TRIBUN-TIMUR.COM - Segera Daftar PPPK atau P3K via sscasn.bkn.go.id 2019 .
Ingat, pendaftaran PPPK atau P3K hanya dilakukan secara online via sscasn.bkn.go.id 2019 .
Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( P3K ) ( PPPK ) atau pegawai kontrak pemerintah tahap I mulai dilakukan.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa sistem pendaftaran P3K akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), sscasn.bkn.go.id .
"(Portal tersebut) dapat diakses secara serentak pada Jumat, 8 Febuari pukul 16.00 WIB," kata Ridwan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (7/2/2019).
Ridwan menjelaskan, proses seleksi akan menggunakan sistem seleksi CAT Ujian Nasional berbasis komputer Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Seperti diketahui, rekrutmen pegawai kontrak pemerintah tahap I akan dibuka untuk formasi tenaga harian lepas/THL penyuluh, penyuluh pertanian, dosen perguruan tinggi negeri baru, serta eks tenaga honorer kategori II untuk jabatan guru dan tenaga kesehatan yang ada dalam database BKN tahun 2013 dan dinyatakan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
"Salah satunya usia pelamar P3K maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar," ujar Ridwan.
Selain itu, Ridwan memaparkan beberapa persyaratan pada rekrutmen P3K tahap I, seperti berikut:
1. Jabatan guru di lingkungan pemerintah daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini.
TRIBUN-TIMUR.COM - Daftar jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK atau P3K 2019 via sscasn.bkn.go.id yang mulai dibuka.
Rekrutmen PPPK atau P3K 2019 telah dibuka sejak Jumat (8/2/2019), yang ditandai mulai bisa diaksesnya portal pendaftaran resmi PPPK 2019 di sscasn.bkn.go.id.
Namun, untuk registrasi online PPPK 2019 atau P3K 2019 baru bisa dilakukan mulai 10 Februari 2019 hingga 16 Februari 2019 .
Adapun untuk rekrutmen PPPK 2019 Tahap 1 ini, tiga formasi yang diutamakan yakni tenaga pendidik/ guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.
Berikut persyaratan lengkap untuk tiga formasi PPPK 2019 atau P3K 2019 .
- Pendidikan minimal S1/DIV dengan jurusan relevan dengan mata pelajaran pada kurikulum
- Masih aktif mengajar sampai saat mendaftar yang dibuktikan dengan surat penugasan dai Kepala Sekolah/Kepala Dinas yang menyatakan masih aktif yang memuat informasi minimal NUPTK/NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, nama sekolah, mata pelajaran yang diambu, Kab/Kota/Provinsi.
Selain Rekrutmen PPPK/P3K di sscasn.bkn.go.id - PLN juga Buka Lowongan Kerja, Cek Linknya Berikut
TRIBUNNEWS.COM - Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2019 atau P3K Tahap I telah dibuka pada Minggu (10/2/2019).
Selain Lowongan kerja di PPPK/P3K ternyata Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga membuka lowongan pekerjaan.
Lowongan PLN tersebut di buka mulai Senin (11/2/2019) hingga Kamis (14/2/2019).
Sejumlah persyaratan harus dipenuhi antara lain adalah status belum menikah dan bersedia tidak menikah selama menjalani Diklat Prajabatan.
Baca: Pria di Bekasi Diamuk Warga Saat Hendak Mencuri Kabel PLN
Adapun penempatan nantinya akan ada di PT PLN (Persero), PT INdonesia Power, PT PLN Enjiniring, PT Indonesia Comnets Plus, PT PLN Gas dan Geothermal serta PT PJB.
Melalui website resminya PLN menyampaikan bahwa lokasi tes dilakukan di tiga kota, yakni Medan, Bandung dan Surabaya.
Adapun penempatan nantinya akan ada di PT PLN (Persero), PT INdonesia Power, PT PLN Enjiniring, PT Indonesia Comnets Plus, PT PLN Gas dan Geothermal serta PT PJB.
PLN juga membuka lowongan untuk lulusan D-III serta S1.
Baca: Panduan Cara Mendaftar Seleksi PPPK/P3K di ssp3k.bkn.go.id, Pendaftaran hingga 16 Februari 2019
BANDUNG, (PR), - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membuka rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun ini. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan ASN yang belum terpenuhi oleh rekruitmen PNS pada 2018 lalu. Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan, namun pihaknya masih mengkaji rekruitmen tersebut. Hal itu terutama terkait dengan landasan hukum, operasional dan implementasinya. Pihaknya harus memiliki justifikasi sebagai penjelasan kepada masyarakat. "Saya sudah membahas hal itu dengan BKD, kepada BKD saya minta mereka melakukan kajian yang komprehensif. Setelah kajian makan kami akan lakukan persiapan rekruitmen," ucap dia di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin 11 Februari 2019. Diakui Iwa, pusat memang telah membuka rekruitmen P3K tersebut, Jabar pun akan melakukannya pada tahun ini. Namun tetap harus hati-hati supaya implementasinya tidak ada masalah. Untuk diketahui Badan Kepegawaian daerah (BKD) Jawa Barat menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait dengan hasil pelaksanaan ujian penerimaan CPNS Pemprov Jabar 2018. Berdasarkan hasil tes seleksi kompetensi dasar (SKD), dari 25.000 peserta yang mengikuti ujian hanya 800 peserta yang lolos memenuhi passing grade yang ditentukan Kementrian PAN-RB. Sementara jumlah formasi yang dibutuhkan Pemprov tahun ini sebanyak 1.085 orang. Formasi yang dibutuhkan Dari 800 peserta yang lolos passing grade tersebut mereka menempati 330 formasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, 755 formasi yang dibutuhkan masih kosong. 330 formasi yang terisi tersebut didominasi formasi teknik dan administrasi seperti analisa perencaan. Sementara, formasi guru yang banyak dibutuhkan bahkan tenaga medis banyak yang tidak terisi. Sementara itu, di pusat kebutuhan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendesak dan menjadi prioritas Pemerintah menjadi salah satu alasan diselenggarakannya rekrutmen P3K. Sistem pendaftaran P3K akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) via https://sscasn.bkn.go.id yang dapat diakses secara serentak pads Jumat, 8 Februari 2019 pukul 16:00. Selanjutnya untuk proses seleksi akan menggunakan sistem seleksi Computer Asisstcd Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputcr Kememerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rekrutmen P3K pada tahap l meliputi THL Penyuluh, Dosen PTN Baru. serta eks Tenaga Honorer Kategori ll (eks THK II) untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag). Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dan' yang ada dalam database BKN tahun 2013 dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan. Salah satunya usia pelamar P3K maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun pads jabatan yang akan dilamar.***
RADARLAMPUNG.CO.ID – Informasi pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (P3K/PPPK) dari Kemenpan RB telah dapat diakses. Dua website disediakan pemerintah. Yakni sscasn.bkn.go.id dan ssp3k.bkn.go.id. Mulai hari ini (11/2), para calon pendaftar P3K bisa mengakses dua website tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandarlampung Wakhidi menjelaskan, informasi ter- update terkait P3K dari Kemenpan RB mulai hari ini bisa didapat. “Ya, sudah dapat di liat di website sscasn.bkn.go.id dan ssp3k.bkn.go.id,” ucapnya.
Sesuai keputuasan surat Menpan RB, pendaftar P3K berasal dari eks K2, yang mana untuk guru dibuka 194 orang, tenga kesehatan 1 orang, dan penyuluh pertania sebanyak 14 orang. “Itu merupakan putusan Kemenpan RB, jadi kita akan validasi,” ujarnya.
Peserta, kata dia, wajib mengunjungi website tersebut untuk mendaftarkan namanya. “Hingga saat ini kalau pemkot sudah mengusulkan dan disampaikan ke Kemenpan RB untuk bisa diterima usulan ini,” ucapnya seraya menerangkan pendaftaran nama dibuka 10-16 Februari.
Yang perlu diingat, untuk peserta P3K yang diterima khsus Guru minimal bergelar sarjana. Dan, nantinya tes akan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT). “Ya tetap akan ada test CAT juga,” ucapnya. (pip/sur)
BANGKAPOS.COM -- PT Pertamina (persero) telah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Penurunan itu akan dilakukan mulai 10 Februari 2019 pukul 00.00 waktu setempat (WIT, WITA dan WIB).
Kebijakan penyesuaian harga ini ditempuh menyusul tren menurunnya harga minyak mentah dunia dan penguatan rupiah terhadap dollar Amerika.
Selain itu, Pertamina juga senantiasa memperhatikan daya beli masyarakat.
Besaran penyesuaian harga BBM menjadi lebih murah ini bervariasi sampai dengan Rp. 800 per liter.
Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina (Persero) Mas'ud Khamid menjelaskan sesuai ketentuan Pemerintah, sebagai badan usaha hilir Migas Pertamina tunduk pada mekanisme penentuan harga dengan mempertimbangkan dua faktor utama, yakni harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah.
• Cek Disini, Ini Daftar Lengkap Formasi PPPK atau P3K & Alur Pendaftaran Tahap 1 di sscasn.bkn.go.id
“Komponen utama penentu harga bersifat fluktuatif, sehingga kami terus melakukan evaluasi terhadap harga jual BBM,” kata Mas'ud Khamid dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/2/2019).
Mas'ud menambahkan, penyesuaian harga bervariasi untuk produk-produk BBM yang dijual Pertamina.
Untuk wilayah Jakarta, berikut komposisi harga BBM non subsidi :
1. Pertamax Turbo disesuaikan dari Rp 12.000 menjadi Rp 11.200 per liter.
TRIBUNSTYLE.COM - Foto-foto Mulan Jameela datang menjenguk suaminya, Ahmad Dhani di Rutan Medaeng , Sidoarjo, Senin (11/2/2019).
Mulan Jameela terlihat datang dengan kawalan ketat enam pria berbadan tegap dan kekar yang melindunginya dari serbuan awak media ketika menyambangi Rutan Medaeng , Sidoarjo.
Ibu dari empat orang anak ini terlihat tampil anggun dalam balutan setelan gamis bernuansa biru muda.
Dikutip TribunStyle.com dari Surya.co.id, Senin (11/2/2019), Mulan Jameela terlihat datang diantarkan mobil Mercedes Bens E 250.
• Cara Melihat Formasi PPPK/P3K di sscasn.bkn.go.id, Ini Persyaratan Lengkap Tiap Formasi
Namun, istri Ahmad Dhani itu memilih di dalam mobil sembari menunggu nomor antreannya dipanggil.
Baru sekitar pukul 09.28 WIB, Mulan Jameela turun dari mobil.
Istri musisi dan politikus Ahmad Dhani, Mulan Jameela (berhijab biru) saat menjenguk suaminya di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, Senin (11/2/2019). Mulan Jameela sempat balik ke mobil karena datang awal jam 08.45 wib atau belum masuk jam besuk. (surya.co.id/ahmad zaimul haq)
Tanpa sepatah kata pun, Mulan bergegas masuk untuk menemui sang suami.
Seperti diketahui, Ahmad Dhani menjadi tahanan sementara dalam perkara pencemaran nama baik di Rutan Klas I Medaeng, Sidoarjo.
SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON - Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin bersama Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib dan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara Tgk H Abdul Manan menerima penghargaan dari Lembaga Prestasi Rekor Indonesia Dunia (LEPRID).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai pemrakarsa atas zikir akbar bersama calon legislatif dan masyarakat yang dihadiri 6.000 lebih jamaah, Minggu (10/2/2019) sore, di halaman Mapolres Aceh Utara.
Baca: Tersandung Saat Resepsi, Pengantin Wanita Minta Cerai Setelah 3 Menit Menikah
Baca: Selain Penerimaan PPPK di sscasn.bkn.go.id, Juga Ada Rekrutmen PLN untuk Lulusan S1, D-4 dan D-3
Baca: Skripsi #2019GantiPresiden Antarkan Mahasiswi Cantik Ini Jadi Wisudawan Terbaik di UNPAD
Sedangkan tiga perwira lainnya yang menerima penghargaan serupa adalah Wakapolres Aceh Utara Kompol Edwin Aldro SH, Kabag Ops Polres Aceh Utara AKP Iswahyudi SH, dan Kasat Sabhara Polres Aceh Utara Iptu Hendra Gunawan Tanjung.
Ketiganya mendapat penghargaan tersebut sebagai inisiator kegiatan.
Zikir akbar yang digagas Kapolres Aceh Utara ternyata diisi Evaluasi Kinerja Polres Aceh Utara secara terbuka bersama masyarakat dan masuk dalam rekor bersejarah evaluasi kinerja Polres Aceh Utara bersama masyarakat terbanyak.
Senior Manager LEPRID, Zandre Badak dalam sambutannya mengatakan kegiatan itu bukan hanya memecah rekor di Indonesia, tapi rekor dunia.
"Evaluasi kinerja Polres Aceh Utara dengan peserta 6.000 masyarakat dalam catatan rekor LEPRID belum pernah dilaksanakan di dunia sekali pun,” ujar Zandre Badak.
Sementara itu Kapolres Aceh Utara mengatakan tujuan diadakan acara ini adalah sebagai bahan evaluasi Polres Aceh Utara yang berani membuka diri untuk menerima kritik, saran, dan masukan demi memperbaiki kepercayaan publik terhadap pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
“Ke depannya diharapkan kinerja Polres Aceh Utara bisa lebih baik lagi dan bekerja berorientasi berdasarkan kepentingan masyarakat umum,” ujar AKBP Ian Rizkian.(*)
Nizar Zahro. Foto: dok/JPNN.com jpnn.com , JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Moh Nizar Zahro menyatakan seleksi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari jalur honorer K2 (kategori dua) sudah bermasalah sejak awal. Oleh karena itu, dia tidak heran dengan munculnya berbagai persoalan dalam proses seleksi PPPK yang oleh pemerintah dijadikan solusi untuk menyelesaikan persoalan honorer K2. "Dari awal kelahirannya PPPK sudah bermasalah. Dari awal yang bermasalah, maka seterusnya akan bermasalah," ucap Nizar saat berbincang dengan JPNN, Senin (11/2). Hal itu disampaikan Nizar, ketika dimintai tanggapan terkait belum adanya payung hukum seleksi PPPK tahap I khusus untuk honorer K2 yang menyebabkan pendaftaran online di sscasn.bkn.go.id belum bisa digunakan. Padahal, diumumkan sejak awal bahwa pendaftaran dimulai 10 Februari 2019. BACA JUGA: Pendaftaran PPPK Sudah Dibuka tapi Payung Hukum Belum Ada, Alamaak! Selain itu, masih adanya protes dari honorer K2 terutama para guru karena kuota mereka kalah jumlah dibandingkan dengan penyuluh pertanian dan guru Kementerian Agama yang notabene juga tidak masuk kategori K2. BACA JUGA: Pimpinan Honorer K2 Ungkap Fakta Baru setelah Buka sscasn.bkn.go.id
jpnn.com , BATANGHARI - Asisten I Setda Batanghari, Very Ardiansyah, dengan tegas menyatakan tidak akan membuka pendaftaran PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari honorer K2 karena tidak mempunyai anggaran. “Anggaran APBD kita sudah berjalan, jadi, tidak ada alokasi untuk PPPK itu,” tegasnya. Kepala BKPSDM Bungo, Wahyu Sarjono mengatakan, hampir semua daerah tidak melaksanakan penerimaan PPPK tahap 1 ini karena tidak ada anggaran. “Jika akan dilakukan perubahan anggaran, ada mekanisme yang harus dilalui sesuai aturan dan memerlukan waktu untuk prosesnya, sehinnga sangat sulit proses penerimaan PPPK tersebut jika tetap dilakukan di bulan Februari 2019,” ujarnya. BACA JUGA: Pimpinan Honorer K2 Ungkap Fakta Baru setelah Buka sscasn.bkn.go.id “Aturan-aturan teknis penerimaan PPPK sampai saat ini belum jelas,” akunya. Waldi Bakri, Kepala BKPSDM Sarolangun mengatakan, Sarolangun tidak merekrut PPPK tahap 1 karena APBD sudah berjalan.
