TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Debat Capres Jokowi dan Prabowo akan dimulai pada hari Kamis (17/1/2019). Saksikan Pilpres 2019 melalui link live streaming di ponsel.
Sesi pertama debat calon presiden (capres) 2019 antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan digelar pada hari Kamis (17/1/2019) pukul 19.00 WIB.
Rencananya, sesi pertama debat capres 2019 Jokowi vs Prabowo akan diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta.
Selain itu, sesi pertama debat capres 2019 Jokowi vs Prabowo ini juga akan disiarkan secara langsung dan live streaming TVRI, RRI, Kompas TV, dan RTV.
Baca: Jelang Debat Pilpres, Fahri Hamzah: Kita Lihat Capres yang Bisa Rajut Capaian Presiden Sebelumnya
Kamu bisa menyaksikan link live streaming sesi pertama debat capres 2019 Jokowi vs Prabowo pada bagian akhir artikel ini.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sudah menentukan tema dan jadwal untuk debat capres 2019.
Tema untuk debat tersebut dibagi menjadi lima kelompok.
Selain itu, rencananya akan ada lima kali debat resmi sebelum hari pencoblosan, yakni tanggal 17 April 2019.
Selain itu, KPU bersama tim pemenangan kedua capres sudah menentukan susunan debat agar bisa berjalan kondusif.
Selain itu, mereka juga sepakat semua debat akan dilakukan di Jakarta.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Jelang debat capres Pilpres 2019, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menggelar pidato kebangsaan "Indonesia Menang" di Jakarta Convention Center, Senin (14/01/2019).
Kegiatan jelang debat capres Pilpres 2019 ini pun dihadiri Ketum PD SBY, beserta jajaran seperti Hinca IP Pandjaitan, AHY, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Amien Rais, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufrie, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Waketum Partai Berkarya Titiek Soeharto serta jajaran duta besar.
Sebelumnya, Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menjadi pembuka pidato kebangsaan Prabowo Subianto dengan mengawali pernyataannya terkait 1.000 titik lebih kunjungannya jelang Pilpres 2019.
Mantan Wagub DKI Jakarta inu pun memutar video kilas balik perjalanannya menemui warga di lebih dari 1.000 titik.
Baca: Reaksi Ivan Gunawan Saat Ditanya Ruben Onsu Tantangan Nikahi Ayu Ting Ting di 2019 Ini
Baca: Reaksi Tak Disangka Ibunda Naomi Zaskia Kala Perkenalan dengan Ayah Rizky Febian, Sule
Baca: Alasan Mulia Ammar Zoni Putuskan Lamar Lawan Main Cinta Suci SCTV Irish Bella, Hanya 5 Menit
Baca: Ayu Ting Ting Jadi Youtuber Posting Liburan ke Jepang, Saingan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad?
"Alhamdulillah, Pak Prabowo dan saya dapat kehormatan menjelajahi 1.000 titik kunjungan ke masyarakat selama 4 bulan terakhir. Jarak tempuhnya tiga kali lebih melingkar bumi, berjuta orang sudah kami temui, berdialog, menyimak mulai curhatan emak-emak di pasar tradisional. Kesempatan untuk maju belum terbuka luas untuk sebagian besar anak bangsa. Sudah saatnya, wis wayahe, kita bangun optimisme, pupuk semangat kerja cerdas, penuh ikhlas menangkan rakyat Indonesia," terangnya.
Sebelum, membacakan pidato kebangsaan visi-misi 'Indonesia Menang' di JCC, Senayan. Prabowo Subianto pun mengawali pidatonya dengan sebuah sajak dari kantong perwira.
Setelah itu, Prabowo lantas berbicara tentang visi-misi Prabowo-Sandiaga. Ia menyebut negara Indonesia sebagai negara yang kalah.
"Negara seperti inikah yang kita inginkan, Negara yang utang untuk membayar gaji, negara yang membiarkan BUMN yang lahir dalam perang Indonesia sekarang dalam keadaan yang bangkrut," tuturnya dengan lantang.
Lebih lanjut, mantan Komjen Kopasus ini pun berbicara mengenai kunjungannya ke beberapa daerah yang menemukan petani-petani bersedih karena ada impor mereka panen.
"Saya juga baru datang dari Klaten, di situ petani-petani beras bersedih karena, saat mereka panen, beberapa bulan yang lalu banjir beras dari luar negeri, Saya juga baru-baru ini dari Jatim, di sana banyak petani tebu yang bersedih karena, saat mereka panen, banjir gula dari luar negeri. Sementara itu, banyak emak-emak kita di mana-mana mengeluh harga-harga sudah tidak terkendali dan tidak terjangkau," jelasnya.
TRIBUN-MEDAN.COM - Pengamat komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, mengatakan, ada dua keuntungan debat untuk kedua pasangan calon yang berkompetisi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Hal itu dikatakannya dalam diskusi"Jelang Debat Siapa Hebat" di Jakarta, Sabtu (12/1/2019).
"Kalau dalam perspektif komunikasi politik pada konteks kepentingan kandidat, ada dua keuntungan debat. Pertama adalah manajemen kesan dan kedua memastikan ikrar dirinya sebagai seorang calon pemimpin," ujar Gun Gun.
Gun Gun menjelaskan, untuk sisi manajemen kesan, kandidat sejatinya bisa memberikan kesan, bukan pesan saat debat.
Sebab, dalam konteks sebuah panggung debat, apa yang disampaikan oleh kandidat akan berhubungan dengan persepsi publik.
(Kiri-kanan) Neta S Pane (IPW), Sigit Pamungkas (Netgrit), Moderator, Gun gun Heryanto, dan Priyo Budi Santoso (BPN) dalam diskusi bertajuk Jelang Debat Siapa Hebat di Jakarta, Sabtu (12/1/2019).| CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com
Menurut dia, para kandidat harus berpenampilan bagus, terutama dalam konteks membujuk pemilih untuk memilih dirinya.
"Ada tiga komponen dasar untuk bisa membujuk pemilih, yaitu pada aspek kredebilitas, emosi, dan argumentasi," ujar Gun Gun.
Soal kredebilitas, lanjut dia, masyarakat akan menilai apakah yang disampaikan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga dapat dipercaya atau tidak.
Jika pernyataan yang disampaikan meragukan, maka masyarakat tidak percaya dan akan merugikan kandidat.
"Pertarungan di debat nanti juga akan banyak aspek emosi yang kemudian akan ditampilkan kandidat," kata dia.
Bagikan :
TGPF Novel Baswedan resmi dibentuk Jokowi dibawah tanggung jawab Kapolri Tito Karnavian. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A) TGPF Novel Baswedan resmi dibentuk Jokowi dibawah tanggung jawab Kapolri Tito Karnavian. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolri Jenderal Poltelah resmi membentuk tim khusus untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK. Tito menerbitkan Surat Tugas bernomor 3/II/HUK.6.6/2019 tertanggal 8 Januari lalu.Dalam pertimbangannya, tim kasusdibentuk dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Pemantauan Proses Hukum Novel Baswedan bentukanAnggota TGPF terdiri dari 65 orang. Sebagian besar anggota kepolisian. Tito termasuk di dalamnya sebagai penanggung jawab. Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto juga termasuk dan bakal bertugas sebagai wakil penanggungjawab.Ada sejumlah orang di luar kepolisian yang berada di dalam TGPF. Misalnya Peneliti LIPI Hermawan Sulistyo, Eks Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, Direktur Setara Institute Hendardi, eks Komisioner Komnas HAM Ifdhal Kasim dan Nur Kholis serta eks Komisioner Kompolnas Poengky Indarti.Komentar bernada sumbang terhadap tim tersebut sudah mengudara di ruang publik. Aktivis HAM Haris Azhar misalnya, yang khawatir pembentukan TGPF Novel Baswedan hanya untuk membantu capres petahana Joko Widodo menghadapi debat perdanaKPU akan menghelat debat perdana pilpres 2019 bertema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme pada 17 Januari mendatang."Aneh, kok seolah bekerja pas mau Debat. Saya khawatir dibentuk tim ini, hanya untuk menyediakan jawaban buat Jokowi saat debat. Lucunya pilpres," kata Haris melalui pesan singkat, Jumat (11/1).Pengamat kepolisian Instituye for Security and Strategic Studies (ISeSS) Bambang Rukminto menganggap wajar jika ada anggapan seperti yang diutarakan Haris."Karena Polri memang terkesan sangat lambat dalam penanganan kasus ini. Tak ada progres yang terlaporkan kepada publik," kata Bambang saat dihubungi, Senin (14/1)."Jangan salahkan publik bila menilai pembentukan tim hanya sekedar memenuhi tuntutan politik pragmatis debat capres," lanjutnya.Bambang menganggap Jokowi pun harus memberi batas waktu. Jika tidak, maka publik akan semakin yakin bahwa pembentukan tim memang untuk kepentingan debat perdana."Bila serius, presiden harus menentukan target dan batas waktu," kata Bambang.Menurut Bambang, meski TGPF dapat membantu dalam debat, Jokowi tetap mendapat cap buruk dari publik. Bagaimana tidak, kasus Novel sudah berjalan kurang lebih 600 hari, namun tidak ada titik terang siapa pelaku maupun aktor intelektualnya.Menurutnya, tidak ada keuntungan elektoral yang dapat diperoleh Jokowi dari pembentukan tim kasus Novel ini. Justru ini bisa menjadi catatan negatif bagi penegakan hukum di pemeritahan Jokowi-Jusuf Kalla periode 2014-2019."Komitmen membangun penegakan hukum itu tak mungkin dilakukan dalam tempo singkat atau tiga bulan sampai pilpres April 2019 ini," ujar Bambang.Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan hal yang tak jauh berbeda. Adi menganggap wajar jika publik mempertanyakan alasan TGPF baru dibentuk sekarang. Padahal, saran tersebut sudah disuarakan sejumlah pihak sejak lama.Menurutnya, tinggal tim yang membuktikan. Apakah dirinya dibentuk untuk kepentingan debat capres atau memang benar - benar serius mengusut kasus Novel."Tinggal dikawal saja apa tim ini hanya sebatas kebutuhan jangka pendek karena tahun politik atau jangka panjang," ucap Adi.Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi memiliki pendapat berbeda. Menurutnya, pembentukan tim memang politis. Jika tidak ingin ada tim yang bernuansa politis, lanjutnya, maka biarkan polisi bekerja sendiri tanpa tim yang melibatkan orang luar."Lihatnya niat baik sajalah. kalau dibilang politis, ya memang politis. Karena dia tidak lagi berada di posisi yang normatif. Kalau normatif ya di kepolisian saja, tidak melibatkan banyak unsur," kata Muradi.Muradi menilai tim dibentuk berkat niat baik kepolisian. Oleh karena itu, alangkah baiknya publik fokus mengawasi kerja-kerja tim yang baru dibentuk. Menurutnya, itu lebih konkret daripada mengaitkan dengan debat capres-cawapres."Kalau mau ya dilakukan setelah kontestasi politik 2019 saja," kata Muradi.Sementara Polri menyatakan pembentukan tim kasus Novel Baswedan tidak terkait dengan debat calon presiden pada 17 Januari mendatang.Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal mengatakan berdekatannya waktu pembentukan tim khusus pengusutan kasus Novel dengan acara debat perdana capres hanya kebetulan saja.Menurutnya kepentingan Polri dalam pembentukan tim gabungan ini hanya satu, yakni mengungkap kasus yang dialami Novel pada 11 April 2017 silam."Mungkin ini kebetulan saja berbarengan pesta demokrasi, ada framing debat dan lain sebagainya. Tidak ada sama sekali," kata Iqbal.
