JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) atas tuduhan kampanye terselubung.
Pelapor adalah Advokat Cinta Tanah Air ( ACTA ). Mereka menuding Jokowi melakukan iklan kampanye di media massa, melalui tayangan televisi 'Visi Presiden Jokowi' yang disiarkan sejumlah stasiun televisi, Minggu (13/1/2019).
"Adapun yang menjadi permasalahan dari hal tersebut adalah adanya suatu tindakan licik dari Pak Jokowi, yang mana dalam hal ini dirinya adalah selaku presiden dan juga selaku calon presiden," kata Wakil Ketua ACTA Dahlan Pido di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019).
"Apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi tersebut merupakan kampanye terselubung," kata dia.
Baca juga: Bawaslu: Warga yang Lapor Dugaan Pelanggaran Kampanye Harus Disertai Bukti
Menurut pelapor, tayangan 'Visi Presiden Jokowi' berisi pemaparan visi-misi dan program Jokowi lima tahun ke depan.
Jokowi dinilai memanfaatkan fasilitas pemerintah dengan menggunakan jabatannya sebagai presiden, untuk memaparkan visi-misinya sebagai capres di lembaga penyiaran milik negara, yaitu TVRI.
Pelapor menduga, Jokowi melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h juncto Pasal 282 juncto Pasal 304 Undang-Undang Pemilu karena telah menyalahgunakan kewenangannya dan menggunakan fasilitas pemerintah dalam kedudukannya sebagai presiden petahana.
Sebagai calon presiden, Jokowi dituding melanggar Pasal 276 ayat (2) juncto Pasal 280 ayat (1) juncto Pasal 492 juncto Pasal 521 Undang-Undang Pemilu.
Dalam aduannya, pelapor membawa barang bukti berupa rekaman tayang visi Jokowi di stasiun tv.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan pembebasan terhadap terpidana kasus terorisme Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Apa pertimbangan Jokowi memberikan izin pembebasan tersebut? "Faktor kemanusiaan. Artinya, beliau sudah sepuh. Ya faktor kemanusiaan. Termasuk kondisi kesehatan," kata Jokowi di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019). Jokowi mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan yang panjang. Termasuk mempertimbangkan sisi keamanan dan kesehatan Abu Bakar Ba'asyir.
Jokowi menegaskan pertimbangan itu dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, dan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra. Pembahasan mengenai pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tersebut sudah dilakukan sejak awal 2018. "Ini pertimbangan yang panjang, pertimbangan sisi keamanan dengan Kapolri, pakar, dan terakhir dengan Pak Yusril," katanya. Meski demikian, Jokowi menegaskan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir akan dilakukan pihak kepolisian. "Prosesnya nanti dengan Kapolri. Detailnya tanya ke Kapolri," katanya. "Intinya, pertimbangan faktor kemanusiaan dan berkaitan dengan kesehatan," imbuh Jokowi. Saksikan juga video 'Pengawalan Ketat Antar Abu Bakar Baasyir ke LP Gunung Sindur': [Gambas:Video 20detik]
GARUT, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengaku puas dengan hasil debat kandidat pilpres 2019 yang berlangsung semalam.
Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin berdebat dengan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal isu hukum, korupsi, terorisme, dan HAM.
"Puas. Ya, ini kan sebetulnya kita hanya bercerita apa yang telah kita lakukan dan kerjakan," kata Jokowi kepada wartawan di sela kunjungan kerjanya di Garut, Jumat (18/1/2019).
Berbeda dengan saat debat semalam, kali ini Jokowi memberikan apresiasi kepada rivalnya.
Menurut dia, pasangan calon nomor urut 02 itu telah banyak memberikan masukan.
"Kalau ada yang kurang itu yang akan kita perbaiki. Intinya ke sana. Jadi kalau ada kemarin masukan-masukan dari Pak Prabowo-Sandi, ya baik untuk perbaikan-perbaikan ke depan," kata Jokowi.
GARUT, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan penyambungan listrik gratis kepada 30.937 rumah tangga miskin dan rentan miskin di Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).
Pantauan Kompas.com , usai menunaikan shalat Jumat di Masjid Cibatu, Garut, Jokowi langsung menuju empat rumah yang menjadi sasaran penyambungan listrik gratis.
Presiden yang mengenakan peci hitam, kemeja putih dan celana jeans biru, tampak memegang payung sendiri karena hujan gerimis di lokasi.
Baca juga: Beri Hadiah Warga Garut dan Tasik, Jokowi Umumkan Pembangunan Jalan Tol
Setelah menyusuri gang sempit sekitar 100 meter, Jokowi secara simbolis memberikan sertifikat penyambungan listrik gratis ke seorang warga bernama Engkus Kusnadi.
"Ini sertifikatnya, enggak bayar kan?," tanya Jokowi ke Engkus sambil menyerahkan sertifikat penyambungan listrik gratis.
PLN lalu menyalakan listrik di empat rumah tangga di Kampung Pasarkolot Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut itu.
Hal tersebut juga menandai peresmian penyambungan gratis pada 30.937 rumah tangga miskin dan rentan miskin di Garut.
Sambungan listrik gratis ini disponsori 34 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyasar 235.756 rumah tangga miskin dan rentan miskin yang ada di Jawa Barat sesuai data TNP2K.
Dengan program ini, masyarakat mendapatkan penyambungan listrik secara gratis dengan daya 450 VA.
Daya 450 VA tersebut cukup untuk menggunakan TV, penanak nasi, dan menyalakan lampu.
Jokowi mengatakan, bantuan pemasangan listrik ini dirancang oleh pemerintah untuk meringankan beban warga yang tak mampu memasang instalasi listrik.
"Karena kesulitan-kesulitan rumah tangga adalah waktu membayar pemasangan. Rp 1 juta ini berat," kata Presiden.
