Pekerjaan: - Dosen Universitas Islam Attahiriyah (Uniat), Jakarta - Presiden Komisaris PT Hamparan Bumi Minerals, Jakarta - Direktur Utama PT Sembilan Hati Selaras, Jakarta - Dosen Universitas Islam Attahiriyah (Uniat), Jakarta (1985-1993) - Dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Jakarta (1985-1993 ) - Dosen Universitas Tarumanegara (Untar), Jakarta (1985-1993) - Peneliti Balitbang Agama, Jakarta (1986-1993) - MPR dari Utusan Golongan (1997-1999) - DPR dari Partai Golkar, dapil III Sulawesi Selatan (1999-2004) sebagai anggota Komisi II - DPR dari Partai Golkar, dapil III Sulawesi Selatan (2004-2009) sebagai anggota Komisi III - DPR dari Partai Golkar, dapil III Sulawesi Selatan (2009-2014) KEGIATAN LAIN : - Wakil Sekretaris Bappilu Sektor Agama DPD Golkar DKI Jakarta (1992) - Ketua Pengembangan Wilayah DPP BKPRMI (1993-1996) - Ketua Biro Pemuda DPD Golkar DKI Jakarta (1993) - Ketua Umum DPP BKPRMI (1997-2000) - Ketua FKKI Nasional (1997-2002) - Anggota Pimpinan Bakornas Pemuda Golkar (1998) - Timja Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar (1998) - Ketua Karang Taruna Indonesia Nasional (2001-2005) - Ketua Umum DPP KNPI (2002-2005) - Wakil Sekretaris Jenderal PP AMPG (2002-2007) - Wakil Koordinator Bidang Komunikasi Politik LPP DPP Partai Golkar (2002-2007) - Anggota Penasihat DPP AMPI (2003-2008)
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, Jokowi telah memercayakan salah satu kader partainya, Idrus Marham , sebagai Menteri Sosial.
Idrus Marham kini sudah resmi menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Jawa Timur 2018.
"Tentu kami keluarga besar Partai Golkar mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan Pak Presiden kepada kader Partai Golkar," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1/2019).
Airlangga tidak menjawab saat ditanya apakah Partai Golkar yang mengajukan Idrus Marham atau memang Jokowi yang memilih langsung. Ia hanya menekankan bahwa posisi menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Beliau (Idrus) salah satu kader terbaik Partai Golkar dan diharapkan bisa bekerja dengan baik di kabinet," kata Airlangga.
(Baca juga: Profil Idrus Marham, Menteri Sosial yang Baru )
Idrus dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu pagi ini.
Selain Idrus, hari ini Jokowi juga melantik pejabat lain, yakni mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan Marsdya Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
(Baca juga: Ini Pesan Khofifah untuk Idrus Marham... )
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo pada Rabu (17/1/2018) pagi melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta.
Pejabat negara pertama yang dilantik Presiden adalah kalangan menteri dan setingkat menteri.
Presiden melantik politisi Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial. Idrus menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang saat ini berstatus sebagai calon gubernur dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur 2018.
Saat ini, Idrus Marham diketahui masih menjabat Sekretaris Jenderal Partai Golkar.
Pelantikan Idrus didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 10p Tahun 2018 tentang Pengangkatan sebagai Menteri Sosial.
(Baca juga: Jokowi Reshuffle: Moeldoko dan Idrus Marham Masuk Kabinet )
Presiden Jokowi juga melantik Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki.
Pelantikan Moeldoko didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11p Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Staf Presiden.
Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Agum dilantik untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Hasyim Muzadi yang tutup usia beberapa waktu lalu.
Pelantikan Agum didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 12p Tahun 2018 tentang Pengangkatan Anggota Wantimpres.
Keppres pelantikan ketiga pejabat negara di atas dibacakan Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Sekretariat Negara Cecep Setiawan.
(Baca juga: Live Streaming: Reshuffle Kabinet, Jokowi Mengganti Sejumlah Menteri )
Pejabat negara lain yang dilantik Presiden adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
Presiden Jokowi melantik Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
Diketahui, selepas Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi, jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Udara mengalami kekosongan.
Presiden sekaligus menaikkan pangkat Yuyu dari Marsekal Madya menjadi Marsekal TNI melalui penyematan pangkat di pundak.
Pelantikan Yuyu didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 2TNI Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KSAU.
Keppres pelantikan Yuyu dibacakan Sekretaris Militer Marsda TNI Trisno Hendradi.
Pelantikan keempat pejabat negara tersebut adalah dengan mengucapkan sumpah jabatan didampingi rohaniwan yang dipimpin langsung Presiden Jokowi.
Terakhir, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta tamu undangan memberikan selamat kepada pejabat negara yang baru dilantik.
Kompas TV Terkait pengganti Khofifah, JK belum bersedia membahasnya.
Jejak Idrus Marham, Dulu Kontra Jokowi dan Kini Jadi Menteri
Jakarta detikNews - Idrus Marham dahulu pernah berseberangan dengan Jokowi. Ia menjadi koordinator Koalisi Merah Putih di Pilpres 2014. Ini momen Idrus hingga dilantik jadi Mensos.
Idrus menjadi salah satu tokoh yang vokal mengkritik Jokowi dan pemerintahannya. Idrus merupakan Sekjen Golkar yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP), kumpulan partai kontra Jokowi-JK. Tokoh lainnya di KMP yakni Aburizal Bakrie (Ical) yang saat itu merupakan Ketum Golkar. Idrus beberapa kali terlihat menemani Ical. Foto: Agung Pambudhy
Pasukan keamanan Arab Saudi menembak mati seorang tersangka terorisme. Baku tembak sempat terjadi di lahan pertanian setempat saat operasi keamanan dilakukan.
Kendaraan roda dua diperbolehkan kembali melintas di kawasan Thamrin setelah MA mencabut aturan pembatasan motor. Jalur untuk sepeda motor pun disiapkan.
Anies menilai besaran denda untuk pemilik, pemakai, atau jasa konstruksi gedung yang tidak memiliki SLF terlalu murah. Anies akan mengkajinya.
