan penyuluh pertanian dan guru Kementerian Agama yang notabene juga tidak masuk kategori K2. BACA JUGA: Pimpinan Honorer K2 Ungkap Fakta Baru setelah Buka sscasn.bkn.go.id
jpnn.com , BATANGHARI - Asisten I Setda Batanghari, Very Ardiansyah, dengan tegas menyatakan tidak akan membuka pendaftaran PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari honorer K2 karena tidak mempunyai anggaran. “Anggaran APBD kita sudah berjalan, jadi, tidak ada alokasi untuk PPPK itu,” tegasnya. Kepala BKPSDM Bungo, Wahyu Sarjono mengatakan, hampir semua daerah tidak melaksanakan penerimaan PPPK tahap 1 ini karena tidak ada anggaran. “Jika akan dilakukan perubahan anggaran, ada mekanisme yang harus dilalui sesuai aturan dan memerlukan waktu untuk prosesnya, sehinnga sangat sulit proses penerimaan PPPK tersebut jika tetap dilakukan di bulan Februari 2019,” ujarnya. BACA JUGA: Pimpinan Honorer K2 Ungkap Fakta Baru setelah Buka sscasn.bkn.go.id “Aturan-aturan teknis penerimaan PPPK sampai saat ini belum jelas,” akunya. Waldi Bakri, Kepala BKPSDM Sarolangun mengatakan, Sarolangun tidak merekrut PPPK tahap 1 karena APBD sudah berjalan.
