Merdeka.com - Mahfud MD mengungkap alasan dirinya batal menjadi bakal calon wakil presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Pilpres 2019. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengungkap dirinya batal menjadi cawapres di detik-detik akhir pengumuman cawapres yang dilakukan oleh Presiden Jokowi beserta petinggi partai politik koalisi di Restoran Plataran Menteng, Jakarta , Kamis (9/8) lalu.
Mahfud bercerita dirinya batal menjadi cawapres diwarnai dengan ancaman bahwa NU tidak bertanggung jawab apabila bukan kader NU yang menjadi cawapres Jokowi. Mahfud bercerita informasi hal ini didapat oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat keduanya melakukan pertemuan.
Saat bertemu dengan Cak Imin, Mahfud diberi tahu justru Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin yang menyampaikan ancaman jika NU bakal 'lepas tangan' andai kader NU tak menjadi cawapres Jokowi.
"(Ancaman) itu dibantah, padahal pernyataan itu (ancaman) yang menyuruh itu kiai Ma'ruf Amin. Bagaimana saya tahu kiai Ma'ruf Amin? Muhaimin yang bilang ke saya," kata Mahfud dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) yang disiarkan secara langsung oleh TV One, Selasa (15/8).
"Terus saya tanya gimana main ancam-ancam? 'Itu yang nyuruh kiai Ma'ruf'," kata Mahfud menceritakan pernyataan Cak Imin.
Setelah itu, Mahfud bercerita satu hari sebelum pengumuman cawapres oleh Jokowi, terjadi pertemuan antara Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Ma'ruf Amin dan Cak Imin di Kantor PBNU. Pertemuan itu membahas cawapres.
Pertemuan digelar usai ketiganya dipanggil secara terpisah ke Istana oleh Jokowi yang meminta masukan sosok cawapres. Mereka, kata Mahfud, marah karena ketiganya tidak disinggung sebagai 'calon' oleh Jokowi. Sebab, saat dipanggil, Jokowi tak menyebut satu pun dari mereka bertiga sebagai 'calon'.
"Tiga orang ini berkesimpulan bahwa mereka bukan calonnya karena waktu dipanggil tak disebut 'calon'. Lalu mereka sepertinya marah membahas," ujarnya.
Menurut Mahfud, dari sinilah 'ancaman' itu keluar. Ancaman bahwa NU tidak bertanggungjawab secara moral terhadap pemerintahan jika bukan kader NU yang menjadi cawapres.
"Kemudian Kiai Ma'ruf 'Kalau begitu kita nyatakan kita tak bertanggungjawab secara moral atas pemerintahan ini kalau bukan kader NU yang diambil. Ini kata Muhaimin," ujar Mahfud.
Setelah itu, pada hari yang sama atau pada sore harinya, Ketua PBNU, Robikin Emhas merilis pernyataan jika cawapres Jokowi bukan dari NU, maka warga Nahdiyin tak memiliki tanggung jawab dan tak perlu bekerja keras untuk memenangkan capres petahana. Hal ini juga disampaikan oleh Mahfud MD.
"Pada pokoknya pesannya satu, kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral, untuk ikut cancut taliwondo menyukseskan. Jadi itu pesannya," kata Robikin di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (8/8) sore.
Saat itu, Robikin membantah pihaknya mendikte presiden untuk menentukan posisi cawapres. Namun, dia kembali mengulang pernyataan bahwa warga Nahdiyin tak memiliki tanggung jawab dan tak perlu bekerja keras untuk memenangkan capres petahana
"Kita tunggu kapan diumumkannya, itu kewenangan capres, kita tidak akan ikut campur di situ," ujarnya.
"Tapi sekali lagi pada pokoknya pesan para masayih, para kiai, ulama, akan kita sampaikan kepada pihak lain, bahwa kalau tidak kader NU, khawatir warga Nahdiyin tidak merasa memiliki tanggung jawab moral untuk cancut taliwondo itu saja intinya," sambungnya. [rzk]
Ramadhan Rizki , CNN Indonesia | Rabu, 15/08/2018 08:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Marsudi Suhud menanggapi dengan santai pernyataan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD yang menyatakan dirinya merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus pengurus PBNU. Hal itu dikatakan Mahfud untuk merespon pernyataan Ketua PBNU Said Aqil Sirajd yang menyebut bahwa Mahfud MD bukanlah kader NU Marsudi mengatakan bahwa terdapat guyonan di kalangan pengurus PBNU yang mengatakan bahwa ada suatu kabar tersebar yang menyebut bahwa Mahfud adalah NU.
Ia mengatakan bahwa kabar itu adalah fitnah dan tak dibenarkan karena nama Mahfud sebenarnya adalah Mahfud MD. "Itu di lantai 1 sampe lantai 8 gedung PBNU guyonannya begitu. Mahfud itu memang bukan NU, fitnah kalau benar. Yang benar apa? Ya Mahfud MD. Mahfud NU itu memang enggak benar, yang benar ya Mahfud MD," goyon Marsudi saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Rabu (15/8).
Lebih lanjut, Marsudi lantas mengimbau kepada masyarakat untuk mengecek terlebih dulu nama Mahfud MD yang sebenarnya dari berbagai sumber. Ia mengatakan bahwa nama lengkap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu adalah Muhammad Mahfud MD, bukanlah Muhammad Mahfud NU. "Lah kalau Mahfud NU cari aja di KTP-nya atau ditulisan bukunya, Mahfud NU mana ada, yang bener ya Mahfud MD," ujarnya. Marsudi mengatakan bahwa para para kader NU dan pengurus PBNU sudah terbiasa dengan guyonan politik semacam itu.
Ia lantas enggan merespon lebih jauh soal pernyataan Mahfud menolak pernyataan Said Aqil soal dirinya bukan kader NU. "Saya kan enggak denger dari kiai Said ya, saya enggak dengar langsung dari dia. Yang saya denger gitu guyonannya seperti itu," ujarnya. Selain itu, Marsudi juga enggan berkomentar soal tuduhan Mahfud yang menyatakan bahwa Ma'ruf Amin adalah orang yang menyuruh PBNU mengeluarkan ancaman kepada Joko Wudodo agar memilih cawapres dari NU. Ia menyatakan bahwa dirinya tak mengetahui persoalan tersebut dan hanya bisa dijawab oleh Ma'ruf Amin sendiri. "Lah saya enggak ngerti nyuruh atau tidaknya," kata dia. Mahfud sendiri pernah menjelaskan soal makna MD dibelakang namanya. Mantan menteri pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menjelaskan saat masih duduk di bangku sekolah dulu, kawan sekelasnya memiliki nama yang sama. Sehingga nama MD ditambahkan agar menjadi pembeda. MD sendiri diambil dari inisial nama ayahnya.
TRIBUNNEWS.COM - Partai kubu penantang Joko Widodo (Jokowi), Gerindra memberikan tanggapan setelah mendengarkan pernyataan dari Mahfud MD di program televisi Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (14/8/2018).
Tanggapan dari Gerindra tersebut disampaiakan melalui akun Twitter resmi mereka, @Gerindra.
"Merenung kami melihat kesaksian @mohmahfudmd di ILC malam ini," tulis akun @Gerindra di Twitter.
Kicauan akun Twitter Gerindra tersebut mendapatkan komentar dai netizen yang mengatakan jika Partai Gerindra seharusnya juga merenung karena masalah ekonomi yang dikatakan oleh Rizal Ramli dan bukannya Fuad Bawazier.
"Gerindra jg harus merenung, jika masalah ekonomi sprti di paparkan @fuadbawazir kenapa gk @RamliRizal ? (Jika berfikir untuk bangsa)," tulis netizen dengan akun @sambel-lombok .
@Gerindra: "Bung @sambel_lombok pemimpin yang baik harus mampu mempersiapkan generasi penerusnya. Jadi tidak hanya tentang kemampuan. Semua unsur yang ingin memperbaiki bangsa pasti akan dilibatkan."
SERAMBINEWS.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD akhirnya buka-bukaan menceritakan fakta-fakta rahasia di balik batalnya dirinya menjadi pendamping Jokowi di Pilpres 2019 .
Mahfud MD secara terbuka membeber intrik politik, hingga Jokowi memutuskan Ketua MUI Maruf Amin sebagai bacawapresnya di Indonesian Lawyer Club yang disiarkan secara live di satu TV swasta, Selasa (14/8/2018).
Mahfud MD membuka kronologis bagaimana dirinya tersingkir dari pencalonan menjadi cawapres untuk Joko Widodo di hari H.
Mahfud MD mengatakan, sejak sepekan sebelumnya sudah ada konfirmasi dari Istana bahwa ia akan diumumkan Jokowi sebagai cawapres.
Ia diminta oleh koordinator staf khusus presiden, Teten Masduki, untuk menyiapkan semua syarat yang diperlukan.
Pertemuannya dengan Teten berlangsung hampir tengah malah di kompleks Widya Chandra, Jakarta.
Di sisi lain, Teten meminta Mahfud untuk berkomunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Saya kan bukan calon dari PKB, kenapa saya harus konsultasi dengan PKB? Saya temui orang-orang yang berpengaruh pada Cak Imin (Ketua Umum PKB). Ada beberapa orang,” ungkap Mahfud dalam acara Indonesia Lawyers Club yang disiarkan live TV One, sesaat lalu.
Seminggu kemudian (Rabu malam 8 Agutus 2018), lanjut Mahfud, ia diundang bertemu lagi oleh Sekretaris Negara, Pratikno. Ada juga Teten dan asisten Pratikno.
Ia dikasih tahu bahwa besok harinya (Kamis, 9/8) cawapres Jokowi akan diputuskan. Lingkaran Jokowi sudah menyiapkan hal-hal detailnya.
